Buka Kantor OPM, Pemerintah Inggris Harus Diultimatum

Kompas.com - 06/05/2013, 12:37 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Keberadaan kantor resmi gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Inggris, telah mencederai hubungan baik dengan Pemerintah Indonesia. Untuk mencegah terjadinya friksi yang lebih besar, kantor OPM itu harus segera ditutup. Anggota Komisi I DPR, Mardani Ali Sera, kecewa dengan sikap Pemerintah Inggris yang mengizinkan OPM membuka kantor resminya di Oxford.

Menurut dia, hal itu merupakan bentuk dukungan Pemerintah Inggris pada gerakan separatis tersebut. "Inggris mengizinkan kantor itu berdiri adalah bagian dari kebijakan nasionalnya," kata Mardani saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (6/5/2013).

Atas dasar itu, ia mendesak Pemerintah Indonesia segera memberi peringatan keras kepada Pemerintah Inggris. Jika dalam waktu tertentu permintaan untuk menutup kantor OPM tidak dipenuhi, Pemerintah Indonesia harus berani memutuskan hubungan dengan Pemerintah Inggris. "Kalau tiga bulan tidak ada indikasi positif dari Pemerintah Inggris, tarik dubes kita dan pulangkan dubes mereka. Enam bulan tidak ada kemajuan, bekukan. Kalau masih tidak ditutup juga, putus saja hubungan kita," ujarnya.

Seperti diberitakan, Pemerintah Inggris secara resmi telah membuka kantor perwakilan OPM di Oxford. Pembukaan kantor OPM ini bertujuan untuk memenuhi tuntutan kampanye Papua Merdeka. Inggris berkomitmen untuk terus membantu gerakan OPM ini. Sikap pemerintah Oxford di Inggris tersebut dinilai mencederai hubungan Inggris dan Indonesia yang selama ini terjalin baik.

Pemerintah Inggris memang masih mengakui NKRI atas Papua. Namun, pembukaan kantor OPM di Oxford dianggap sikap dualisme yang harus ditentang. Pemerintah diminta untuk tidak permisif dan defensif. Harus ada diplomasi ofensif agar kepentingan nasional bisa diamankan.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

    Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

    Nasional
    Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

    Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

    Nasional
    Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

    Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

    Nasional
    Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

    Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

    Nasional
    Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

    Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

    Nasional
    Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

    Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

    Nasional
    Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

    Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

    Nasional
    Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

    Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

    Nasional
    Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

    Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

    Nasional
    Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

    Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

    Nasional
    Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

    Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

    Nasional
    Usulan Formasi Guru untuk Seleksi PPPK Diperpanjang hingga 31 Desember 2020

    Usulan Formasi Guru untuk Seleksi PPPK Diperpanjang hingga 31 Desember 2020

    Nasional
    Pakar Imunisasi: Jika Beruntung Dapat Vaksin Covid-19, Jangan Ditolak

    Pakar Imunisasi: Jika Beruntung Dapat Vaksin Covid-19, Jangan Ditolak

    Nasional
    Pangdam Jaya: Penurunan Spanduk Rizieq Shihab Sesuai Prosedur

    Pangdam Jaya: Penurunan Spanduk Rizieq Shihab Sesuai Prosedur

    Nasional
    Orangtua Djoko Tjandra Meninggal di Tahun 2015, Tim Sempat Berjaga-jaga di Sejumlah Titik

    Orangtua Djoko Tjandra Meninggal di Tahun 2015, Tim Sempat Berjaga-jaga di Sejumlah Titik

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X