Buka Kantor OPM, Pemerintah Inggris Harus Diultimatum

Kompas.com - 06/05/2013, 12:37 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Keberadaan kantor resmi gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Inggris, telah mencederai hubungan baik dengan Pemerintah Indonesia. Untuk mencegah terjadinya friksi yang lebih besar, kantor OPM itu harus segera ditutup. Anggota Komisi I DPR, Mardani Ali Sera, kecewa dengan sikap Pemerintah Inggris yang mengizinkan OPM membuka kantor resminya di Oxford.

Menurut dia, hal itu merupakan bentuk dukungan Pemerintah Inggris pada gerakan separatis tersebut. "Inggris mengizinkan kantor itu berdiri adalah bagian dari kebijakan nasionalnya," kata Mardani saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (6/5/2013).

Atas dasar itu, ia mendesak Pemerintah Indonesia segera memberi peringatan keras kepada Pemerintah Inggris. Jika dalam waktu tertentu permintaan untuk menutup kantor OPM tidak dipenuhi, Pemerintah Indonesia harus berani memutuskan hubungan dengan Pemerintah Inggris. "Kalau tiga bulan tidak ada indikasi positif dari Pemerintah Inggris, tarik dubes kita dan pulangkan dubes mereka. Enam bulan tidak ada kemajuan, bekukan. Kalau masih tidak ditutup juga, putus saja hubungan kita," ujarnya.

Seperti diberitakan, Pemerintah Inggris secara resmi telah membuka kantor perwakilan OPM di Oxford. Pembukaan kantor OPM ini bertujuan untuk memenuhi tuntutan kampanye Papua Merdeka. Inggris berkomitmen untuk terus membantu gerakan OPM ini. Sikap pemerintah Oxford di Inggris tersebut dinilai mencederai hubungan Inggris dan Indonesia yang selama ini terjalin baik.

Pemerintah Inggris memang masih mengakui NKRI atas Papua. Namun, pembukaan kantor OPM di Oxford dianggap sikap dualisme yang harus ditentang. Pemerintah diminta untuk tidak permisif dan defensif. Harus ada diplomasi ofensif agar kepentingan nasional bisa diamankan.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

    Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

    Nasional
    Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

    Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

    Nasional
    Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

    Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

    Nasional
    Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

    Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

    Nasional
    Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

    Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

    Nasional
    Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

    Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

    Nasional
    PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

    PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

    Nasional
    MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

    MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

    Nasional
    LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

    LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

    Nasional
    Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

    Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

    Nasional
    Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

    Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

    Nasional
    Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

    Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

    Nasional
    Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

    Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

    Nasional
    Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

    Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

    Nasional
    LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

    LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X