Kompas.com - 06/05/2013, 10:41 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah didesak mengambil langkah lebih serius untuk mencegah dan menindak kejahatan perbudakan di Indonesia. Kasus perbudakan ditengarai tak hanya terjadi di Tangerang, Banten, seperti yang baru-baru ini terungkap.

"Kasus Tangerang menunjukkan bahwa perbudakan modern masih terus berlangsung," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon di Jakarta, Senin (6/5/2013). Menurut dia, kasus perbudakan adalah fenomena puncak gunung es. Selain kasus yang terungkap di Tangerang ini, ujar dia, perbudakan lain juga masih banyak terjadi.

Seperti diberitakan, kasus perbudakan di Kampung Bayur Opak, Lebak Wangi, Sepatan Timur, Tangerang, Banten, terungkap. Sebanyak 34 orang menjadi korban penyiksaan oleh seorang bos dan lima orang mandor, di pabrik pengolahan limbah menjadi perangkat alumunium.

Fadli menyinggung data Trafficking in Persons Report tahun 2012 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara sumber utama, tujuan, dan transit bagi perdagangan seks serta pekerja paksa perempuan dan anak-anak. Lebih dari 1,6 juta pekerja ilegal asal Indonesia bekerja di luar negeri. Sebanyak 69 persen di antaranya adalah perempuan, bahkan banyak masih anak-anak.

"Human trafficking adalah kejahatan," tegas Fadli. Sindikat tersebut melakukan perdagangan manusia yang biasanya disalurkan sebagai pekerja seks, perbudakan buruh, atau perdagangan organ tubuh.

Terkait kasus di Tangerang, Fadli menilai aparat hukum telah mengambil langkah tepat dengan memproses secara hukum pemilik pabrik. "Namun, pemerintah harus ada langkah lebih serius mencegah dan menindak kejahatan ini secara sistematis," tegas dia. Pemerintah juga perlu meningkatkan kewaspadaan masyarakat, serta memberikan pelatihan bagi aparat penegak hukum.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    UPDATE 23 Mei: 81.197 Spesimen DIperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate PCR 1,92 Persen

    UPDATE 23 Mei: 81.197 Spesimen DIperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate PCR 1,92 Persen

    Nasional
    Saksi Sebut Pesaing Diberi Uang agar Perusahaan Pilihan Kakak Bupati Menang Tender

    Saksi Sebut Pesaing Diberi Uang agar Perusahaan Pilihan Kakak Bupati Menang Tender

    Nasional
    UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,15 Persen, Ketiga 21,28 Persen

    UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,15 Persen, Ketiga 21,28 Persen

    Nasional
    Komnas HAM Apresiasi TNI Tetapkan 10 Prajurit Tersangka Kerangkeng Manusia Langkat

    Komnas HAM Apresiasi TNI Tetapkan 10 Prajurit Tersangka Kerangkeng Manusia Langkat

    Nasional
    KPK Verifikasi Laporan Dugaan Korupsi di PT Merpati Nusantara Airlines

    KPK Verifikasi Laporan Dugaan Korupsi di PT Merpati Nusantara Airlines

    Nasional
    Kode Jokowi di Hadapan Projo, Sinyal Dukungan untuk Capres Pilihan

    Kode Jokowi di Hadapan Projo, Sinyal Dukungan untuk Capres Pilihan

    Nasional
    Profil Mohammad Hatta, Sang Proklamator yang Jadi Wakil Presiden Pertama Indonesia

    Profil Mohammad Hatta, Sang Proklamator yang Jadi Wakil Presiden Pertama Indonesia

    Nasional
    Komnas HAM RI Buka Akses Aduan Masyarakat di NTT

    Komnas HAM RI Buka Akses Aduan Masyarakat di NTT

    Nasional
    Daerah Tolak Lantik PJ Bupati, Presiden Diminta Turun Tangan, Jangan Anggap Sepele

    Daerah Tolak Lantik PJ Bupati, Presiden Diminta Turun Tangan, Jangan Anggap Sepele

    Nasional
    Nama Satu Kata di E-KTP Sebelum Ada Permendagri 72/2022 Tetap Diakui

    Nama Satu Kata di E-KTP Sebelum Ada Permendagri 72/2022 Tetap Diakui

    Nasional
    Pemerintah Belum Berencana Musnahkan Ternak yang Terjangkit Penyakit Kuku dan Mulut

    Pemerintah Belum Berencana Musnahkan Ternak yang Terjangkit Penyakit Kuku dan Mulut

    Nasional
    Ferrari Indra Kenz Disita Saat Disimpan di Bengkel Ayah Vanessa Khong

    Ferrari Indra Kenz Disita Saat Disimpan di Bengkel Ayah Vanessa Khong

    Nasional
    Wamenkumham: Ada 190.000 Kasus Narkoba, yang Tak Terungkap Teorinya Bisa 7 Kali Lipat

    Wamenkumham: Ada 190.000 Kasus Narkoba, yang Tak Terungkap Teorinya Bisa 7 Kali Lipat

    Nasional
    IKN Rentan Ancaman Serangan Udara, Jenderal Andika Akui TNI Kekurangan Alutsista

    IKN Rentan Ancaman Serangan Udara, Jenderal Andika Akui TNI Kekurangan Alutsista

    Nasional
    Dukcapil: Penulisan Nama Dua Kata di E-KTP Sifatnya Imbauan, Satu Kata Boleh

    Dukcapil: Penulisan Nama Dua Kata di E-KTP Sifatnya Imbauan, Satu Kata Boleh

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.