Hari Ini, KPK Periksa Anas Urbaningrum

Kompas.com - 06/05/2013, 07:19 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai saksi kasus dugaan korupsi Hambalang, siang ini, Senin (6/5/2013). Sebelumnya, Anas tidak memenuhi panggilan pemeriksaan yang dijadwalkan pekan lalu.

"(Anas) diperiksa sebagai saksi tersangka AAM (Andi Alfian Mallarangeng), DK (Deddy Kusdinar), dan TBMN (Teuku Bagus Muhammad Noer)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Senin (6/5/2013). Adapun Anas menyatakan siap memenuhi panggilan pemeriksaan KPK hari ini.

"Insya Allah kalau tidak ada halangan, selalu hadir," kata Anas yang ditemui di kediamannya di Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (4/5/2013). Dia mengatakan, tidak ada persiapan khusus yang dilakukannya untuk menghadapi pertanyaan penyidik KPK.

Kemungkinan, Anas akan didampingi tim kuasa hukum dan kawan-kawannya. "Biasanya banyak yang mau ikut, kangen suasana KPK, kangen wartawan-wartawannya," ucap Anas.


Anas batal memenuhi panggilan pemeriksaan KPK Senin (29/4/2013) pekan lalu dengan alasan sakit. Pengacara Anas, Firman Wijaya, mengantarkan surat keterangan sakit ke KPK.

Ketika itu, Firman mengaku tidak tahu persis penyebab sakitnya Anas. Hanya, menurut Firman, Anas sempat makan nasi kucing sebelum sakit.

Anas diperiksa KPK sebagai saksi untuk tiga tersangka Hambalang, yakni mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar, serta petinggi PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noer.

KPK memeriksa Anas sebagai saksi karena dia dianggap tahu seputar proyek Hambalang. Anas juga berasal dari partai yang sama dengan Andi, Partai Demokrat.

Saat anggaran Hambalang dibahas di DPR, Anas masih menjadi Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin pernah mengatakan ada aliran dana proyek Hambalang ke Kongres Partai Demokrat 2010, kongres yang akhirnya memenangkan Anas untuk menjadi ketua umum partai tersebut.

Menurut Nazaruddin, uang ke kongres itu digelontorkan petinggi Adhi Karya, Teuku Bagus Muhammad Noer. Sebagian uang fee Hambalang juga dikatakan mengalir ke Anas, Andi, anggota DPR, serta ke sejumlah pejabat Kemenpora.

Tudingan Nazaruddin ini kemudian dibantah Andi dan Anas. Dalam sejumlah kesempatan, mereka membantah terlibat dan mengaku tidak menerima uang Hambalang. Anas juga mengatakan bahwa Kongres Partai Demokrat 2010 diselenggarakan tanpa politik uang.

Masih dalam kasus Hambalang, KPK juga menetapkan Anas sebagai tersangka. Berbeda dengan Andi, Deddy, dan Teuku Bagus, Anas menjadi tersangka atas dugaan menerima pemberian hadiah atau janji terkait proyek Hambalang dan proyek lain. Sementara Andi, Deddy, dan Teuku Bagus diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang sehingga menimbulkan kerugian negara dalam pengadaan proyek Hambalang.

Baca tentang
    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

    Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

    Nasional
    Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

    Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

    Nasional
    Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

    Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

    Nasional
    Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

    Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

    Nasional
    Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

    Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

    Nasional
    Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

    Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

    Nasional
    Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

    Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

    Nasional
    Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

    Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

    Nasional
    Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

    Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

    Nasional
    Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

    Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

    Nasional
    Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

    Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

    Nasional
    36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

    36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

    Nasional
    Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

    Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

    Nasional
    Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

    Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

    Nasional
    KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

    KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X