Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Populer, tetapi Bukan Lagi karena Megawati

Kompas.com - 06/05/2013, 06:51 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) disusul Partai Golkar menjadi partai yang paling diminati oleh pemilih pemula dalam survei yang dilakukan Lembaga Survei Nasional (LSN). Namun, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ternyata tak lagi menjadi faktor utama penentuan pilihan partai.

"Mega justru kalah populer dari partainya karena Mega dianggap konservatif dan feodal," ujar Direktur Eksekutif LSN Umar S Bakry di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Minggu (5/5/2013). Tingginya dukungan untuk PDI-P menurut survei ini didorong oleh konsistensi perjuangan dan kesuksesan sosialisasi yang tak menunggu komando untuk dijalankan seluruh partai.

"Untuk kasus PDI Perjuangan, konsistensi partai dalam memperjuangkan kepentingan rakyat kecil merupakan faktor internal paling menonjol," terang Umar. Publik, menurut dia, mempersepsikan partai ini konsisten membela rakyat kecil.

Namun, ujar Umar, "faktor Megawati" hanya mendapatkan dukungan 7,1 persen sebagai alasan responden memilih partai ini. Sosok Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memberikan sumbangan faktor penyebab pilihan partai dengan 9,5 persen. "Hasil survei menunjukkan adanya 'Jokowi effect' untuk PDI-P," kata dia.

Umar berpendapat, kecenderungan pemilih pemula agak berbeda dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. "Cenderung rasional dan otonom," ungkap Umar.

Tiga partai yang relatif baru yaitu Hanura, Gerindra, dan Nasdem membuntuti kedua partai lawas ini. Berikut 10 besar partai yang populer di mata para pemilih pemula hasil survei LSN.
1. PDI Perjuangan dengan perolehan 19,5 persen
2. Partai Golkar dengan perolehan 19,3 persen
3. Partai Hanura dengan perolehan 12,8 persen
4. Partai Gerindra dengan perolehan 12,8 persen
5. Partai Nasdem dengan perolehan 10,8 persen
6. Partai Demokrat dengan perolehan 4,6 persen
7. PAN dengan perolehan 3,6 persen
8. PKS dengan perolehan 1,8 persen
9. PKB dengan perolehan 1,6 persen
10. PPP dengan perolehan 1,1 persen

Survei LSN ini dilakukan pada 1-15 Maret 2013 di 33 Provinsi seluruh Indonesia, dengan 1.230 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara tatap muka dan memberikan kuisioner. Margin of error survei ini adalah plus-minus 2,8 persen.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com