Sikapi Tegas Dukungan Asing kepada OPM

Kompas.com - 06/05/2013, 02:08 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Pembukaan kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka di Inggris dan akan dilanjutkan di Jerman adalah bentuk eskalasi perjuangan politik menuju Papua merdeka. Karena itu, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq meminta pemerintah tegas menyikapi masalah tersebut dengan mendesak pemerintah setempat tidak memfasilitasi OPM dalam bentuk apa pun.

”Hal itu bisa dinilai sebagai dukungan terhadap gerakan separatisme di Indonesia, juga bisa berimplikasi pada rusaknya hubungan diplomatik,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera itu, Minggu (5/5). Mahfudz juga menilai, pembukaan kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan akibat lambannya Pemerintah Indonesia mencari solusi komprehensif dan tuntas soal Papua.

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Eva Kusuma Sundari, justru berpendapat, Indonesia tidak perlu gusar dengan manuver politisi Inggris dan Wali Kota Oxford yang mendukung upaya memerdekakan Papua. Berbeda dengan Timor Timur (kini Timor Leste), Papua tidak pernah menjadi agenda di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa karena, menurut hukum internasional, Papua adalah wilayah sah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Eva, satu-satunya alasan menggugat Papua dari NKRI adalah tudingan pelanggaran HAM dan genosida.

Menurut Eva, terwujudnya Papua damai dan sejahtera amat tergantung pada pelaksanaan konsep otonomi khusus plus oleh perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pengertian plus termasuk dialog dengan elemen pro-kemerdekaan. ”PDI-P amat yakin Indonesia mampu menyelenggarakan dialog bagi penyelesaian politik tanpa keterlibatan asing, seperti di Aceh,” ujarnya.

Eva juga menekankan, Indonesia harus membuktikan solusi politik Papua dapat dicapai secara inklusif dan demokratis, matang, dan cerdas untuk membungkam manuver-manuver dari dalam dan luar negeri guna melepas Papua dari NKRI. (*/DIK)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Nasional
Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Nasional
Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Nasional
582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Nasional
Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan 'Taliban'

Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan "Taliban"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X