Jangan Sederhanakan Kantor OPM di Oxford

Kompas.com - 05/05/2013, 21:40 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah diminta tidak menyederhanakan informasi terkait adanya pembukaan Kantor Perwakilan Papua Merdeka, di Oxford, Inggris. Pemerintah tidak boleh langsung memercayai begitu saja pernyataan Pemerintah Inggris menyikapi masalah tersebut.

"Kita tidak bisa menelan begitu saja, tidak bisa terlena. Jangan menyederhanakan permasalahan hanya karena pernyataan resmi Kedutaan Besar Inggris di Jakarta yang bisa saja bersifat sesaat," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang melalui pesan singkat, Minggu (5/5/2013).

Hal itu dikatakan Agus menyikapi informasi media massa bahwa ada pembukaan Kantor Perwakilan Papua Merdeka di Oxford. Pemerintah Indonesia menyebut pembukaan kantor tersebut tanpa dukungan resmi pemerintah dan parlemen Inggris.

Agus mengingatkan permasalahan Timor Leste. Sebelum melepaskan diri dengan Indonesia, kata dia, banyak pernyataan resmi pemerintahan berbagai negara yang mendukung Timor Leste tetap bergabung dengan Indonesia. Namun, akhirnya terbukti sikap negara lain tidak konsisten.

Agus menyinggung informasi bahwa pembukaan kantor itu dihadiri Wali Kota Oxford Moh Niaz Abbasi. Bahkan, dia menggunting pita dan memberikan sambutan. Jika laporan tersebut benar, Agus khawatir jika suatu saat Wali Kota Oxford tersebut menjadi menteri atau bahkan perdana menteri Inggris.

Agus menambahkan, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri harus menghilangkan atau paling tidak meminimalkan dukungan politik luar negeri terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pemerintah juga harus menciptakan kesejahteraan rakyat Papua.

"Menciptakan rasa aman dan nyaman untuk hidup di Papua agar gerakan Papua Merdeka tidak akan laku. Kedua langkah itu harus dilakukan serius secara paralel karena menjadi kunci Papua tetap ada dalam naungan NKRI," pungkas politisi Partai Golkar itu.

Seperti diberitakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menugaskan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk memanggil Duta Besar Inggris di Jakarta dan meminta penjelasan terkait pembukaan kantor perwakilan OPM di Oxford. Sejauh ini, Pemerintah Indonesia belum menerima pernyataan resmi dari Pemerintah Inggris.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Proteksi Penyebaran Covid-19, Mendagri Ingatkan Petugas Damkar Tetap Patuhi Prokes

    Proteksi Penyebaran Covid-19, Mendagri Ingatkan Petugas Damkar Tetap Patuhi Prokes

    Nasional
    Dewan Juri BHACA 2017 Usul Pencabutan Penghargaan untuk Nurdin Abdullah

    Dewan Juri BHACA 2017 Usul Pencabutan Penghargaan untuk Nurdin Abdullah

    Nasional
    Menpan RB: Total Kebutuhan ASN untuk 2021 Sebanyak 1,3 Juta Orang

    Menpan RB: Total Kebutuhan ASN untuk 2021 Sebanyak 1,3 Juta Orang

    Nasional
    Wacana Revisi UU ITE, Gerindra: Yang Perlu Dihapus Itu 'Karet'-nya, Bukan Pasalnya

    Wacana Revisi UU ITE, Gerindra: Yang Perlu Dihapus Itu "Karet"-nya, Bukan Pasalnya

    Nasional
    Soal Vaksinasi Mandiri, IDI Minta Pemerintah Perhatikan Pekerja yang Bukan Karyawan

    Soal Vaksinasi Mandiri, IDI Minta Pemerintah Perhatikan Pekerja yang Bukan Karyawan

    Nasional
    Tak Menyangka Nurdin Abdullah Tersangka, PAN: Dia Memiliki Visi dan Integritas saat Pimpin Bantaeng

    Tak Menyangka Nurdin Abdullah Tersangka, PAN: Dia Memiliki Visi dan Integritas saat Pimpin Bantaeng

    Nasional
    Pandemi, Mendagri Minta Petugas Pemadam Kebakaran Beradaptasi Saat Bertugas

    Pandemi, Mendagri Minta Petugas Pemadam Kebakaran Beradaptasi Saat Bertugas

    Nasional
    Nurdin Abdullah Tersangka KPK, Ini Sikap PKS selaku Partai Pengusung

    Nurdin Abdullah Tersangka KPK, Ini Sikap PKS selaku Partai Pengusung

    Nasional
    Tim Kajian UU ITE Minta Pendapat Dandhy Laksono, Ahmad Dhani, hingga Bintang Emon

    Tim Kajian UU ITE Minta Pendapat Dandhy Laksono, Ahmad Dhani, hingga Bintang Emon

    Nasional
    Ahmad Syaikhu Ingatkan Kader Susun Program yang Berdampak pada Capaian Kemenangan Elektoral

    Ahmad Syaikhu Ingatkan Kader Susun Program yang Berdampak pada Capaian Kemenangan Elektoral

    Nasional
    Usai Meresmikan, Jokowi Langsung Mencoba KRL Lintas Yogya-Solo

    Usai Meresmikan, Jokowi Langsung Mencoba KRL Lintas Yogya-Solo

    Nasional
     Jokowi Ingin Seluruh Transportasi Massal di Indonesia Ramah Lingkungan

    Jokowi Ingin Seluruh Transportasi Massal di Indonesia Ramah Lingkungan

    Nasional
    Singgung Kerumunan di NTT, Presiden PKS: Keselamatan Rakyat Tampak Tak Jadi Prioritas Utama

    Singgung Kerumunan di NTT, Presiden PKS: Keselamatan Rakyat Tampak Tak Jadi Prioritas Utama

    Nasional
    Jokowi Harap Beroperasinya KRL Yogyakarta-Solo Tingkatkan Pariwisata

    Jokowi Harap Beroperasinya KRL Yogyakarta-Solo Tingkatkan Pariwisata

    Nasional
    Kritik Penanganan Pandemi, Presiden PKS: Bangsa Indonesia Masih Dalam Kondisi yang Tidak Baik-baik Saja

    Kritik Penanganan Pandemi, Presiden PKS: Bangsa Indonesia Masih Dalam Kondisi yang Tidak Baik-baik Saja

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X