Kompas.com - 05/05/2013, 21:40 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah diminta tidak menyederhanakan informasi terkait adanya pembukaan Kantor Perwakilan Papua Merdeka, di Oxford, Inggris. Pemerintah tidak boleh langsung memercayai begitu saja pernyataan Pemerintah Inggris menyikapi masalah tersebut.

"Kita tidak bisa menelan begitu saja, tidak bisa terlena. Jangan menyederhanakan permasalahan hanya karena pernyataan resmi Kedutaan Besar Inggris di Jakarta yang bisa saja bersifat sesaat," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang melalui pesan singkat, Minggu (5/5/2013).

Hal itu dikatakan Agus menyikapi informasi media massa bahwa ada pembukaan Kantor Perwakilan Papua Merdeka di Oxford. Pemerintah Indonesia menyebut pembukaan kantor tersebut tanpa dukungan resmi pemerintah dan parlemen Inggris.

Agus mengingatkan permasalahan Timor Leste. Sebelum melepaskan diri dengan Indonesia, kata dia, banyak pernyataan resmi pemerintahan berbagai negara yang mendukung Timor Leste tetap bergabung dengan Indonesia. Namun, akhirnya terbukti sikap negara lain tidak konsisten.

Agus menyinggung informasi bahwa pembukaan kantor itu dihadiri Wali Kota Oxford Moh Niaz Abbasi. Bahkan, dia menggunting pita dan memberikan sambutan. Jika laporan tersebut benar, Agus khawatir jika suatu saat Wali Kota Oxford tersebut menjadi menteri atau bahkan perdana menteri Inggris.

Agus menambahkan, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri harus menghilangkan atau paling tidak meminimalkan dukungan politik luar negeri terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pemerintah juga harus menciptakan kesejahteraan rakyat Papua.

"Menciptakan rasa aman dan nyaman untuk hidup di Papua agar gerakan Papua Merdeka tidak akan laku. Kedua langkah itu harus dilakukan serius secara paralel karena menjadi kunci Papua tetap ada dalam naungan NKRI," pungkas politisi Partai Golkar itu.

Seperti diberitakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menugaskan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk memanggil Duta Besar Inggris di Jakarta dan meminta penjelasan terkait pembukaan kantor perwakilan OPM di Oxford. Sejauh ini, Pemerintah Indonesia belum menerima pernyataan resmi dari Pemerintah Inggris.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Masuki Masa Reses Mulai 5-31 Oktober 2022, Puan: Sapalah Rakyat di Dapil

DPR Masuki Masa Reses Mulai 5-31 Oktober 2022, Puan: Sapalah Rakyat di Dapil

Nasional
TGIPF Tragedi Kanjuruhan Telusuri Jaringan Bisnis hingga Pengiklan Laga Arema vs Persebaya

TGIPF Tragedi Kanjuruhan Telusuri Jaringan Bisnis hingga Pengiklan Laga Arema vs Persebaya

Nasional
Profil Chandra Tirta Wijaya yang Dicegah Imigrasi dan Pernah Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Garuda

Profil Chandra Tirta Wijaya yang Dicegah Imigrasi dan Pernah Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Garuda

Nasional
Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Nasional
Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Nasional
Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, 'Ojo Kemajon' atau 'Ojo Kesusu?'

Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, "Ojo Kemajon" atau "Ojo Kesusu?"

Nasional
ICJR: Aparat Pelaku Tragedi Kanjuruhan Harus Diproses Pidana, Bukan Semata Langgar Etik

ICJR: Aparat Pelaku Tragedi Kanjuruhan Harus Diproses Pidana, Bukan Semata Langgar Etik

Nasional
BTT Pemda Masih Rp 7 Triliun, Mendagri Sebut Bisa Dipakai untuk Kendalikan Inflasi

BTT Pemda Masih Rp 7 Triliun, Mendagri Sebut Bisa Dipakai untuk Kendalikan Inflasi

Nasional
Periksa Pramugari, KPK Dalami Perjalanan Lukas Enembe Pakai Jet Pribadi

Periksa Pramugari, KPK Dalami Perjalanan Lukas Enembe Pakai Jet Pribadi

Nasional
Profil Atnike Sigiro, Aktivis Perempuan dan Dosen yang Jadi Ketua Komnas HAM

Profil Atnike Sigiro, Aktivis Perempuan dan Dosen yang Jadi Ketua Komnas HAM

Nasional
Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan DPR Diminta Tak Tumpang Tindih dengan TGIPF Pemerintah

Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan DPR Diminta Tak Tumpang Tindih dengan TGIPF Pemerintah

Nasional
Barang Bukti Kasus Brigadir J, Ada Senpi Laras Pendek dan Panjang

Barang Bukti Kasus Brigadir J, Ada Senpi Laras Pendek dan Panjang

Nasional
Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya Dicegah ke Luar Negeri atas Permintaan KPK

Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya Dicegah ke Luar Negeri atas Permintaan KPK

Nasional
DPR Sahkan 9 Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027 Terpilih, Berikut Namanya...

DPR Sahkan 9 Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027 Terpilih, Berikut Namanya...

Nasional
Daftar 9 Anggota Komnas HAM 2022-2027, ada Eks Ketua LPSK hingga Aktivis

Daftar 9 Anggota Komnas HAM 2022-2027, ada Eks Ketua LPSK hingga Aktivis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.