Kompas.com - 05/05/2013, 16:21 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai politik dan media massa diminta membuka diri terhadap tokoh lain yang layak untuk diusung sebagai calon presiden atau wakil presiden di Pemilu 2014. Masih banyak tokoh, terutama di daerah, yang berpotensi menjadi pemimpin nasional selanjutnya. Namun, mereka kurang terangkat.

Hal itu terungkap dalam rilis Pol Tracking Intitute "Mencari Kandidat Alternatif 2014: Figur Potensial dari Daerah" di Jakarta, Minggu (5/5/2013). Hadir Direktur Eksekutif Pol Tracking Institute Hanta Yuda, Pakar Psikologi Politik Hamdi Muluk, dan Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin.

Hasil riset Pol Tracking, ada 10 orang yang dianggap layak sebagai capres alternatif. Mereka, yakni Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi (skor 82,54), Walikota Surabaya Tri Rismaharini (skor 76,33), mantan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad (skor 70,38), Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo (skor 70,31), Bupati Kutai Timur Isran Noor (skor 70,14),mantan Gubernur Sumatera Barat yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi (skor 70,01), Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang (skor 69,93), Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto (skor 69,78), Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang (skor 68,39), dan mantan Wali Kota Blitar Djarot Syaiful Hidayat (skor 68,38).

Irman mengatakan, parpol tidak perlu khawatir terhadap munculnya banyak figur alternatif. Pasalnya, hasil riset Pol Tracking Institute menunjukkan mereka yang dianggap layak diusung di pilpres kebanyakan berasal parpol atau diusung parpol ketika pilkada.

"Artinya, ayo dong parpol buka diri. Jangan mentang-mentang keluarga dia yang mendirikan parpol, kemudian saya yang tentukan 'menu' (capres) kita di 2014. Ngapain harus takut," kata Irman.

Irman juga berharap media tidak hanya mengangkat kinerja Jokowi ke tingkat nasional, seolah-olah hanya Jokowi gubernur di Indonesia. Media diharapkan juga mengangkat prestasi kepala daerah lain sehingga semakin banyak pilihan calon pemimpin nasional bagi publik.

Hanta menambahkan, jika media gencar mengangkat tokoh lain yang berprestasi, parpol pasti akan melirik. Ia memberi contoh ketika media massa banyak memberitakan Jokowi. Kini, beberapa elite parpol tertarik untuk mengusung Jokowi sebagai cawapres.

Hanta mengatakan, publik sekarang ini cenderung melihat kinerja seseorang selama memimpin, bukan lagi popularitas. "Untuk itu, parpol harus cari orang terbaik dan dinominasikan. Kalau parpol tidak ada niat mengusung yang terbaik, yah kita paksakan," pungkasnya.

Seperti diberitakan, saat ini tinggal lima parpol yang belum menetapkan capres untuk Pilpres 2014. Parpol tersebut, yakni Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Demokrat dan PPP akan memilih capres melalui konvensi.

Adapun parpol lain sudah menetapkan capres, yakni Partai Golkar (Aburizal Bakrie), Partai Gerindra (Prabowo Subianto), Partai Hanura (Wiranto), dan Partai Amanat Nasional (Hatta Rajasa).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor 'Dewa'?

Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor "Dewa"?

Nasional
Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Nasional
Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Nasional
Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Nasional
Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Nasional
RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

Nasional
UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

Nasional
7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

Nasional
Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

Nasional
Bareskrim Tetapkan Enam Tersangka Kasus Investasi Bodong Robot Trading Evotrade

Bareskrim Tetapkan Enam Tersangka Kasus Investasi Bodong Robot Trading Evotrade

Nasional
Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Divonis Nihil, Jaksa Agung Perintahkan Banding

Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Divonis Nihil, Jaksa Agung Perintahkan Banding

Nasional
Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Sepanjang 2021

Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Sepanjang 2021

Nasional
UPDATE 19 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 58,54 Persen

UPDATE 19 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 58,54 Persen

Nasional
Pemerintah Didesak Cari Investor untuk Pindahkan Ibu Kota, Jangan Gunakan Dana PEN

Pemerintah Didesak Cari Investor untuk Pindahkan Ibu Kota, Jangan Gunakan Dana PEN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.