Jangan Cuma Jokowi, Buka Diri Capres Alternatif Lain

Kompas.com - 05/05/2013, 16:21 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai politik dan media massa diminta membuka diri terhadap tokoh lain yang layak untuk diusung sebagai calon presiden atau wakil presiden di Pemilu 2014. Masih banyak tokoh, terutama di daerah, yang berpotensi menjadi pemimpin nasional selanjutnya. Namun, mereka kurang terangkat.

Hal itu terungkap dalam rilis Pol Tracking Intitute "Mencari Kandidat Alternatif 2014: Figur Potensial dari Daerah" di Jakarta, Minggu (5/5/2013). Hadir Direktur Eksekutif Pol Tracking Institute Hanta Yuda, Pakar Psikologi Politik Hamdi Muluk, dan Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin.

Hasil riset Pol Tracking, ada 10 orang yang dianggap layak sebagai capres alternatif. Mereka, yakni Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi (skor 82,54), Walikota Surabaya Tri Rismaharini (skor 76,33), mantan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad (skor 70,38), Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo (skor 70,31), Bupati Kutai Timur Isran Noor (skor 70,14),mantan Gubernur Sumatera Barat yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi (skor 70,01), Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang (skor 69,93), Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto (skor 69,78), Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang (skor 68,39), dan mantan Wali Kota Blitar Djarot Syaiful Hidayat (skor 68,38).

Irman mengatakan, parpol tidak perlu khawatir terhadap munculnya banyak figur alternatif. Pasalnya, hasil riset Pol Tracking Institute menunjukkan mereka yang dianggap layak diusung di pilpres kebanyakan berasal parpol atau diusung parpol ketika pilkada.

"Artinya, ayo dong parpol buka diri. Jangan mentang-mentang keluarga dia yang mendirikan parpol, kemudian saya yang tentukan 'menu' (capres) kita di 2014. Ngapain harus takut," kata Irman.

Irman juga berharap media tidak hanya mengangkat kinerja Jokowi ke tingkat nasional, seolah-olah hanya Jokowi gubernur di Indonesia. Media diharapkan juga mengangkat prestasi kepala daerah lain sehingga semakin banyak pilihan calon pemimpin nasional bagi publik.

Hanta menambahkan, jika media gencar mengangkat tokoh lain yang berprestasi, parpol pasti akan melirik. Ia memberi contoh ketika media massa banyak memberitakan Jokowi. Kini, beberapa elite parpol tertarik untuk mengusung Jokowi sebagai cawapres.

Hanta mengatakan, publik sekarang ini cenderung melihat kinerja seseorang selama memimpin, bukan lagi popularitas. "Untuk itu, parpol harus cari orang terbaik dan dinominasikan. Kalau parpol tidak ada niat mengusung yang terbaik, yah kita paksakan," pungkasnya.

Seperti diberitakan, saat ini tinggal lima parpol yang belum menetapkan capres untuk Pilpres 2014. Parpol tersebut, yakni Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Demokrat dan PPP akan memilih capres melalui konvensi.

Adapun parpol lain sudah menetapkan capres, yakni Partai Golkar (Aburizal Bakrie), Partai Gerindra (Prabowo Subianto), Partai Hanura (Wiranto), dan Partai Amanat Nasional (Hatta Rajasa).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Nasional
Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Nasional
Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Nasional
Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Nasional
Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Nasional
Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Nasional
Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Nasional
Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Nasional
Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Nasional
Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Nasional
Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Nasional
Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Nasional
Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Nasional
Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Nasional
Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X