Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rebutan Artis, Partai bagaikan Bujang Lapuk

Kompas.com - 05/05/2013, 13:10 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai politik saat ini dinilai bak bujang lapuk. Tak punya uang dan pesona, artis digaet menjadi pendongkrak popularitas.

"Partai kita partai bujang lapuk, enggak punya duit, kehilangan pesona, maka menggaaet artis untuk mendongkrak popularitas. Boleh saja, tapi apa kontribusi untuk peradaban?" kata Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens dalam diskusi bertajuk "Ranking Parpol Berdasarkan Bedah Kualitas Caleg 2014", di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (5/5/2013).

Menurut Boni lagi, sikap partai yang menyeret artis untuk bergabung menjadi bacaleg merupakan wujud partai yang ingin menempuh cara instan di pertarungan 2014. Meski diakuinya hal itu tidak dilarang secara hukum.

Namun, kata dia, yang menjadi persoalan adalah kompetensi bacaleg artis itu di kancah politik. Hal ini karena paradigma artis adalah seorang entertainer, dan perlu upaya serius untuk mengubah paradigma tersebut saat benar-benar terjun ke dunia politik.

Selain itu, tutur Boni, masalah lain dari banyaknya artis yang maju menjadi bacaleg adalah syarat administrasi yang tidak terpenuhi. Ia mengambil contoh mengenai jenjang pendidikan para artis yang dianggapnya tidak transparan.

"Data kita, latar belakang pendidikan (artis) tidak jelas. Paling hanya (untuk) mendulang suara, biasa main sinetron kok berpolitik," ujarnya.

Sebagai informasi tambahan, LPI mencatat ada delapan artis dari sejumlah partai yang saat ini duduk di parlemen. Adapun untuk 2014, sekitar tujuh artis maju sebagai bacaleg dari partai berbeda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

    PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

    Nasional
    Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

    Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

    Nasional
    Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

    Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

    Nasional
    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Nasional
    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Nasional
    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Nasional
    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    Nasional
    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Nasional
    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com