Kompas.com - 04/05/2013, 15:12 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kabreskrim Polri Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji bukan orang pertama yang sempat gagal dieksekusi Kejaksaan. Ada terpidana korupsi Theddy Tengko, Bupati Kepulauan Aru, Maluku, yang kini eksekusinya juga belum dilaksanakan. Kejaksaan pernah gagal mengeksekusi Theddy di Bandara Soekarno Hatta Rabu (12/12/2012) lalu karena dihadang oleh sekelompok orang.

Koordinator Bidang Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho meminta Kejaksaan tak melupakan kasus lain.

"Jangan lupa, masih ada Theddy Tengko dan terpidana korupsi lain yang belum dieksekusi. Kejaksaan hasus kirim orang untuk eksekusi Theddy," ujar Emerson saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (4/5/20137).

Tak jauh berbeda dengan Susno, kegagalan dalam eksekusi Theddy dikarenakan adanya perdebatan hukum. Theddy menganggap sudah tak terbelit dalam kasus hukum. Dia juga telah aktif kembali menjabat sebagai Bupati Aru. Theddy divonis bersalah mengorupsi APBD Aru tahun 2006-2007 oleh Mahkamah Agung (MA), 10 April 2012. Putusan itu menjatuhkan pidana penjara empat tahun, denda Rp 500 juta, dan keharusan mengganti kerugian negara sebesar Rp 5,3 miliar.

Namun, sejak putusan dijatuhkan, Theddy bersama kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra, menolak memenuhi panggilan eksekusi oleh kejaksaan. Upaya eksekusi pun berulang kali gagal. Alasannya, putusan MA atas Theddy Tengko tidak bisa dieksekusi karena tidak memenuhi Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, yaitu tidak ada perintah ditahan. Yusril saat itu melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan Non Executable atau non Eksekutorial (putusan tidak dapat dilaksanakan) terhadap putusan MA.

Pengadilan Negeri Ambon sempat mengabulkan permohonan tersebut pada 12 September 2012. Namun, Kepala Kejaksaan Negeri Dobo kembali mengajukan permohonan pembatalan penetapan Pengadilan Negeri Ambon ke MA pada 25 September 2012. MA akhirnya menyatakan bahwa penetapan Pengadilan Negeri Ambon batal dan tidak berkekuatan hukum.

Sesuai ketentuan pasal 1 butir 6 (a) jo Pasal 270 KUHAp, maka putusan MA nomor 161 K/PID.SUS/2012 10 April 2012 telah berkekuatan hukum tetap dan wajib untuk dilaksanakan eksekusi oleh Jaksa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk itu, menurut Emerson, masih banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan oleh Kejaksaann. Dalam catatan ICW, ada sekitar 20 terpidana korupsi yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap, namun belum menjalani eksekusi. Emerson meminta Kejagung tak berlarut-larut dalam menyelesaikan masalah itu.

"Kejaksaan jangan euforia dulu dengan kasus Susno Duadji. Masih ada 20 terpidana korupsi yang belum dieksekusi. Kita minta Kejagung tidak parsial, jangan tebang pilih eksekusi," katanya.

Baca tentang


    25th

    Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi: Angka Kematian Harus Ditekan Maksimal

    PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi: Angka Kematian Harus Ditekan Maksimal

    Nasional
    PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi Ajak Masyarakat Bersatu Lawan Covid-19

    PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi Ajak Masyarakat Bersatu Lawan Covid-19

    Nasional
    Jokowi Imbau Masyarakat Waspadai Varian Virus Corona yang Lebih Menular

    Jokowi Imbau Masyarakat Waspadai Varian Virus Corona yang Lebih Menular

    Nasional
     Jokowi Minta Menterinya Bagikan Vitamin hingga Suplemen ke Masyarakat secara Maksimal

    Jokowi Minta Menterinya Bagikan Vitamin hingga Suplemen ke Masyarakat secara Maksimal

    Nasional
    PPKM Diperpanjang, Pemerintah Berikan Bantuan untuk Masyarakat dan Usaha Mikro Kecil

    PPKM Diperpanjang, Pemerintah Berikan Bantuan untuk Masyarakat dan Usaha Mikro Kecil

    Nasional
    Jokowi Minta Masyarakat Tetap Berhati-hati Sikapi Perbaikan Pengendalian Covid-19

    Jokowi Minta Masyarakat Tetap Berhati-hati Sikapi Perbaikan Pengendalian Covid-19

    Nasional
    PPKM Level 4 Diperpanjang, Waktu Pengunjung di Warung Makan Maksimal 20 Menit

    PPKM Level 4 Diperpanjang, Waktu Pengunjung di Warung Makan Maksimal 20 Menit

    Nasional
    Jokowi: Pasar Rakyat Boleh Buka asal Penerapan Protokol Kesehatan Ketat

    Jokowi: Pasar Rakyat Boleh Buka asal Penerapan Protokol Kesehatan Ketat

    Nasional
    PPKM Diperpanjang: Toko Kelontong, Laundry, Outlet Voucher, hingga Pangkas Rambut Boleh Buka

    PPKM Diperpanjang: Toko Kelontong, Laundry, Outlet Voucher, hingga Pangkas Rambut Boleh Buka

    Nasional
    Jokowi Klaim Kasus Covid-19 Indonesia Menurun dan Ada Tren Perbaikan

    Jokowi Klaim Kasus Covid-19 Indonesia Menurun dan Ada Tren Perbaikan

    Nasional
    PPKM Level 4 Diperpanjang, Warung Makan hingga Pedagang Kaki Lima Boleh Buka Terbatas

    PPKM Level 4 Diperpanjang, Warung Makan hingga Pedagang Kaki Lima Boleh Buka Terbatas

    Nasional
    PPKM Diperpanjang, Jokowi: Pasar Rakyat Diperbolehkan Buka dengan Protokol Kesehatan Ketat

    PPKM Diperpanjang, Jokowi: Pasar Rakyat Diperbolehkan Buka dengan Protokol Kesehatan Ketat

    Nasional
    Permudah Akses Informasi Faskes, Satgas Covid-19 Luncurkan Layanan Hotline di DKI dan Bandung Raya

    Permudah Akses Informasi Faskes, Satgas Covid-19 Luncurkan Layanan Hotline di DKI dan Bandung Raya

    Nasional
    BREAKING NEWS: Jokowi Umumkan Perpanjangan PPKM hingga 2 Agustus

    BREAKING NEWS: Jokowi Umumkan Perpanjangan PPKM hingga 2 Agustus

    Nasional
    BREAKING NEWS: Live Streaming Pernyataan Jokowi soal Kelanjutan PPKM

    BREAKING NEWS: Live Streaming Pernyataan Jokowi soal Kelanjutan PPKM

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X