Kompas.com - 04/05/2013, 15:01 WIB
EditorRobert Adhi Ksp

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan, Pemerintah Inggris sebaiknya mengurus diri sendiri dan tidak ikut campur terhadap urusan dalam negeri Indonesia.

"Pemerintah RI harus tegas bersikap menolak campur tangan Inggris," kata Fadli Zon dalam keterangan pers yang disampaikan di Jakarta, Sabtu (4/5/2013).

Pernyataan tersebut disampaikan menyikapi tindakan Inggris secara yang resmi membuka kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford. Pembukaan kantor OPM ini bertujuan memenuhi tuntutan kampanye Papua Merdeka. Inggris berkomitmen untuk terus membantu gerakan OPM ini.

Sikap pemerintah Oxford di Inggris tersebut, menurut Fadli, jelas mencederai hubungan Inggris yang selama ini terjalin baik dengan Indonesia. "Separatisme adalah soal kedaulatan negara. Sikap ikut campur Inggris dalam hal ini harus ditolak dengan tegas," tambah Fadli.

Menurut Fadli, sikap Pemerintah Indonesia harus tegas menolak campur tangan Inggris terhadap wilayah RI karena kehormatan dan kedaulatan RI harus ditegakkan. "Perlu juga dikaji latar belakang sikap Inggris ini. Apakah ini bagian dari motivasi ekonomi di tengah krisis yang mereka hadapi. Padahal, Inggris melalui British Petroleum sudah mendapat konsesi ladang gas Tangguh di Papua juga sejumlah konsesi tambang lain," ujarnya.

Walau Presiden SBY menerima gelar "Grand Cross of Bath" dari Kerajaan Inggris, kata dia, bukan berarti harus lembek. "Ada saat di mana kita berkompromi, ada saat harus tegas," jelasnya.

Dia menegaskan, seharusnya Pemerintah Inggris bijak. Inggris juga punya riwayat separatisme panjang dengan Irlandia Utara dan Skotlandia. Begitu juga terlibat dalam konflik mempertahankan Malvinas dengan Argentina. Indonesia tidak pernah ikut campur soal Inggris.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pemerintah Inggris memang masih mengakui NKRI atas Papua. Namun, pembukaan kantor OPM di Oxford merupakan sikap dualisme yang harus ditentang. Karena itu, kata dia, pemerintah tidak boleh permisif dan defensif. Harus ada diplomasi ofensif agar kepentingan nasional bisa diamankan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Terus Melonjak, Jubir Presiden Klaim PPKM Mikro yang Dilakukan Pemerintah Efektif

Kasus Covid-19 Terus Melonjak, Jubir Presiden Klaim PPKM Mikro yang Dilakukan Pemerintah Efektif

Nasional
IDI: Beban Nakes Meningkat Drastis di Daerah dengan Lonjakan Covid-19, Kelelahan Pasti Terjadi

IDI: Beban Nakes Meningkat Drastis di Daerah dengan Lonjakan Covid-19, Kelelahan Pasti Terjadi

Nasional
Vaksinasi Lansia Baru 20 Persen dari Target, Kemenkes Ungkap Kendalanya

Vaksinasi Lansia Baru 20 Persen dari Target, Kemenkes Ungkap Kendalanya

Nasional
IDI Ingatkan Bahaya Varian Delta Bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Anak-anak

IDI Ingatkan Bahaya Varian Delta Bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Anak-anak

Nasional
Guru Besar FK UI Nilai Lonjakan Kasus Covid-19 di Indonesia Saat Ini Serupa dengan India

Guru Besar FK UI Nilai Lonjakan Kasus Covid-19 di Indonesia Saat Ini Serupa dengan India

Nasional
IDI: Varian Delta Virus Corona Lebih Berbahaya, Banyak Menyerang Orang Berusia Muda

IDI: Varian Delta Virus Corona Lebih Berbahaya, Banyak Menyerang Orang Berusia Muda

Nasional
Pemerintah Didorong Berani Ambil Kebijakan Pengetatan Sikapi Lonjakan Kasus Covid-19

Pemerintah Didorong Berani Ambil Kebijakan Pengetatan Sikapi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Kabar Gembira, Bodetabek dan Bandung Raya Mulai Bisa Vaksinasi Warga Usia 18 Tahun ke Atas

Kabar Gembira, Bodetabek dan Bandung Raya Mulai Bisa Vaksinasi Warga Usia 18 Tahun ke Atas

Nasional
Respons Parpol Sikapi Prabowo, Anies, dan Ganjar yang Konsisten di 3 Besar Hasil Survei Capres 2024

Respons Parpol Sikapi Prabowo, Anies, dan Ganjar yang Konsisten di 3 Besar Hasil Survei Capres 2024

Nasional
1,9 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Pemerintah Diminta Tarik Rem Darurat

1,9 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Pemerintah Diminta Tarik Rem Darurat

Nasional
Kirim Surat ke Jokowi, Masyarakat Sipil Minta Gerak Cepat Cegah Gelombang Ekstrem Covid-19

Kirim Surat ke Jokowi, Masyarakat Sipil Minta Gerak Cepat Cegah Gelombang Ekstrem Covid-19

Nasional
Langkah Pemerintah Cegah Pandemi Memburuk: Hapus Cuti Bersama Natal 2021 hingga Tiadakan Hak Cuti ASN

Langkah Pemerintah Cegah Pandemi Memburuk: Hapus Cuti Bersama Natal 2021 hingga Tiadakan Hak Cuti ASN

Nasional
Libur Lebaran, Lonjakan Kasus Covid-19, dan Kekhawatiran Fasilitas Kesehatan Kolaps

Libur Lebaran, Lonjakan Kasus Covid-19, dan Kekhawatiran Fasilitas Kesehatan Kolaps

Nasional
KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

Nasional
Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X