Anas Siap Penuhi Panggilan Pemeriksaan KPK

Kompas.com - 04/05/2013, 12:56 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengaku siap memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin (6/5/2013) pekan depan. Anas akan dimintai keterangan sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi sarana dan prasarana olahraga di Hambalang.

"Insya Allah kalau tidak ada halangan, selalu hadir," kata Anas yang ditemui di kediamannya di Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (4/5/2013).

Tidak ada persiapan khusus yang dilakukan Anas untuk menghadapi pertanyaan penyidik KPK pada Senin pekan depan. Kemungkinan, Anas akan didampingi tim kuasa hukum dan kawan-kawannya.

"Biasanya banyak yang mau ikut, kangen suasana KPK, kangen wartawan-wartawannya," ucap Anas.

Anas batal memenuhi panggilan pemeriksaan KPK Senin (29/4/2013) pekan lalu dengan alasan sakit. Pengacara Anas, Firman Wijaya mengantarkan surat keterangan sakit ke KPK. Ketika itu Firman mengaku tidak tahu persis penyebab sakitnya Anas. Hanya saja, menurut Firman, Anas sempat makan nasi kucing sebelum sakit.

KPK menjadwalkan pemeriksaan Anas sebagai saksi untuk tiga tersangka Hambalang, yakni mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar, serta petinggi PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noer. KPK memeriksa Anas sebagai saksi karena dia dianggap tahu seputar proyek Hambalang.

Lagi pula, Anas berasal dari partai yang sama dengan Andi, Partai Demokrat. Saat anggaran Hambalang dibahas di DPR, Anas masih menjadi Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, pernah mengatakan, ada aliran dana proyek Hambalang ke Kongres Partai Demokrat 2010. Dalam kongres tersebut, Anas terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

Menurut Nazaruddin, uang ke kongres itu digelontorkan petinggi Adhi Karya, Teuku Bagus Muhammad Noer. Sebagian uang fee Hambalang juga dikatakan mengalir ke Anas, Andi, anggota DPR, serta ke sejumlah pejabat Kemenpora. Tudingan Nazaruddin ini kemudian dibantah Andi dan Anas. Dalam sejumlah kesempatan, mereka membantah terlibat dan mengaku tidak menerima uang Hambalang. Anas juga mengatakan bahwa Kongres Partai Demokrat 2010 diselenggarakan tanpa politik uang.

Dalam kasus Hambalang ini, KPK juga menetapkan Anas sebagai tersangka. Berbeda dari Andi, Deddy, dan Teuku Bagus, Anas menjadi tersangka atas dugaan menerima pemberian hadiah atau janji terkait proyek Hambalang dan proyek lain. Sementara Andi, Deddy, dan Teuku Bagus diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang sehingga menimbulkan kerugian negara dalam pengadaan proyek Hambalang.

Ikuti berita terkait kasus ini dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang

Baca tentang
    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Masih Pakai Masker Kain untuk Cegah Virus? Simak Penjelasan Pakar...

    Masih Pakai Masker Kain untuk Cegah Virus? Simak Penjelasan Pakar...

    Nasional
    Pembatasan Sosial Berskala Besar, Efektifkah Lawan Corona?

    Pembatasan Sosial Berskala Besar, Efektifkah Lawan Corona?

    Nasional
    Pembatasan Sosial Berskala Besar Berhak Batasi Orang Keluar Masuk Suatu Daerah

    Pembatasan Sosial Berskala Besar Berhak Batasi Orang Keluar Masuk Suatu Daerah

    Nasional
    Dipimpin Anis dan Fahri, Partai Gelora Resmi Daftar ke Kemenkumham

    Dipimpin Anis dan Fahri, Partai Gelora Resmi Daftar ke Kemenkumham

    Nasional
    Perpanjang WFH, Jaksa Agung Minta Jajarannya Jaga Jarak dengan Medsos

    Perpanjang WFH, Jaksa Agung Minta Jajarannya Jaga Jarak dengan Medsos

    Nasional
    Stigma Negatif Akan Menambah Beban Psikologis ODP akibat Covid-19

    Stigma Negatif Akan Menambah Beban Psikologis ODP akibat Covid-19

    Nasional
    Mahfud Tegaskan Pemerintah Tak Berencana Terapkan Darurat Sipil

    Mahfud Tegaskan Pemerintah Tak Berencana Terapkan Darurat Sipil

    Nasional
    Tantangan Mitigasi Covid-19 di Tengah Masyarakat Komunal, Agamis, Namun Pragmatis

    Tantangan Mitigasi Covid-19 di Tengah Masyarakat Komunal, Agamis, Namun Pragmatis

    Nasional
    Antisipasi Covid-19, Pelunasan Biaya Haji Hanya Melalui Non-teller hingga 21 April

    Antisipasi Covid-19, Pelunasan Biaya Haji Hanya Melalui Non-teller hingga 21 April

    Nasional
    Jadi Opsi Terakhir, Ini Penjelasan Darurat Sipil dalam Konteks Bencana

    Jadi Opsi Terakhir, Ini Penjelasan Darurat Sipil dalam Konteks Bencana

    Nasional
    YLKI Sebut Kebijakan Pembebasan Tarif Listrik Kurang Tepat Sasaran

    YLKI Sebut Kebijakan Pembebasan Tarif Listrik Kurang Tepat Sasaran

    Nasional
    30.000 Napi Akan Dibebaskan, Ditjen Pemasyarakatan Berhemat Rp 260 Miliar

    30.000 Napi Akan Dibebaskan, Ditjen Pemasyarakatan Berhemat Rp 260 Miliar

    Nasional
    Polri Rancang Operasi Ketupat 2020 Terkait Pengamanan Lebaran

    Polri Rancang Operasi Ketupat 2020 Terkait Pengamanan Lebaran

    Nasional
    Pembebasan 30.000 Narapidana akibat Wabah Virus Corona

    Pembebasan 30.000 Narapidana akibat Wabah Virus Corona

    Nasional
    Mendagri: Tuntaskan Dulu Penanganan Covid-19, Pilkada Urusan Selanjutnya

    Mendagri: Tuntaskan Dulu Penanganan Covid-19, Pilkada Urusan Selanjutnya

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X