Kompas.com - 04/05/2013, 12:11 WIB
EditorRobert Adhi Ksp

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Universitas Gajah Mada (UGM) Kuskrido Ambardi mengatakan peraturan Komisi Pemilihan Umum yang akan membatasi dana kampanye partai politik dan calon legislatif diperkirakan berefek kecil mencegah praktik politik uang dalam Pemilihan Umum 2014.

"Peraturan yang akan dibuat KPU hanya perbaikan teknis dan efeknya kecil karena bisa saja mereka membuat rekening yang lain. Yang dibutuhkan adalah komitmen elite partai untuk tidak melakukan politik uang," kata Kuskrido Ambardi kepada Antara di Jakarta, Sabtu.

Kuskrido mengatakan masalah politik uang bukan hanya bisa diatasi dalam bentuk pembuatan peraturan tetapi bagaimana elite partai bersikap.

Menurut dia elite politik harus konsisten untuk tidak menjalankan politik uang dalam Pemilihan Umum 2014 sehingga proses demokrasi berjalan dengan jujur dan adil. "Bagaimana elite partai bersikap untuk tidak melakukan praktik politik uang dan mereka harus konsisten tidak menjalankan itu. Tanpa ada komitmen itu maka aturan yang dibuat pasti akan dilanggar," ujarnya.

Dia mencontohkan di beberapa negara dengan sistem demokrasi yang sudah maju, para elite-nya sangat menjunjung tinggi komitmen untuk tidak melakukan praktik pembelian suara atau "vote buying". Karena menurut dia, komitmen dan etika politik menuntun pada berjalannya perilaku politik yang ideal.

Dia mengatakan harus ada kesepakatan bersama di antara elite partai untuk tidak melakukan praktik politik kotor tersebut. Karena menurut dia selama ini kesepakatan yang sudah dicapai secara formal seringkali dilanggar oleh satu pihak tertentu sehingga politik uang selalu terjadi dalam momen pemilu.

"Elite parpol harus sepakat untuk tidak membeli suara, seperti memberi uang, sembako, dan bingkisan. Semua parpol harus bisa menahan diri untuk tidak melakukannya sehingga praktik itu bisa dicegah," katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, menurut dia, ditingkatan masyarakat praktik politik uang tersebut sudah dianggap wajar. Untuk mengatasinya dia mengatakan diperlukan langkah jangka panjang untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat.

"Yang berpenghasilan rendah harus dikurangi sehingga negara harus lebih sejahtera terutama untuk kelas bawah, baru nanti permintaan politik uang di masyarakat berkurang," ujarnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang mempersiapkan regulasi yang mengatur rekening dana kampanye calon anggota legislatif yang harus dibuka dan dilaporkan pembukuannya dalam Peraturan KPU tentang Dana Kampanye.

"Pada prinsipnya kami menginginkan ada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik di Jakarta, Kamis (2/5).

Husni mengatakan salah satu indikator peraturan tersebut adalah hal-hal yang dibelanjakan dalam kampanye oleh partai politik dan seluruh pihak yang terlibat di dalamnya, termasuk caleg untuk bisa dipertanggungjawabkan.

Dengan adanya peraturan tersebut, lanjut Husni, KPU dapat mengantisipasi sumber dana parpol yang dilarang dalam aturan kampanye.

 



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

4.190.763 Kasus Covid-19 dan Target 70 Persen Vaksinasi Akhir Tahun

4.190.763 Kasus Covid-19 dan Target 70 Persen Vaksinasi Akhir Tahun

Nasional
Kemenkes Tegaskan Pesan Singkat Berkedok Cek Status Vaksinasi Covid-19 Hoaks

Kemenkes Tegaskan Pesan Singkat Berkedok Cek Status Vaksinasi Covid-19 Hoaks

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Permohonan Amnesti untuk Saiful Mahdi

[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Permohonan Amnesti untuk Saiful Mahdi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Amnesti untuk Saiful Mahdi

[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Amnesti untuk Saiful Mahdi

Nasional
Jokowi Sigap Saat Jadi Saksi Nikah Influencer, Lepas Tangan soal TWK KPK

Jokowi Sigap Saat Jadi Saksi Nikah Influencer, Lepas Tangan soal TWK KPK

Nasional
LPSK Sayangkan Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri

LPSK Sayangkan Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri

Nasional
Jokowi Sudah Terima Surat Rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman soal TWK KPK

Jokowi Sudah Terima Surat Rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman soal TWK KPK

Nasional
Perempuan dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional 2024

Perempuan dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional 2024

Nasional
Indonesia Kembali Terima 1,1 Juta Dosis Vaksin Pfizer

Indonesia Kembali Terima 1,1 Juta Dosis Vaksin Pfizer

Nasional
Ombudsman Beri Rekomendasi TWK KPK ke Presiden Sesuai Perintah UU

Ombudsman Beri Rekomendasi TWK KPK ke Presiden Sesuai Perintah UU

Nasional
UPDATE: 192.413 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 4,76 Persen

UPDATE: 192.413 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 4,76 Persen

Nasional
145 Kematian akibat Covid-19 Dalam 24 Jam Terakhir, Tertinggi Sumatera Utara

145 Kematian akibat Covid-19 Dalam 24 Jam Terakhir, Tertinggi Sumatera Utara

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.234 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jatim dengan 234

UPDATE: Sebaran 2.234 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jatim dengan 234

Nasional
UPDATE 19 September: Ada 234.824 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 September: Ada 234.824 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 19 September: Ada 60.969 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 September: Ada 60.969 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.