Kecil, Dampak Peraturan KPU Cegah Politik Uang

Kompas.com - 04/05/2013, 12:11 WIB
EditorRobert Adhi Ksp

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Universitas Gajah Mada (UGM) Kuskrido Ambardi mengatakan peraturan Komisi Pemilihan Umum yang akan membatasi dana kampanye partai politik dan calon legislatif diperkirakan berefek kecil mencegah praktik politik uang dalam Pemilihan Umum 2014.

"Peraturan yang akan dibuat KPU hanya perbaikan teknis dan efeknya kecil karena bisa saja mereka membuat rekening yang lain. Yang dibutuhkan adalah komitmen elite partai untuk tidak melakukan politik uang," kata Kuskrido Ambardi kepada Antara di Jakarta, Sabtu.

Kuskrido mengatakan masalah politik uang bukan hanya bisa diatasi dalam bentuk pembuatan peraturan tetapi bagaimana elite partai bersikap.

Menurut dia elite politik harus konsisten untuk tidak menjalankan politik uang dalam Pemilihan Umum 2014 sehingga proses demokrasi berjalan dengan jujur dan adil. "Bagaimana elite partai bersikap untuk tidak melakukan praktik politik uang dan mereka harus konsisten tidak menjalankan itu. Tanpa ada komitmen itu maka aturan yang dibuat pasti akan dilanggar," ujarnya.

Dia mencontohkan di beberapa negara dengan sistem demokrasi yang sudah maju, para elite-nya sangat menjunjung tinggi komitmen untuk tidak melakukan praktik pembelian suara atau "vote buying". Karena menurut dia, komitmen dan etika politik menuntun pada berjalannya perilaku politik yang ideal.

Dia mengatakan harus ada kesepakatan bersama di antara elite partai untuk tidak melakukan praktik politik kotor tersebut. Karena menurut dia selama ini kesepakatan yang sudah dicapai secara formal seringkali dilanggar oleh satu pihak tertentu sehingga politik uang selalu terjadi dalam momen pemilu.

"Elite parpol harus sepakat untuk tidak membeli suara, seperti memberi uang, sembako, dan bingkisan. Semua parpol harus bisa menahan diri untuk tidak melakukannya sehingga praktik itu bisa dicegah," katanya.

Selain itu, menurut dia, ditingkatan masyarakat praktik politik uang tersebut sudah dianggap wajar. Untuk mengatasinya dia mengatakan diperlukan langkah jangka panjang untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat.

"Yang berpenghasilan rendah harus dikurangi sehingga negara harus lebih sejahtera terutama untuk kelas bawah, baru nanti permintaan politik uang di masyarakat berkurang," ujarnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang mempersiapkan regulasi yang mengatur rekening dana kampanye calon anggota legislatif yang harus dibuka dan dilaporkan pembukuannya dalam Peraturan KPU tentang Dana Kampanye.

"Pada prinsipnya kami menginginkan ada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik di Jakarta, Kamis (2/5).

Husni mengatakan salah satu indikator peraturan tersebut adalah hal-hal yang dibelanjakan dalam kampanye oleh partai politik dan seluruh pihak yang terlibat di dalamnya, termasuk caleg untuk bisa dipertanggungjawabkan.

Dengan adanya peraturan tersebut, lanjut Husni, KPU dapat mengantisipasi sumber dana parpol yang dilarang dalam aturan kampanye.

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Penangkapan, Istri Eks Sekretaris MA Nurhadi Turut Dibawa KPK

Saat Penangkapan, Istri Eks Sekretaris MA Nurhadi Turut Dibawa KPK

Nasional
Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap Saat KPK Geledah Rumah di Kawasan Simprug

Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap Saat KPK Geledah Rumah di Kawasan Simprug

Nasional
Akhir Perburuan Eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

Akhir Perburuan Eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

Nasional
Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Nasional
Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Nasional
Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman 'New Normal' bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman "New Normal" bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Nasional
Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Nasional
UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

Nasional
Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Nasional
Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Nasional
Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Nasional
KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

Nasional
Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Nasional
UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

Nasional
Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X