Kecil, Dampak Peraturan KPU Cegah Politik Uang

Kompas.com - 04/05/2013, 12:11 WIB
EditorRobert Adhi Ksp

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Universitas Gajah Mada (UGM) Kuskrido Ambardi mengatakan peraturan Komisi Pemilihan Umum yang akan membatasi dana kampanye partai politik dan calon legislatif diperkirakan berefek kecil mencegah praktik politik uang dalam Pemilihan Umum 2014.

"Peraturan yang akan dibuat KPU hanya perbaikan teknis dan efeknya kecil karena bisa saja mereka membuat rekening yang lain. Yang dibutuhkan adalah komitmen elite partai untuk tidak melakukan politik uang," kata Kuskrido Ambardi kepada Antara di Jakarta, Sabtu.

Kuskrido mengatakan masalah politik uang bukan hanya bisa diatasi dalam bentuk pembuatan peraturan tetapi bagaimana elite partai bersikap.

Menurut dia elite politik harus konsisten untuk tidak menjalankan politik uang dalam Pemilihan Umum 2014 sehingga proses demokrasi berjalan dengan jujur dan adil. "Bagaimana elite partai bersikap untuk tidak melakukan praktik politik uang dan mereka harus konsisten tidak menjalankan itu. Tanpa ada komitmen itu maka aturan yang dibuat pasti akan dilanggar," ujarnya.

Dia mencontohkan di beberapa negara dengan sistem demokrasi yang sudah maju, para elite-nya sangat menjunjung tinggi komitmen untuk tidak melakukan praktik pembelian suara atau "vote buying". Karena menurut dia, komitmen dan etika politik menuntun pada berjalannya perilaku politik yang ideal.

Dia mengatakan harus ada kesepakatan bersama di antara elite partai untuk tidak melakukan praktik politik kotor tersebut. Karena menurut dia selama ini kesepakatan yang sudah dicapai secara formal seringkali dilanggar oleh satu pihak tertentu sehingga politik uang selalu terjadi dalam momen pemilu.

"Elite parpol harus sepakat untuk tidak membeli suara, seperti memberi uang, sembako, dan bingkisan. Semua parpol harus bisa menahan diri untuk tidak melakukannya sehingga praktik itu bisa dicegah," katanya.

Selain itu, menurut dia, ditingkatan masyarakat praktik politik uang tersebut sudah dianggap wajar. Untuk mengatasinya dia mengatakan diperlukan langkah jangka panjang untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat.

"Yang berpenghasilan rendah harus dikurangi sehingga negara harus lebih sejahtera terutama untuk kelas bawah, baru nanti permintaan politik uang di masyarakat berkurang," ujarnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang mempersiapkan regulasi yang mengatur rekening dana kampanye calon anggota legislatif yang harus dibuka dan dilaporkan pembukuannya dalam Peraturan KPU tentang Dana Kampanye.

"Pada prinsipnya kami menginginkan ada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik di Jakarta, Kamis (2/5).

Husni mengatakan salah satu indikator peraturan tersebut adalah hal-hal yang dibelanjakan dalam kampanye oleh partai politik dan seluruh pihak yang terlibat di dalamnya, termasuk caleg untuk bisa dipertanggungjawabkan.

Dengan adanya peraturan tersebut, lanjut Husni, KPU dapat mengantisipasi sumber dana parpol yang dilarang dalam aturan kampanye.

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1.447 Kasus Baru Covid-19, Ini 5 Provinsi dengan Penambahan Tertinggi

1.447 Kasus Baru Covid-19, Ini 5 Provinsi dengan Penambahan Tertinggi

Nasional
Soal Reshuffle, PKS: Kita Serahkan ke Pak Jokowi, PKS Oposisi...

Soal Reshuffle, PKS: Kita Serahkan ke Pak Jokowi, PKS Oposisi...

Nasional
Hingga 4 Juli, Ada 38.890 ODP dan 14.205 PDP Covid-19 di Indonesia

Hingga 4 Juli, Ada 38.890 ODP dan 14.205 PDP Covid-19 di Indonesia

Nasional
Jubir Pemerintah: Tak Semua Pasien Covid-19 Dirawat di Rumah Sakit

Jubir Pemerintah: Tak Semua Pasien Covid-19 Dirawat di Rumah Sakit

Nasional
Hingga 4 Juli, Jumlah Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19 Mencapai 894.428

Hingga 4 Juli, Jumlah Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19 Mencapai 894.428

Nasional
Menurut Politisi PKB, Dua Menteri Ini Layak Kena Reshuffle

Menurut Politisi PKB, Dua Menteri Ini Layak Kena Reshuffle

Nasional
UPDATE 4 Juli: 3.089 Orang Meninggal Akibat Covid-19, Tambah 53

UPDATE 4 Juli: 3.089 Orang Meninggal Akibat Covid-19, Tambah 53

Nasional
UPDATE 4 Juli: Bertambah 651, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 28.219

UPDATE 4 Juli: Bertambah 651, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 28.219

Nasional
Amien Rais Sarankan Jokowi Pilih Menteri Berwatak Kerakyatan Apabila Ingin Reshuffle Kabinet

Amien Rais Sarankan Jokowi Pilih Menteri Berwatak Kerakyatan Apabila Ingin Reshuffle Kabinet

Nasional
UPDATE 4 Juli: Tambah 1.447, Total Ada 62.142 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 4 Juli: Tambah 1.447, Total Ada 62.142 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Tiga Saran PKS agar Pemerintahan Jokowi Kuat Hadapi Pandemi Covid-19

Tiga Saran PKS agar Pemerintahan Jokowi Kuat Hadapi Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Jokowi Ajak Kepala Daerah Kreatif Tangani Covid-19

Stafsus Jokowi Ajak Kepala Daerah Kreatif Tangani Covid-19

Nasional
Forum Rektor Minta Pemerintah Tanggung Biaya Internet Mahasiswa dan Dosen

Forum Rektor Minta Pemerintah Tanggung Biaya Internet Mahasiswa dan Dosen

Nasional
Mahfud MD Minta Perguruan Tinggi Hasilkan Sarjana Terampil dan Berkarakter

Mahfud MD Minta Perguruan Tinggi Hasilkan Sarjana Terampil dan Berkarakter

Nasional
Jokowi Minta Perguruan Tinggi Lebih Aktif Kerja Sama dengan Industri

Jokowi Minta Perguruan Tinggi Lebih Aktif Kerja Sama dengan Industri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X