Kompas.com - 03/05/2013, 21:58 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menyita mobil Toyota FJ Cruiser yang diduga milik mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq. KPK juga menyita mobil Honda Jazz putih yang diduga milik orang dekat Luthfi, Ahmad Fathanah.

"Kemarin (2/5/2013), kita menyita mobil yang kaitannya dengan AF (Ahmad Fathanah), Jazz putih. Berkaitan dengan dugaan kepemilikan mobil FJ Cruiser berkaitan dengan LHI (Luthfi Hasan Ishaaq) juga kita sita," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Jumat (3/5/2013).

Kini dua mobil itu diamankan di area parkir Gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Menurut Johan, Jazz putih bernomor polisi B 15 VTA disita KPK dari seorang wanita bernama ANS. Wanita ini diduga memiliki hubungan dekat dengan Fathanah. Namun, Johan tidak merinci siapa wanita tersebut. Adapun FJ Cruiser bernomor polisi B 1340 TJE belum diketahui disita dari mana.

KPK menetapkan Luthfi dan Fathanah sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi kepengurusan rekomendasi kuota impor daging sapi. Luthfi dan Fathanah diduga menerima pemberian hadiah atau janji dari PT Indoguna Utama terkait penambahan kuota impor perusahaan tersebut. Dalam pengembangannya, Luthfi dan Fathanah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang.

Sejauh ini KPK telah menyita empat mobil mewah dari Fathanah, yakni Toyota Land Cruiser Prado dengan nomor polisi B 1739 WFN, Toyota Alphard B 53 FTI, Mercedes Benz C200 B 8749 BS, dan FJ Cruiser dengan nomor polisi B 1330 SZZ. Adapun mobil Cruiser Prado yang disita KPK dari Fathanah itu diduga merupakan mobil milik Luthfi.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pesimistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

    Pesimistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

    Nasional
    TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

    TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

    Nasional
    Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

    Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

    Nasional
    Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

    Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

    Nasional
    KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

    KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

    Nasional
    Antisipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes adalah Kunci

    Antisipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes adalah Kunci

    Nasional
    Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

    Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

    Nasional
    Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

    Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

    [POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

    Nasional
    Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

    Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

    Nasional
    Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

    Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

    Nasional
    Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

    Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

    Nasional
    Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

    Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

    Nasional
    Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

    Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

    Nasional
    Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

    Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X