Kompas.com - 03/05/2013, 20:22 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Pihak Lembaga Pemasyarakatan Cibinong tak bisa menolak terpidana Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Susno Duadji untuk masuk sebagai tahanan meskipun jumlah tahanan di lapas tersebut sudah melebihi kapasitas (overload).

"Kami pada prinsipnya menerima walaupun sudah over kapasitas. Tentu akan kami perlakukan sama dengan penghuni lain," kata Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Akbar Hadi melalui pesan singkat.

Menurutnya, Lapas Cibinong sudah diisi 1.160 tahanan, sementara kapasitasnya hanya mampu menambung 924 orang. Kendati demikian, lanjut Akbar, pihak Lapas tetap akan menerima siapa pun orang yang harus dieksekusi berdasarkan putusan majelis hakim yang berkekuatan hukum tetap.

"Tidak ada alasan Lapas untuk menolak apabila berkas telah lengkap," ucapnya.

Ketika ditanya apakah Susno selaku terpidana memang bisa memilih lembaga pemasyarakatan tempat dia akan ditahan, Akbar menjawab, "Silakan tanyakan kepada pihak kejaksaan," katanya.

Akbar juga tidak menjawab ketika ditanya apakah ada permintaan dari Kejaksaan Agung selaku eksekutor agar Susno ditempatkan di Lapas Cibinong. Demikian juga ketika ditanya mengapa Susno tidak ditempatkan di LP Sukamiskin, lapas khusus terpidana kasus korupsi.

Seperti diwartakan, Susno akhirnya menyerahkan diri setelah diburu kepolisian dan kejaksaan. Mantan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat itu kini mendekam di Lapas Klas II A Cibinong, Jawa Barat, untuk menjalani sisa putusan tiga tahun enam bulan penjara. Sebelumnya, proses eksekusi terjadi di Lapas Klas II A Cibinong, Kamis (2/5/2013), menjelang dini hari atas permintaan Susno.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kejaksaan juga menerima permintaan Susno untuk menjalani sisa hukuman di lapas tersebut. Permintaan itu sudah disampaikan Susno lewat surat pada Februari 2013. Sebelumnya, Mahkamah Agung menolak pengajuan kasasi Susno. Hakim menilai Susno terbukti bersalah dalam kasus korupsi PT Salmah Arowana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat. Ia sempat tiga kali tidak memenuhi panggilan eksekusi kejaksaan dan menolak dibawa dengan alasan putusan batal demi hukum.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Duga Masuk Lebih Awal, Pemerintah Disarankan Tracing 14 Hari Sebelum Varian Omicron Diumumkan

    Duga Masuk Lebih Awal, Pemerintah Disarankan Tracing 14 Hari Sebelum Varian Omicron Diumumkan

    Nasional
    Arahan Jokowi, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 10 Hari, Berlaku Besok

    Arahan Jokowi, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 10 Hari, Berlaku Besok

    Nasional
    Dukung Tugas Polisi Militer AU, KSAU Serahkan 130 Kendaraan Khusus

    Dukung Tugas Polisi Militer AU, KSAU Serahkan 130 Kendaraan Khusus

    Nasional
    Kepala BRGM Sebut Restorasi Gambut di Kubu Raya, Kalbar Didukung Banyak Pihak

    Kepala BRGM Sebut Restorasi Gambut di Kubu Raya, Kalbar Didukung Banyak Pihak

    Nasional
    Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Paling Banyak Perempuan, Kementerian PPPA: Akibat Pinjol

    Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Paling Banyak Perempuan, Kementerian PPPA: Akibat Pinjol

    Nasional
    Mahfud: SPPT-TI Optimalkan Penggunaan Teknologi Tangani Perkara Pidana

    Mahfud: SPPT-TI Optimalkan Penggunaan Teknologi Tangani Perkara Pidana

    Nasional
    KPI: Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode 2 Tahun 2021 Naik Jadi 3,13

    KPI: Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode 2 Tahun 2021 Naik Jadi 3,13

    Nasional
    KPK Dalami Keikutsertaan Notaris dalam Kasus Pengadaan Lahan SMKN 7 Tangsel

    KPK Dalami Keikutsertaan Notaris dalam Kasus Pengadaan Lahan SMKN 7 Tangsel

    Nasional
    Minta Masukan soal Kebijakan Nataru, Menko PMK Temui Kardinal Keuskupan Agung

    Minta Masukan soal Kebijakan Nataru, Menko PMK Temui Kardinal Keuskupan Agung

    Nasional
    Reuni PA 212, KSAD Dudung: Izinnya Tak Ada, Diharapkan Tidak Ada Aksi

    Reuni PA 212, KSAD Dudung: Izinnya Tak Ada, Diharapkan Tidak Ada Aksi

    Nasional
    DPR-Pemerintah Akan Rapat Bahas Revisi UU PPP pada 6 Desember

    DPR-Pemerintah Akan Rapat Bahas Revisi UU PPP pada 6 Desember

    Nasional
    Garda Bangsa Siapkan 'Pasukan Darat' untuk Usung Cak Imin pada Pilpres 2024

    Garda Bangsa Siapkan "Pasukan Darat" untuk Usung Cak Imin pada Pilpres 2024

    Nasional
    KPI: Program Sinetron-Infotainment di Televisi Belum Berkualitas

    KPI: Program Sinetron-Infotainment di Televisi Belum Berkualitas

    Nasional
    Pemerintah Siapkan Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah dengan Skema Satu Pintu

    Pemerintah Siapkan Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah dengan Skema Satu Pintu

    Nasional
    KPK: Sepanjang 2004-Juli 2021, Ada 240 Kasus Korupsi Modus Pengadaan Barang dan Jasa

    KPK: Sepanjang 2004-Juli 2021, Ada 240 Kasus Korupsi Modus Pengadaan Barang dan Jasa

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.