Kompas.com - 03/05/2013, 08:15 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Bareskrim Polri Komjen Sutarman menyatakan, Komjen (Purn) Susno Duadji saat ini telah berada di LP Pondok Rajeg, Cibinong, Jawa Barat. Menurut Sutarman, Susno menyerahkan diri pada Kamis (2/5/2013) malam.

"Betul, di LP Pondok Rajeg, Cibinong," ujar Sutarman, kepada Kompas.com, Jumat (3/5/2013) pagi, saat ditanyakan informasi apakah Susno menyerahkan diri dan telah ditahan.

Sebelumnya, untuk membantu kejaksaan melacak keberadaan Susno, Polri telah menurunkan Tim Cyber Crime untuk melacak jejak mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji yang menjadi buron Kejaksaan Agung. Ia resmi ditetapkan sebagai buron pada Senin (29/4/2013).

Susno muncul di Youtube

Setelah proses eksekusi gagal, keberadaan Susno misterius. Ia diburu kejaksaan dan kepolisian. Kejaksaan Agung telah menetapkan statusnya sebagai buron. Namun, pada Senin (29/4/2013) sore, muncul video Susno di Youtube. Video tersebut diunggah oleh akun Yohana Celia sekitar pukul 16.00.

Susno tampak mengenakan batik dengan motif berwarna hitam dan putih. Ia berbicara di sebuah tempat dengan latar belakang putih. Dalam video berdurasi 15 menit 34 detik itu, Susno mengatakan, ia berada di daerah pemilihannya di dapil 1 Jawa Barat. Susno merupakan bakal calon legislatif Partai Bulan Bintang.

Eksekusi yang dilakukan kejaksaan merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi Susno. Dengan putusan ini, Susno tetap dibui sesuai vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tiga tahun enam bulan. Hakim menilai Susno terbukti bersalah dalam kasus korupsi PT Salmah Arowana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat.

Susno menyatakan dirinya tidak dapat dieksekusi dengan berbagai alasan. Pertama, dia menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasinya tidak mencantumkan perintah penahanan tiga tahun enam bulan penjara. Putusan MA hanya tertulis menolak permohonan kasasi dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500. Alasan kedua, Susno menilai bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta cacat hukum karena salah dalam menuliskan nomor putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan sederet argumen itu, Susno menganggap kasusnya telah selesai.

Baca juga:
Susno Kritik Menko Polhukam Djoko Suyanto

Mustahil Aparat Tak Tahu Keberadaan Susno Duadji

Yusril: Ini Alasan Mengapa Kejaksaan Tak Konsisten
Eksekusi Susno, Negara Tidak Boleh Kalah
Dari Tempat Persembunyian, Susno Duadji Bicara di Youtube
Sembunyi di Jabar, Susno Samakan Diri dengan Galileo
Susno Tantang Jaksa Agung Basrief Arief

Berita terkait eksekusi Susno dapat diikuti dalam topik:
Eksekusi Susno Duadji

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Laporan Sementara KNKT: Simulasi Kecelakaan Sriwijaya Air SJ182 Sudah Dilakukan 2 Kali

    Laporan Sementara KNKT: Simulasi Kecelakaan Sriwijaya Air SJ182 Sudah Dilakukan 2 Kali

    Nasional
    Koalisi Ajukan Kontra Memori Banding Atas Banding Jokowi pada Kasus Polusi Udara

    Koalisi Ajukan Kontra Memori Banding Atas Banding Jokowi pada Kasus Polusi Udara

    Nasional
    Yasonna: Kebijakan Pembatasan Wisatawan Tergantung Penyebaran Covid-19

    Yasonna: Kebijakan Pembatasan Wisatawan Tergantung Penyebaran Covid-19

    Nasional
    Sekjen PDI-P Sebut Sosok Calon Pangkostrad Sudah Mengerucut

    Sekjen PDI-P Sebut Sosok Calon Pangkostrad Sudah Mengerucut

    Nasional
    Menag: Pemerintah Tak Bisa Larang Jemaah Berangkat Umrah jika Punya Visa

    Menag: Pemerintah Tak Bisa Larang Jemaah Berangkat Umrah jika Punya Visa

    Nasional
    Pekan Depan, Komisi II DPR Gelar Raker Putuskan Jadwal Pemilu 2024

    Pekan Depan, Komisi II DPR Gelar Raker Putuskan Jadwal Pemilu 2024

    Nasional
    Menag: Belum Saatnya Presiden Jokowi Turun Tangan Lobi Saudi Soal Penyelenggaraan Haji

    Menag: Belum Saatnya Presiden Jokowi Turun Tangan Lobi Saudi Soal Penyelenggaraan Haji

    Nasional
    Menko PMK Gelar Rakor Evaluasi Pengendalian Covid-19 Saat Natal dan Tahun Baru

    Menko PMK Gelar Rakor Evaluasi Pengendalian Covid-19 Saat Natal dan Tahun Baru

    Nasional
    Polemik Umrah di Tengah Pandemi: Sempat Ditegur Kemenag hingga Terpapar Omicron

    Polemik Umrah di Tengah Pandemi: Sempat Ditegur Kemenag hingga Terpapar Omicron

    Nasional
    Demokrat Bantah Ada Aliran Dana Kasus Dugaan Korupsi Bupati Penajam Paser Utara ke Partai

    Demokrat Bantah Ada Aliran Dana Kasus Dugaan Korupsi Bupati Penajam Paser Utara ke Partai

    Nasional
    Memori Hilang, Investigasi Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182 pada Bagian Ini Tak Bisa Dilanjutkan

    Memori Hilang, Investigasi Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182 pada Bagian Ini Tak Bisa Dilanjutkan

    Nasional
    Kemenlu: Komunikasi dengan 5 WNI di Tonga Masih Terputus Pasca-tsunami

    Kemenlu: Komunikasi dengan 5 WNI di Tonga Masih Terputus Pasca-tsunami

    Nasional
    Anies Puji Aksi Panggung Nidji di JIS, PSI Janji Akan Kirimkan Tanda Tangan Pendiri Band Itu

    Anies Puji Aksi Panggung Nidji di JIS, PSI Janji Akan Kirimkan Tanda Tangan Pendiri Band Itu

    Nasional
    Azis Syamsuddin Mengaku Khilaf Beri Uang Rp 210 Juta untuk Robin Pattuju

    Azis Syamsuddin Mengaku Khilaf Beri Uang Rp 210 Juta untuk Robin Pattuju

    Nasional
    Kasus Pembangunan Kampus IPDN, KPK Panggil Dirut Waskita Karya, Hutama Karya dan Adhi Karya

    Kasus Pembangunan Kampus IPDN, KPK Panggil Dirut Waskita Karya, Hutama Karya dan Adhi Karya

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.