JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengatur dana kampanye guna transparansi dan akuntabilitas, menjadi perhatian tersendiri. Pengeluaran tertinggi kampanye dilakukan oleh calon legislatif dari golongan pengusaha, sedangkan calon legislatif dari kalangan artis merupakan kelompok yang paling sedikit mengeluarkan dana.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung, di Jakarta, Kamis (2/5/2013). Menurut dia, pengeluaran dana kampanye tertinggi dilakukan oleh pengusaha, dan diikuti secara berurutan oleh kalangan TNI, Polri, dan birokrasi, kalangan pemilik modal dan kalangan artis di urutan terakhir.
"Kalangan artis memiliki pengeluaran dana kampanye yang paling sedikit, karena sudah cukup dikenal oleh masyarakat," ujarnya.
Pernyataan Pramono tersebut merupakan bagian dari disertasi dan penelitian yang pernah ia lakukan. "Untuk kampanye, seorang pengusaha bisa menggelontorkan dana antara Rp 1,5 miliar hingga Rp 6 miliar. Kalangan TNI, Polri, dan birokrasi rata-rata mengeluarkan dana sebesar Rp 800 juta hingga Rp 1,8 miliar. Adapun kelompok pemilik modal mengeluarkan dana rata-rata sebesar Rp 500 juta hingga Rp 1,4 miliar, sedangkan kalangan artis hanya mengeluarkan dana sebesar Rp 300 juta hingga Rp 800 juta," paparnya.
Pramono memprediksi, pada tahun 2014 akan semakin banyak pengusaha yang terjun ke dunia politik. "Tahun depan, orang yang memiliki dana kampanye di atas Rp 2 miliar akan jauh lebih banyak," tuturnya.
Secara terpisah, Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR, Martin Hutabarat, mengatakan, dana kampanye biasanya digunakan untuk melakukan sosialisasi program, pembuatan spanduk, kaos, dan lain sebagainya. "Periode lalu, saya menggelontorkan dana sekitar Rp 1,5 miliar untuk dana kampanye di daerah pemilihan Sumatera Utara 3," katanya.
Menurut Martin, salah satu penggunaan dana tersebut diperuntukkan dalam penyelenggaraan pertemuan dengan konstituen. "Masa kampanye lalu saya mengadakan pertemuan dengan konstituen lebih dari 80 kali. Setiap pertemuan menghabiskan dana sekitar Rp 3 juta-Rp15 juta," ujarnya.
Ditanya mengenai alokasi dana untuk Pemilu 2014, Martin mengatakan, dana yang akan ia glontorkan tak jauh berbeda dengan dana di Pemilu sebelumnya.
"Tahun 2009 lalu mesin partai Gerindra belum terbentuk. Di Pemilu 2014 dana yang saya sediakan tak akan terlalu berbeda jauh, karena mesin partai sudah terbentuk," ucapnya.
Menanggapi UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, Martin mengatakan, dana kampanye yang terlalu boros memang perlu dikontrol. "Namun, hal itu tidak mudah. Karena siapa yang mampu mengontrol ribuan calon legislatif. Kecuali bila ada sistem yang telah disiapkan secara matang," ujarnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.