Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengeluaran Artis Terendah, Pengusaha Terboros

Kompas.com - 02/05/2013, 23:11 WIB
Angger Andreas

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengatur dana kampanye guna transparansi dan akuntabilitas, menjadi perhatian tersendiri. Pengeluaran tertinggi kampanye dilakukan oleh calon legislatif dari golongan pengusaha, sedangkan calon legislatif dari kalangan artis  merupakan kelompok yang paling sedikit mengeluarkan dana.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung, di Jakarta, Kamis (2/5/2013). Menurut dia, pengeluaran dana kampanye tertinggi dilakukan oleh pengusaha, dan diikuti secara berurutan oleh kalangan TNI, Polri, dan birokrasi, kalangan pemilik modal dan kalangan artis di urutan terakhir.

"Kalangan artis memiliki pengeluaran dana kampanye yang paling sedikit, karena sudah cukup dikenal oleh masyarakat," ujarnya.

Pernyataan Pramono tersebut merupakan bagian dari disertasi dan penelitian yang pernah ia lakukan. "Untuk kampanye, seorang pengusaha bisa menggelontorkan dana antara Rp 1,5 miliar hingga Rp 6 miliar. Kalangan TNI, Polri, dan birokrasi rata-rata mengeluarkan dana sebesar Rp 800 juta hingga Rp 1,8 miliar. Adapun kelompok pemilik modal mengeluarkan dana rata-rata sebesar Rp 500 juta hingga Rp 1,4 miliar, sedangkan kalangan artis hanya mengeluarkan dana sebesar Rp 300 juta hingga Rp 800 juta," paparnya.            

Pramono memprediksi, pada tahun 2014 akan semakin banyak pengusaha yang terjun ke dunia politik. "Tahun depan, orang yang memiliki dana kampanye di atas Rp 2 miliar akan jauh lebih banyak," tuturnya.  

Secara terpisah, Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR, Martin Hutabarat, mengatakan, dana kampanye biasanya digunakan untuk melakukan sosialisasi program, pembuatan spanduk, kaos, dan lain sebagainya. "Periode lalu, saya menggelontorkan dana sekitar Rp 1,5 miliar untuk dana kampanye di daerah pemilihan Sumatera Utara 3," katanya.

Menurut Martin, salah satu penggunaan dana tersebut diperuntukkan dalam penyelenggaraan pertemuan dengan konstituen. "Masa kampanye lalu saya mengadakan pertemuan dengan konstituen lebih dari 80 kali. Setiap pertemuan menghabiskan dana sekitar Rp 3 juta-Rp15 juta," ujarnya.

Ditanya mengenai alokasi dana untuk Pemilu 2014, Martin mengatakan, dana yang akan ia glontorkan tak jauh berbeda dengan dana di Pemilu sebelumnya.

"Tahun 2009 lalu mesin partai Gerindra belum terbentuk. Di Pemilu 2014 dana yang saya sediakan tak akan terlalu berbeda jauh, karena mesin partai sudah terbentuk," ucapnya.

Menanggapi UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, Martin mengatakan, dana kampanye yang terlalu boros memang perlu dikontrol. "Namun, hal itu tidak mudah. Karena siapa yang mampu mengontrol ribuan calon legislatif. Kecuali bila ada sistem yang telah disiapkan secara matang," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com