Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terus Sembunyi, Susno Lecehkan Polri

Kompas.com - 02/05/2013, 23:03 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji dinilai telah melecehkan institusi Polri dengan tetap bersembunyi untuk menghindari eksekusi hukuman tiga tahun enam bulan penjara oleh kejaksaan. Sebagai orang yang pernah menjadi perwira tinggi kepolisian, Susno seharusnya bersikap ksatria dan bertanggungjawab.

"Sikap tidak patut dan tidak terpuji telah ditunjukkan oleh Susno. Meski dia mantan petinggi Polri, namun ternyata telah melecehkan hukum dan Korps Bhayangkara dengan melawan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap," kata anggota Komisi III DPR Didi Irawadi Syamsuddin melalui pesan singkat, Kamis (2/5/2013).

Didi menilai perdebatan selama ini yang dilontarkan Yusril Izha Mahendra terkait putusan Susno hanya masalah formalitas. Padahal, kata dia, masalah terpenting adalah substansi putusan pidana yang menunjukkan Susno terbukti korupsi.

Apalagi, kata politisi Partai Demokrat itu, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang intinya meski tidak dicantumkan perintah penahanan seperti dalam Pasal 197 KUHAP, maka eksekusi tetap bisa dijalankan.

"Kejaksaan seharusnya bertindak tegas dan menunjukkan kewibawaan serta kredibilitas sebagai penegak hukum. Preseden buruk berupa rentetan ulah Susno harus didobrak oleh Kejaksaan dengan secepatnya eksekusi Susno. Ini demi penegakan supremasi hukum," pungkas Didi.

Seperti diberitakan, tim dari kepolisian dan kejaksaan belum mampu menemukan keberadaan Susno. Di saat berstatus buronan, Susno sempat muncul di dunia maya lewat Youtube. Dalam video, Susno berbicara tanpa jeda selama 15 menit 34 detik.

Mantan Kepala Bareskrim Polri itu menjelaskan keberadaannya, perlawanannya, dan memberikan nasihat kepada semua pihak yang berurusan dengannya. Susno merasa langkahnya tepat dan tidak melanggar UU.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Nasional
    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Nasional
    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Nasional
    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    Nasional
    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Nasional
    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Nasional
    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Nasional
    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com