Kompas.com - 02/05/2013, 22:25 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah mengaku ditanya penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai perannya sebagai mantan Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) Bank Indonesia. Saat menjadi Direktur DPNP, Halim mengaku dua kali diperintah untuk melakukan analisis dampak sistemik terkait bail out Bank Century.

"Saya dapat perintah dari rapat untuk melakukan analisis dampak sistemik karena di situ ada dua kali saya dapat perintah," kata Halim di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (2/5/2013) seusai diperiksa sebagai saksi penyidikan kasus dugaan korupsi bail out Bank Century.

Namun, Halim tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hasil analisis yang dilakukannya itu. Selain ditanya soal analisis dampak sistemik, Halim juga mengaku diajukan pertanyaan seputar rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). "Ada beberapa rapat yang saya hadir, ada yang saya tidak hadir," ucapnya.

Kepada wartawan, Halim kembali menjelaskan soal perubahan Peraturan Bank Indonesia mengenai syarat mendapatkan fasilitas pendanaan jaksa pendek (FPJP). "Perubahan itu terjadi tanggal 13-14 november. Ditanyakan juga, bagaimna proses itu terjadinya," katanya.

Halim mengatakan, perubahan peraturan didasarkan sejumlah diskusi. Namun Halim enggan mengungkap siapa yang berinisiatif mengubah peraturan yang dianggap sebagai rekayasa agar Bank Century mendapatkan FPJP tersebut.

"Itu nanti ditanyakan saja ke (KPK) lah. Itu sudah masuk kasusnya," ujar Halim.

Dalam rapat itu, Halim mengaku berperan sebagai narasumber yang menjelaskan sejumlah kepada Dewan Gubernur BI. Ketika peraturan itu diubah pada 2008, Halim menjabat direktur penelitian dan pengaturan perbankan di BI. Perubahan peraturan ini diduga sebagai rekayasa untuk memuluskan langkah Bank Century mendapatkan dana penyelamatan senilai Rp 6,7 triliun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Saat itu, Halim bersama dengan Direktur Pengawasan Bank I Bank Indonesia (BI), Zainal Abidin, dan Ketua Tim Pengawasan Bank I, Heru Kristiana, mendapatkan perintah untuk melakukan kajian atas rencana perubahan aturan FPJP tersebut. Ketika diperiksa Panitia Khusus Angket Bank Century beberapa tahun lalu, Zainal mengaku tidak setuju jika aturan mengenai syarat mendapatkan FPJP itu diubah.

Senada dengan Zainal, saat itu Halim berpendapat bahwa perubahan peraturan akan mengaburkan batas mengenai likuiditas dan solvabilitas. Namun, keduanya tidak dapat menyatakan penolakan secara terbuka karena perubahan atas Peraturan BI itu sudah diputuskan dalam rapat dewan gubernur.

Selain itu, Zainal, Halim, dan Heru, kompak menilai mantan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goeltom cukup aktif dalam proses pengambilan keputusan pemberian FPJP bagi Bank Century. Terkait penyidikan kasus ini, KPK sudah berkali-kali memeriksa Zainal sebagai saksi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

    Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

    Nasional
    Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

    Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

    Nasional
    Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

    Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

    Nasional
    Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

    Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

    Nasional
    Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat

    Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat

    Nasional
    UPDATE 17 Oktober: Ada 492.928 Suspek Terkait Covid-19

    UPDATE 17 Oktober: Ada 492.928 Suspek Terkait Covid-19

    Nasional
    UPDATE: 223.929 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,93 Persen

    UPDATE: 223.929 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,93 Persen

    Nasional
    Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

    Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

    Nasional
    Update 17 Oktober: Bertambah 19, Pasien Covid-19 Meninggal Total 142.952 Orang

    Update 17 Oktober: Bertambah 19, Pasien Covid-19 Meninggal Total 142.952 Orang

    Nasional
    UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

    UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

    Nasional
    UPDATE 17 Oktober: Tambah 747, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.758

    UPDATE 17 Oktober: Tambah 747, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.758

    Nasional
    Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

    Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

    Nasional
    Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

    Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

    Nasional
    Ma'ruf: Pemerintah  Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

    Ma'ruf: Pemerintah Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

    Nasional
    Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video 'Lapor Cak Imin Aja!'

    Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video "Lapor Cak Imin Aja!"

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.