Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usung Caleg Tak Layak, Parpol Lecehkan DPR

Kompas.com - 02/05/2013, 19:07 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai politik dinilai telah melecehkan parlemen dengan memasukkan orang yang layak menjadi anggota Dewan ke dalam daftar calon sementara (DCS) anggota legislatif pemilu 2014. Mereka yang dimasukan DCS seharusnya hanya memiliki orientasi untuk bangsa dan negara.

"Masa ada yang baru lulus sarjana jadi caleg. Itu pelecehan terhadap Parlemen," kata pengamat politik Tjipta Lesmana di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/5/2013).

Tjipta mengatakan, mereka yang diusung parpol harus memiliki kinerja di partai maupun di masyarakat. Menurut dia, parpol harus sadar bahwa tantangan Indonesia semakin berat. Apalagi citra DPR tengah terpuruk setelah rentetan kasus korupsi yang menjerat anggota Dewan.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai ada kemandekan parpol dalam proses kaderisasi. Parpol, kata dia, berlomba menampilkan caleg populer seperti dari kalangan artis hanya untuk mendulang suara. "Bahkan skuter, selebritis kurang terkenal pun dicalonkan. Saya tidak mengerti apa dasar proses rekturtmen," ucapnya.

Meski demikian, Pramono berpendapat caleg dari kalangan artis tidak menjamin bakal lolos di DPR. Sebagai contoh, artis terkenal seperti Mandra tak lolos ketika pemilu 2009 dari daerah pemilihan DKI Jakarta. Menurutnya, yang berpeluang lebih besar masuk ke DPR yakni caleg dari kalangan pengusaha.

"Dengan modal besar, enggak dikenal, mereka punya kesempatan lebih tinggi dibanding artis yang kadang terlalu percaya diri sehingga tidak keluarkan biaya yang cukup. Saya yakin artis bisa dikalahkan pengusaha," kata Pramono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

    PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

    Nasional
    Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

    Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

    Nasional
    Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

    Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

    Nasional
    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Nasional
    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Nasional
    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Nasional
    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    Nasional
    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Nasional
    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com