Kompas.com - 02/05/2013, 18:16 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Bupati Bogor Rachmat Yasin sebagai saksi kasus dugaan korupsi kepengurusan izin lokasi taman pemakaman bukan umum. Penjadwalan ulang dilakukan setelah Rachmat tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK, Kamis (2/5/2013).

Rachmat batal memenuhi panggilan KPK dengan alasan tengah mengikuti acara peringatan Hari Pendidikan Nasional di Cibinong, Bogor. "Kita akan jadwalkan ulang pemeriksaannya," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha.

Namun Priharsa mengaku belum tahu kapan penyidik KPK akan kembali memanggil Rachmat. Dia pun mengakui KPK telah menerima surat pemberitahuan soal ketidakhadiran Rachmat hari ini."Ada surat yang bilang dia ada kegiatan yang enggak bisa ditinggal, dan minta dijadwalkan ulang," kata Priharsa.

Sedianya Rachmat diperiksa Kamis ini sebagai saksi untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Iyus Djuher. Rachmat dianggap tahu seputar kasus yang menjerat Iyus beserta dua pegawai Pemerintah Kabupaten Bogor, Usep Jumenio dan Listo Welly tersebut. Selaku bupati, Rachmat memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin lokasi taman pemakaman bukan umum yang diajukan PT Garindo Perkasa.

Terkait kasus ini, KPK sudah memeriksa Wakil Bupati Bogor Karyawan Faturachman. Seusai diperiksa, Karyawan mengungkapkan, Bupati Bogor telah menerbitkan izin untuk pengelolaan lahan 100 hektar di Desa Antayaja, Tanjung Sari Bogor itu menjadi taman pemakaman bukan umum. Menurut Karyawan, surat persetujuan itu diteken Bupati sebelum Iyus tertangkap tangan.

Kasus ini berawal saat KPK menangkap tangan Iyus bersama empat orang lainnya. Selain Iyus, Welly, dan Usep, KPK menangkap Direktur PT Garindo Perkasa Sentot Susilo dan Nana Supriatna. Bersamaan dengan penangkapan itu, KPK menyita uang Rp 800 juta. Diduga, pemberian uang itu untuk meloloskan izin pengelolaan lahan yang diajukan PT Garindo. Lahan 100 hektar di Desa Antajaya, Tunjung Sari, Bogor itu akan dikelola menjadi taman pemakaman bukan umum padahal sebagainnya merupakan kawasan konservasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

    Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

    Nasional
    Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

    Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

    Nasional
    Anggota DPR: PCR Rp 275.000 Murah bagi Pejabat, Mahal untuk Masyarakat

    Anggota DPR: PCR Rp 275.000 Murah bagi Pejabat, Mahal untuk Masyarakat

    Nasional
    Harga PCR Turun Jadi Rp 275.000, Asita Tetap Dorong Tes Rapid Antigen sebagai Syarat Perjalanan

    Harga PCR Turun Jadi Rp 275.000, Asita Tetap Dorong Tes Rapid Antigen sebagai Syarat Perjalanan

    Nasional
    Kapolri Minta Perwira Jadi Pemimpin yang Melayani Anggota dan Warga

    Kapolri Minta Perwira Jadi Pemimpin yang Melayani Anggota dan Warga

    Nasional
    Kemenkes Sebut Kasus Covid-19 Meningkat Tajam di Sejumlah Negara

    Kemenkes Sebut Kasus Covid-19 Meningkat Tajam di Sejumlah Negara

    Nasional
    Masyarakat Diminta Patuhi Imbauan Pemerintah agar Tak Bepergian Saat Libur Akhir Tahun

    Masyarakat Diminta Patuhi Imbauan Pemerintah agar Tak Bepergian Saat Libur Akhir Tahun

    Nasional
    Tarif Tes PCR Jadi Rp 275.000, Gakeslab: Reagen Teknologi Bagus Tak Masuk Harganya

    Tarif Tes PCR Jadi Rp 275.000, Gakeslab: Reagen Teknologi Bagus Tak Masuk Harganya

    Nasional
    Kemenkes Ungkap Kasus Covid-19 di 24 Daerah Ini Belum Menurun

    Kemenkes Ungkap Kasus Covid-19 di 24 Daerah Ini Belum Menurun

    Nasional
    Putusan Uji Materi UU Minerba, Jaminan Perpanjangan Izin Tambang Bertentangan dengan UUD 1945

    Putusan Uji Materi UU Minerba, Jaminan Perpanjangan Izin Tambang Bertentangan dengan UUD 1945

    Nasional
    Kemenkes Minta RS, Laboratorium, dan Penyedia Tes Patuhi Batas Tertinggi Tarif PCR

    Kemenkes Minta RS, Laboratorium, dan Penyedia Tes Patuhi Batas Tertinggi Tarif PCR

    Nasional
    Megawati Sebut Bencana Alam Indonesia Sudah SOS, Singgung Kelalaian Pemimpin Daerah

    Megawati Sebut Bencana Alam Indonesia Sudah SOS, Singgung Kelalaian Pemimpin Daerah

    Nasional
    UPDATE 27 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 33,67 Persen dari Target

    UPDATE 27 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 33,67 Persen dari Target

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 719 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

    UPDATE: Sebaran 719 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

    Nasional
    Jokowi Minta Ada Solusi atas Persoalan yang Dialami Petani Garam

    Jokowi Minta Ada Solusi atas Persoalan yang Dialami Petani Garam

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.