Kompas.com - 02/05/2013, 17:44 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Bogor Rachmat Yasin tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (2/5/2013) untuk diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi izin alokasi taman pemakaman bukan umum. Rachmat mengaku tidak dapat memenuhi panggilan KPK karena menghadiri acara Hari Pendidikan Nasional di Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

Dia pun meminta KPK menjadwalkan ulang pemeriksaannya. "Pak Bupati tadi pagi menghadiri acara Hari Pendidikan Nasional di Cibinong, Bogor," kata Juru Bicara Bupati Bogor David Rizar Nugroho melalui pesan singkat yang diterima wartawan, Kamis.

Atas ketidakhadiran ini, kata David, Bupati Rachmat telah mengirimkan surat pemberitahuan resmi yang disertai dengan surat undangan panitia penyelenggara acara Hari Pendidikan Nasional itu kepada penyidik KPK.

"Dengan dasar surat tersebut, beliau menunggu penjadwalan ulang dari penyidik KPK," kata David.

Secara terpisah, Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha mengaku telah menerima surat pemberitahuan dari Bupati Bogor. "Ada surat yang bilang dia ada kegiatan yang enggak bisa ditinggal, dan minta dijadwalkan ulang," katanya.

Sedianya Rachmat diperiksa hari ini sebagai saksi untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Iyus Djuher. Rachmat dianggap tahu seputar kasus yang menjerat Iyus beserta dua pegawai Pemerintah Kabupaten Bogor, Usep Jumenio dan Listo Welly tersebut.

Selaku bupati, Rachmat memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin lokasi taman pemakaman bukan umum yang diajukan PT Garindo Perkasa. Terkait kasus ini, KPK sudah memeriksa Wakil Bupati Bogor Karyawan Faturachman.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Seusai diperiksa, Karyawan mengungkapkan, Bupati Bogor telah menerbitkan izin untuk pengelolaan lahan 100 hektar di Desa Antayaja, Tanjung Sari Bogor itu menjadi taman pemakaman bukan umum. Menurut Karyawan, surat persetujuan itu diteken Bupati sebelum Iyus tertangkap tangan.

Kasus ini berawal saat KPK menangkap tangan Iyus bersama empat orang lainnya. Selain Iyus, Welly, dan Usep, KPK menangkap Direktur PT Garindo Perkasa Sentot Susilo dan Nana Supriatna. Bersamaan dengan penangkapan itu, KPK menyita uang Rp 800 juta. Diduga, pemberian uang itu untuk meloloskan izin pengelolaan lahan yang diajukan PT Garindo. Lahan 100 hektar di Desa Antajaya, Tunjung Sari, Bogor itu akan dikelola menjadi taman pemakaman bukan umum padahal sebagainnya merupakan kawasan konservasi.

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

    4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

    Nasional
    Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

    Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Negara Rugi Rp 430 Miliar akibat Kasus Alex Noerdin | Keluhan Pengguna PeduliLindungi

    [POPULER NASIONAL] Negara Rugi Rp 430 Miliar akibat Kasus Alex Noerdin | Keluhan Pengguna PeduliLindungi

    Nasional
    Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

    Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

    Nasional
    Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

    Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

    Nasional
    Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

    Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

    Nasional
    Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

    Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

    Nasional
    Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

    Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

    Nasional
    Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

    Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

    Nasional
    TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

    TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

    Nasional
    Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

    Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

    Nasional
    Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

    Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

    Nasional
    Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

    Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

    Nasional
    Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

    Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

    Nasional
    Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

    Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.