Kompas.com - 02/05/2013, 17:14 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Kuasa hukum mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji, Fredrich Yunadi, mengaku tidak setuju dengan rencana kliennya mengunggah video pernyataan di Youtube. Fredrich khawatir video itu ditonton dunia internasional.

"Youtube, kan tersebar di seluruh dunia. Saya pasti larang kalau (Susno) nanya saya. Saya enggak akan setuju. Tapi, kan beliau sudah unggah, saya mau apa? Saya enggak bisa berbuat apa-apa," katanya di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2013).

Fredrich menjelaskan, masalah hukum di Indonesia dalam kasus Susno tidak perlu dilihat di dunia internasional. Hal yang memalukan, terang Fredrich, kesalahan-kesalahan hakim dalam membuat putusan.

"Sejelek-jeleknya kita, jangan membuka 'celana dalam' kita di dunia internasional, dong. Kalau perlu, kita berantem di dalam rumah boleh, tapi di luar kita bersatu. Saya, kan punya prinsip nasionalis yang tinggi," ujarnya.

Fredrich mengaku kaget Susno bicara lewat Youtube. Dia mengaku mengetahui itu dari temannya yang mengirimkan link video Susno. Keberadaan Susno juga tak diketahuinya.

Susno muncul di Youtube

Setelah gagalnya proses eksekusi, keberadaan Susno misterius. Ia diburu kejaksaan dan kepolisian. Kejaksaan Agung telah menetapkan statusnya sebagai buron. Namun, pada Senin (29/4/2013) sore, muncul video Susno di Youtube. Video tersebut diunggah oleh akun Yohana Celia sekitar pukul 16.00.

Susno tampak mengenakan batik dengan motif berwarna hitam dan putih. Ia bicara di sebuah tempat dengan latar belakang putih. Dalam video berdurasi 15 menit 34 detik itu, Susno mengatakan, ia berada di daerah pemilihannya di dapil 1 Jawa Barat. Susno merupakan bakal calon legislatif Partai Bulan Bintang.

Kasus hukum Susno

Proses eksekusi tersebut merupakan tindak lanjut setelah kasasi Susno ditolak Mahkamah Agung. Dengan putusan ini, Susno tetap dibui sesuai vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tiga tahun enam bulan. Hakim menilai Susno terbukti bersalah dalam kasus korupsi PT Salmah Arowana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat. Susno menyatakan dirinya tidak dapat dieksekusi dengan berbagai alasan.

Pertama, dia menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasinya tidak mencantumkan perintah penahanan 3 tahun 6 bulan penjara. Putusan MA hanya tertulis menolak permohonan kasasi dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500.

Alasan kedua, Susno menilai bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta cacat hukum karena salah dalam menuliskan nomor putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan sederet argumen itu, Susno menganggap kasusnya telah selesai.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Panglima TNI Tegaskan Akan Proses Hukum Prajurit yang Terlibat Penyelundupan Senjata di Sangihe

    Panglima TNI Tegaskan Akan Proses Hukum Prajurit yang Terlibat Penyelundupan Senjata di Sangihe

    Nasional
    Jokowi: Presidensi G20 Kami Manfaatkan untuk Perjuangkan Kepentingan Negara Berkembang

    Jokowi: Presidensi G20 Kami Manfaatkan untuk Perjuangkan Kepentingan Negara Berkembang

    Nasional
    Politisi PDI-P: Kalau Semua Sibuk Capres, yang Urus Rakyat Siapa?

    Politisi PDI-P: Kalau Semua Sibuk Capres, yang Urus Rakyat Siapa?

    Nasional
    Cak Imin Kumpulkan Ulama di Surabaya, Gus Yahya: Nanti Panglima TNI Juga

    Cak Imin Kumpulkan Ulama di Surabaya, Gus Yahya: Nanti Panglima TNI Juga

    Nasional
    Mendagri Tak Hadir, Komisi II Tunda Raker Bahas Tahapan dan Anggaran Pemilu 2024

    Mendagri Tak Hadir, Komisi II Tunda Raker Bahas Tahapan dan Anggaran Pemilu 2024

    Nasional
    Parkindo 1945 Minta Yasonna Klarifikasi Partainya Jadi Partai Mahasiswa Indonesia

    Parkindo 1945 Minta Yasonna Klarifikasi Partainya Jadi Partai Mahasiswa Indonesia

    Nasional
    Mengaktivasi Fungsi Negara

    Mengaktivasi Fungsi Negara

    Nasional
    Polisi Ralat Taksiran Harga Ferrari Indra Kenz Rp 3,5 Miliar, Bukan Rp 5 Miliar

    Polisi Ralat Taksiran Harga Ferrari Indra Kenz Rp 3,5 Miliar, Bukan Rp 5 Miliar

    Nasional
    Info Haji 2022: Kuota, Biaya, hingga Jadwal Keberangkatan

    Info Haji 2022: Kuota, Biaya, hingga Jadwal Keberangkatan

    Nasional
    Jokowi Kasih 'Kode' Capres di Acara Rakernas Projo, PDI-P: Acuan Kami di Ketum

    Jokowi Kasih "Kode" Capres di Acara Rakernas Projo, PDI-P: Acuan Kami di Ketum

    Nasional
    Mahfud Sebut Ada Bupati yang Sudah Siapkan Diri Jadi Calon Gubernur di DOB Papua

    Mahfud Sebut Ada Bupati yang Sudah Siapkan Diri Jadi Calon Gubernur di DOB Papua

    Nasional
    Sorban PBNU untuk Jenderal Andika dan Peci Gus Yahya dari Hendropriyono..

    Sorban PBNU untuk Jenderal Andika dan Peci Gus Yahya dari Hendropriyono..

    Nasional
    Jenderal Andika Akui Butuh Kehadiran F-15IDN Perkuat Pertahanan Udara RI

    Jenderal Andika Akui Butuh Kehadiran F-15IDN Perkuat Pertahanan Udara RI

    Nasional
    Mahfud Sebut Surpres DOB Papua Sudah Diserahkan ke DPR

    Mahfud Sebut Surpres DOB Papua Sudah Diserahkan ke DPR

    Nasional
    ICW Sebut Kejagung Banyak Beri Tuntutan Ringan ke Koruptor, Komjak: Kasus Harus Dilihat secara Utuh

    ICW Sebut Kejagung Banyak Beri Tuntutan Ringan ke Koruptor, Komjak: Kasus Harus Dilihat secara Utuh

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.