Kompas.com - 02/05/2013, 15:21 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Kuasa hukum mantan Kabareskrim Polri Komjen (Purn) Susno Duadji, Fredrich Yunadi, mengaku tidak mengetahui keberadaan kliennya. Namun, menurut dia, Susno selalu dikawal oleh para pengawalnya yang berjumlah 30 orang.

"Saya tidak tahu (keberadaan Susno). Pengawalnya ada sekitar 30 orang," kata Fredrich, di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2013).

Fredrich mengatakan, dirinya terakhir berkomunikasi dengan Susno pada Kamis (25/4/2013) sekitar pukul 03.30 dini hari. Dia menghubungi Susno dan menawarkan bantuan pengawalan untuk Susno. Namun, Susno menolak dan menyatakan sudah memiliki pengawal sendiri.

"Saya telepon beliau (Susno) perlu enggak saya kawal? 'Enggak perlu, saya ada pengawal' katanya. Saya hanya mendoakan semoga selamat dan sukses," terang Fredrich.

Sejak saat itu, ia mengaku belum berhasil menghubungi kader Partai Bulan Bintang (PBB) itu. Fredrich juga mengaku tidak mengetahui rencana Susno tampil di Youtube. Ketika ditanya apakah pengawal Susno berasal dari kepolisian atau pihak PBB, Fredrich mengaku tidak mengetahuinya.

"Bukan, saya tidak tahu itu," katanya.

Susno muncul di Youtube

Setelah gagalnya proses eksekusi, keberadaan Susno misterius. Ia diburu kejaksaan dan kepolisian. Kejaksaan Agung telah menetapkan statusnya sebagai buron. Namun, pada Senin (29/4/2013) sore, muncul video Susno di Youtube. Video tersebut diunggah oleh akun Yohana Celia sekitar pukul 16.00.

Susno tampak mengenakan batik dengan motif berwarna hitam dan putih. Ia bicara di sebuah tempat dengan latar belakang putih. Dalam video berdurasi 15 menit 34 detik itu, Susno mengatakan, ia berada di daerah pemilihannya di dapil 1 Jawa Barat. Susno merupakan bakal calon legislatif Partai Bulan Bintang.

Eksekusi yang dilakukan kejaksaan merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi Susno. Dengan putusan ini, Susno tetap dibui sesuai vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tiga tahun enam bulan. Hakim menilai, Susno terbukti bersalah dalam kasus korupsi PT Salmah Arowana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat.

Susno menyatakan dirinya tidak dapat dieksekusi dengan berbagai alasan. Pertama, dia menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasinya tidak mencantumkan perintah penahanan 3 tahun 6 bulan penjara. Putusan MA hanya tertulis menolak permohonan kasasi dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500. Alasan kedua, Susno menilai bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta cacat hukum karena salah dalam menuliskan nomor putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan sederet argumen itu, Susno menganggap kasusnya telah selesai.

Baca juga:
Susno Kritik Menko Polhukam Djoko Suyanto

Mustahil Aparat Tak Tahu Keberadaan Susno Duadji

Yusril: Ini Alasan Mengapa Kejaksaan Tak Konsisten
Eksekusi Susno, Negara Tidak Boleh Kalah
Dari Tempat Persembunyian, Susno Duadji Bicara di Youtube
Sembunyi di Jabar, Susno Samakan Diri dengan Galileo
Susno Tantang Jaksa Agung Basrief Arief

Berita terkait eksekusi Susno dapat diikuti dalam topik:
Eksekusi Susno Duadji

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    BNPT Ungkap Prediksi Ancaman Teror: Kepulangan FTF hingga 'Lone Wolf'

    BNPT Ungkap Prediksi Ancaman Teror: Kepulangan FTF hingga "Lone Wolf"

    Nasional
    Bupati Langkat Punya Kerangkeng Manusia, Komnas HAM: Model Macam Ini Baru Sekarang Terjadi

    Bupati Langkat Punya Kerangkeng Manusia, Komnas HAM: Model Macam Ini Baru Sekarang Terjadi

    Nasional
    Pekerja Migran Indonesia: Dicari tapi Tak Selalu Terlindungi

    Pekerja Migran Indonesia: Dicari tapi Tak Selalu Terlindungi

    Nasional
    Pemerintah Berencana Kirim Tim untuk Data WNI yang Jadi Teroris di Afghanistan, Suriah, dan Filipina

    Pemerintah Berencana Kirim Tim untuk Data WNI yang Jadi Teroris di Afghanistan, Suriah, dan Filipina

    Nasional
    Dikuasai Singapura Sejak RI Merdeka, Pengambilalihan Wilayah Udara Natuna Menyangkut Kedaulatan

    Dikuasai Singapura Sejak RI Merdeka, Pengambilalihan Wilayah Udara Natuna Menyangkut Kedaulatan

    Nasional
    Mendagri: Kepala Daerah Ditangkap KPK Gerus Kepercayaan Publik kepada Pemerintah

    Mendagri: Kepala Daerah Ditangkap KPK Gerus Kepercayaan Publik kepada Pemerintah

    Nasional
    KPK Panggil Ketua DPRD Bekasi sebagai Saksi Kasus Suap Wali Kota Rahmat Effendi

    KPK Panggil Ketua DPRD Bekasi sebagai Saksi Kasus Suap Wali Kota Rahmat Effendi

    Nasional
    Presiden Jokowi Sambut Kunjungan PM Singapura di Bintan

    Presiden Jokowi Sambut Kunjungan PM Singapura di Bintan

    Nasional
    KSAD: Saya Tidak Akan Segan Tindak Prajurit yang Terpapar Kelompok Radikal

    KSAD: Saya Tidak Akan Segan Tindak Prajurit yang Terpapar Kelompok Radikal

    Nasional
    Hakim Berhalangan, Sidang Unlawful Killing Anggota FPI Ditunda

    Hakim Berhalangan, Sidang Unlawful Killing Anggota FPI Ditunda

    Nasional
    Pesan KSAD Dudung ke Prajurit: Jangan Jadi Ayam Sayur, Kalahan kalau Diadu!

    Pesan KSAD Dudung ke Prajurit: Jangan Jadi Ayam Sayur, Kalahan kalau Diadu!

    Nasional
    Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Kapasitas Tempat Ibadah di Daerah Level 1 dan 2 Boleh Sampai 75 Persen

    Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Kapasitas Tempat Ibadah di Daerah Level 1 dan 2 Boleh Sampai 75 Persen

    Nasional
    Komnas HAM Koordinasi dengan Polisi soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

    Komnas HAM Koordinasi dengan Polisi soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

    Nasional
    Bareskrim Selidiki Laporan soal Edy Mulyadi yang Menyinggung Warga Kalimantan

    Bareskrim Selidiki Laporan soal Edy Mulyadi yang Menyinggung Warga Kalimantan

    Nasional
    Polisi Koordinasi dengan Tokoh Masyarakat Antisipasi Bentrokan Susulan di Sorong

    Polisi Koordinasi dengan Tokoh Masyarakat Antisipasi Bentrokan Susulan di Sorong

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.