Kuasa Hukum Susno Nilai Hakim Lalai

Kompas.com - 02/05/2013, 14:19 WIB
|
EditorRobert Adhi Ksp

JAKARTA, KOMPAS.com — Kuasa hukum mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen (Purn) Susno Duaji dinilai lalai membuat putusan terhadap Susno. Akibatnya, muncul persoalan yang mengakibatkan putusan menjadi cacat hukum.

Hal itu disampaikan kuasa hukum Susno Duadji, Fredrich Yunadi, di Jakarta, Kamis (2/5/2013). "Ada kelalaian hakim sehingga mengakibatkan kondisi ini," kata Yunadi.

Oleh karena itu, lanjut Fredrich, pihaknya melaporkan kepada Komisi Yudisial. Pihaknya juga sudah melaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. "Kita ini negara hukum, bukan negara kekuasaan," kata Yunadi. 


Baca tentang
    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

    Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

    Nasional
    Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan 'Itu Hak Legislasi DPR'

    Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan "Itu Hak Legislasi DPR"

    Nasional
    Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

    Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

    Nasional
    Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

    Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

    Nasional
    Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

    Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

    Nasional
    Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

    Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

    Nasional
    Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

    Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

    Nasional
    Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

    Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

    Nasional
    Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

    Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

    Nasional
    Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

    Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

    Nasional
    Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

    Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

    Nasional
    Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

    Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

    Nasional
    Pakar Minta Wacana Menghidupkan GBHN Dikaji Lagi, Ini Alasannya...

    Pakar Minta Wacana Menghidupkan GBHN Dikaji Lagi, Ini Alasannya...

    Nasional
    Survei Indo Barometer: Prabowo Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik

    Survei Indo Barometer: Prabowo Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik

    Nasional
    Sasar Ketum Demokrat, AHY Rajin Kunjungi Konsolidasi Daerah

    Sasar Ketum Demokrat, AHY Rajin Kunjungi Konsolidasi Daerah

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X