Kompas.com - 02/05/2013, 14:19 WIB
|
EditorRobert Adhi Ksp

JAKARTA, KOMPAS.com — Kuasa hukum mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen (Purn) Susno Duaji dinilai lalai membuat putusan terhadap Susno. Akibatnya, muncul persoalan yang mengakibatkan putusan menjadi cacat hukum.

Hal itu disampaikan kuasa hukum Susno Duadji, Fredrich Yunadi, di Jakarta, Kamis (2/5/2013). "Ada kelalaian hakim sehingga mengakibatkan kondisi ini," kata Yunadi.

Oleh karena itu, lanjut Fredrich, pihaknya melaporkan kepada Komisi Yudisial. Pihaknya juga sudah melaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. "Kita ini negara hukum, bukan negara kekuasaan," kata Yunadi. 

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

    Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

    Nasional
    Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

    Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

    Nasional
    Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

    Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

    Nasional
    Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

    Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

    Nasional
    Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

    Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

    Nasional
    Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

    Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

    Nasional
    500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

    500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

    Nasional
    Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

    Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

    Nasional
    Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

    Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

    Nasional
    Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

    Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

    Nasional
    Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku 'Kampung Perikanan Budi Daya'

    Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku "Kampung Perikanan Budi Daya"

    Nasional
    PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

    PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

    Nasional
    Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

    Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

    Nasional
    KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

    KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

    Nasional
    BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

    BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X