Kuasa Hukum Susno Nilai Hakim Lalai

Kompas.com - 02/05/2013, 14:19 WIB
|
EditorRobert Adhi Ksp

JAKARTA, KOMPAS.com — Kuasa hukum mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen (Purn) Susno Duaji dinilai lalai membuat putusan terhadap Susno. Akibatnya, muncul persoalan yang mengakibatkan putusan menjadi cacat hukum.

Hal itu disampaikan kuasa hukum Susno Duadji, Fredrich Yunadi, di Jakarta, Kamis (2/5/2013). "Ada kelalaian hakim sehingga mengakibatkan kondisi ini," kata Yunadi.

Oleh karena itu, lanjut Fredrich, pihaknya melaporkan kepada Komisi Yudisial. Pihaknya juga sudah melaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. "Kita ini negara hukum, bukan negara kekuasaan," kata Yunadi. 

Baca tentang
    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Seleksi Deputi Penindakan KPK Mengerucut ke Tiga Kandidat

    Seleksi Deputi Penindakan KPK Mengerucut ke Tiga Kandidat

    Nasional
    Update 30 Maret: 1.414 Kasus Positif Covid-19 di 31 Provinsi, Persentase Kematian 8,63 Persen

    Update 30 Maret: 1.414 Kasus Positif Covid-19 di 31 Provinsi, Persentase Kematian 8,63 Persen

    Nasional
    Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Tengah Wabah Virus Corona

    Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Tengah Wabah Virus Corona

    Nasional
    Bahaya Penyemprotan Disinfektan ke Tubuh Manusia, Tak Efektif Cegah Virus Corona

    Bahaya Penyemprotan Disinfektan ke Tubuh Manusia, Tak Efektif Cegah Virus Corona

    Nasional
    Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

    Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

    Nasional
    Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

    Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

    Nasional
    Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

    Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

    Nasional
    Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

    Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

    Nasional
    Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

    Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

    Nasional
    Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

    Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

    Nasional
    Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

    Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

    Nasional
    Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

    Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

    Nasional
    Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

    Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

    Nasional
    KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

    KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

    Nasional
    Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

    Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X