Kompas.com - 02/05/2013, 13:14 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar mengatakan, hingga kini, belum ditemukan indikasi adanya pihak yang berusaha melindungi Komjen (Purn) Susno Duadji saat upaya eksekusi oleh tim gabungan kejaksaan, pada Rabu (24/4/2013) lalu, di Bandung. Kejaksaan juga tengah mengevaluasi gagalnya eksekusi terhadap mantan Kabareskrim itu.

"Belum ada indikasinya," kata Boy singkat, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (2/5/2013).

Sementara itu, terkait pemeriksaan Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Tubagus Anis Angkawijaya oleh Divisi Propam, menurutnya, apa yang dilakukan telah sesuai prosedur. Boy mengatakan, langkah Kapolda Jabar saat itu sesuai situasi saat itu.

"Sudah ada hasil. Semuanya dalam konteks situasi yang pada saat itu terjadi," terang Boy.

Pihak yang menghalangi eksekusi oleh jaksa dapat dipidanakan. Sebelumnya, Wakil Jaksa Agung mengatakan akan mengevaluasi dugaan adanya pihak yang halangi eksekusi.

"Ya, kalau memenuhi syarat-syarat unsur pidana kan bisa saja. Tapi, nanti kan belum dievaluasi. Semua dievaluasi," kata Darmono.

Seperti diberitakan, Susno gagal dieksekusi setelah tim jaksa eksekutor menjemput paksa di kediaman Susno di Jalan Dago Pakar Nomor 6, Kelurahan Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Rabu (24/4/2013). Pihak Susno dan jaksa sempat bersitegang karena Susno menolak dieksekusi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Atas peristiwa itu, puluhan organisasi masyarakat mendatangi kediaman kader Partai Bulan Bintang (PBB) itu. Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra juga mendatangi Susno. Ia akhirnya digiring ke Markas Polda Jawa Barat. Setelah melanjutkan perdebatan eksekusi, pihak kejaksaan akhirnya meninggalkan Markas Polda Jawa Barat pukul 00.15, Kamis (24/4/2013).

Tim jaksa eksekutor akan menjadwal ulang eksekusi terhadap mantan Kapolda Jawa Barat itu. Sebelumnya, Mahkamah Agung menolak kasasi Susno. Dengan putusan ini, Susno tetap dibui sesuai vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tiga tahun enam bulan. Hakim menilai Susno terbukti bersalah dalam kasus korupsi PT Salmah Arowana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat.

Ia sudah tiga kali tak memenuhi panggilan eksekusi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Susno menyatakan dirinya tidak dapat dieksekusi dengan berbagai alasan. Pertama, dia menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasinya tidak mencantumkan perintah penahanan 3 tahun 6 bulan penjara. Putusan MA hanya tertulis menolak permohonan kasasi dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500. Alasan kedua, Susno menilai bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta cacat hukum karena salah dalam menuliskan nomor putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan sederet argumen itu, Susno menganggap kasusnya telah selesai.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Eksekusi Susno Duadji

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menteri PPPA: Pelatihan Kewirausahaan Diarahkan untuk Perempuan Kepala Keluarga

    Menteri PPPA: Pelatihan Kewirausahaan Diarahkan untuk Perempuan Kepala Keluarga

    Nasional
    YLKI: Pemerintah Belum Transparan soal Harga Tes PCR, Kenapa Mudah Diturunkan?

    YLKI: Pemerintah Belum Transparan soal Harga Tes PCR, Kenapa Mudah Diturunkan?

    Nasional
    Kecelakan LRT dan Transjakarta, Ketua DPR: Keamanan dan Keselamatan Transportasi adalah Hak

    Kecelakan LRT dan Transjakarta, Ketua DPR: Keamanan dan Keselamatan Transportasi adalah Hak

    Nasional
    PT DI Kirim Satu Unit Pesawat NC212i Pesanan Kemenhan untuk TNI AU

    PT DI Kirim Satu Unit Pesawat NC212i Pesanan Kemenhan untuk TNI AU

    Nasional
    Jokowi: Dunia Masih Dihadapkan pada Ketidakpastian Covid-19, Tetap Hati-hati

    Jokowi: Dunia Masih Dihadapkan pada Ketidakpastian Covid-19, Tetap Hati-hati

    Nasional
    Untuk Realisasikan Tes PCR Rp 300.000, Kemenkes Akan Turunkan Harga Reagen

    Untuk Realisasikan Tes PCR Rp 300.000, Kemenkes Akan Turunkan Harga Reagen

    Nasional
    YLKI: Tidak Semua Moda Transportasi Harus Dikenakan Syarat Tes PCR

    YLKI: Tidak Semua Moda Transportasi Harus Dikenakan Syarat Tes PCR

    Nasional
    Kepada Lulusan Poltekesos Bandung, Risma: Ayo Kita Selesaikan Masalah Sosial

    Kepada Lulusan Poltekesos Bandung, Risma: Ayo Kita Selesaikan Masalah Sosial

    Nasional
    Pemerintah Pastikan Kesiapan Penyelenggaraan Peparnas XVI 2021 di Papua

    Pemerintah Pastikan Kesiapan Penyelenggaraan Peparnas XVI 2021 di Papua

    Nasional
    Hujan Deras Iringi Pemakaman Sudi Silalahi di TMP Kalibata

    Hujan Deras Iringi Pemakaman Sudi Silalahi di TMP Kalibata

    Nasional
    UPDATE 26 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Tembus 54,9 Persen

    UPDATE 26 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Tembus 54,9 Persen

    Nasional
    Sudi Silalahi, Jenderal Kepercayaan SBY Penanam Terung dan Pare

    Sudi Silalahi, Jenderal Kepercayaan SBY Penanam Terung dan Pare

    Nasional
    Presiden Minta Harga Tes PCR Rp 300.000, Wamenkes Jelaskan Hitung-hitungannya

    Presiden Minta Harga Tes PCR Rp 300.000, Wamenkes Jelaskan Hitung-hitungannya

    Nasional
    Wapres Sebut Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Terus Alami Perbaikan

    Wapres Sebut Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Terus Alami Perbaikan

    Nasional
    RI Terima 1 Juta Dosis Vaksin Sinovac, Hibah Pemerintah China

    RI Terima 1 Juta Dosis Vaksin Sinovac, Hibah Pemerintah China

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.