Belum Ada Indikasi Susno Dilindungi

Kompas.com - 02/05/2013, 13:14 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar mengatakan, hingga kini, belum ditemukan indikasi adanya pihak yang berusaha melindungi Komjen (Purn) Susno Duadji saat upaya eksekusi oleh tim gabungan kejaksaan, pada Rabu (24/4/2013) lalu, di Bandung. Kejaksaan juga tengah mengevaluasi gagalnya eksekusi terhadap mantan Kabareskrim itu.

"Belum ada indikasinya," kata Boy singkat, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (2/5/2013).

Sementara itu, terkait pemeriksaan Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Tubagus Anis Angkawijaya oleh Divisi Propam, menurutnya, apa yang dilakukan telah sesuai prosedur. Boy mengatakan, langkah Kapolda Jabar saat itu sesuai situasi saat itu.

"Sudah ada hasil. Semuanya dalam konteks situasi yang pada saat itu terjadi," terang Boy.

Pihak yang menghalangi eksekusi oleh jaksa dapat dipidanakan. Sebelumnya, Wakil Jaksa Agung mengatakan akan mengevaluasi dugaan adanya pihak yang halangi eksekusi.

"Ya, kalau memenuhi syarat-syarat unsur pidana kan bisa saja. Tapi, nanti kan belum dievaluasi. Semua dievaluasi," kata Darmono.

Seperti diberitakan, Susno gagal dieksekusi setelah tim jaksa eksekutor menjemput paksa di kediaman Susno di Jalan Dago Pakar Nomor 6, Kelurahan Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Rabu (24/4/2013). Pihak Susno dan jaksa sempat bersitegang karena Susno menolak dieksekusi.

Atas peristiwa itu, puluhan organisasi masyarakat mendatangi kediaman kader Partai Bulan Bintang (PBB) itu. Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra juga mendatangi Susno. Ia akhirnya digiring ke Markas Polda Jawa Barat. Setelah melanjutkan perdebatan eksekusi, pihak kejaksaan akhirnya meninggalkan Markas Polda Jawa Barat pukul 00.15, Kamis (24/4/2013).

Tim jaksa eksekutor akan menjadwal ulang eksekusi terhadap mantan Kapolda Jawa Barat itu. Sebelumnya, Mahkamah Agung menolak kasasi Susno. Dengan putusan ini, Susno tetap dibui sesuai vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tiga tahun enam bulan. Hakim menilai Susno terbukti bersalah dalam kasus korupsi PT Salmah Arowana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat.

Ia sudah tiga kali tak memenuhi panggilan eksekusi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Susno menyatakan dirinya tidak dapat dieksekusi dengan berbagai alasan. Pertama, dia menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasinya tidak mencantumkan perintah penahanan 3 tahun 6 bulan penjara. Putusan MA hanya tertulis menolak permohonan kasasi dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500. Alasan kedua, Susno menilai bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta cacat hukum karena salah dalam menuliskan nomor putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan sederet argumen itu, Susno menganggap kasusnya telah selesai.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Eksekusi Susno Duadji

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Cegah Warga Mudik, Pemerintah Bisa Naikkan Tarif Tol, Tiket hingga BBM

    Cegah Warga Mudik, Pemerintah Bisa Naikkan Tarif Tol, Tiket hingga BBM

    Nasional
    Bila Merasakan Gejala Covid-19, Masyarakat Diminta Cari Faskes yang Tepat

    Bila Merasakan Gejala Covid-19, Masyarakat Diminta Cari Faskes yang Tepat

    Nasional
    Ini 2 Alat Deteksi Corona yang Diklaim Bisa Mengetes 10.000 Spesimen Per Hari

    Ini 2 Alat Deteksi Corona yang Diklaim Bisa Mengetes 10.000 Spesimen Per Hari

    Nasional
    Antisipasi Dampak Pandemi, Bansos PKH Diberikan Sebulan Sekali hingga Desember

    Antisipasi Dampak Pandemi, Bansos PKH Diberikan Sebulan Sekali hingga Desember

    Nasional
    Ombudsman: Membiarkan Kelangkaan Masker dan APD adalah Maladministrasi

    Ombudsman: Membiarkan Kelangkaan Masker dan APD adalah Maladministrasi

    Nasional
    Update 8 April, Pasien di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet 527 Orang

    Update 8 April, Pasien di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet 527 Orang

    Nasional
    Datangkan Alat Baru, Pemerintah Sebut Tes Corona Bisa Mencapai 10.000 Spesimen Per Hari

    Datangkan Alat Baru, Pemerintah Sebut Tes Corona Bisa Mencapai 10.000 Spesimen Per Hari

    Nasional
    7 Jurus Sakti Pemerintah untuk Jaring Pengaman Sosial Atasi Dampak Covid-19

    7 Jurus Sakti Pemerintah untuk Jaring Pengaman Sosial Atasi Dampak Covid-19

    Nasional
    Puan Minta Sosialisasi Prosedur Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 Digalakkan

    Puan Minta Sosialisasi Prosedur Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 Digalakkan

    Nasional
    Pemidanaan Saat Wabah Covid-19 Dikritik, Kapolri Anggap Pro-Kontra Hal Biasa

    Pemidanaan Saat Wabah Covid-19 Dikritik, Kapolri Anggap Pro-Kontra Hal Biasa

    Nasional
    Hingga Selasa Ini, Pemerintah Bebaskan 35.676 Napi dari Penjara

    Hingga Selasa Ini, Pemerintah Bebaskan 35.676 Napi dari Penjara

    Nasional
    Atasi Pandemi Corona, Alumni AAU Bagikan Alat Penyemprot Disinfektan

    Atasi Pandemi Corona, Alumni AAU Bagikan Alat Penyemprot Disinfektan

    Nasional
    RS Rujukan Covid-19 Diprioritaskan untuk Gejala Sedang dan Berat

    RS Rujukan Covid-19 Diprioritaskan untuk Gejala Sedang dan Berat

    Nasional
    Pemerintah Diminta Tanggung Pemulangan TKI dan ABK di Malaysia

    Pemerintah Diminta Tanggung Pemulangan TKI dan ABK di Malaysia

    Nasional
    Tempat Tidur dan ICU untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Ditambah

    Tempat Tidur dan ICU untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Ditambah

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X