Kompas.com - 01/05/2013, 17:08 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Para calon anggota legislatif kerap mempermasalahkan nomor urut pencalegan. Padahal, menurut Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Reni Marlinawati, nomor urut tak menentukan terpilih atau tidaknya seorang calon wakil rakyat. Nomor urut atas tidak akan menjamin seorang caleg bisa memperoleh suara tinggi.

"Ada persepsi bahwa itu nomor satu bisa jadi (anggota legislatif), tetapi itu bukan jaminan bahwa orang itu akan jadi," kata Reni, dalam diskusi 'Dilema Caleg Ganda di Balik Parpol Menetapkan DCT', di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (1/5/2013).

Sistem proporsional terbuka yang digunakan dalam pemilu di Indonesia, menurutnya, membuat nomor urut tidak akan memberikan pengaruh. Setiap caleg memiliki kesempatan yang sama besar untuk menjadi pemenang.

"Saya ingin membuat semangat mereka agar tidak turun, (sehingga) kiprah mereka di dunia politik kendur. Saya yakin tidak berpengaruh," ujarnya.

Sementara itu, politisi Partai Gerindra Ferry Juliantono mengatakan faktor yang memengaruhi perolehan suara adalah kedekatan caleg dengan konstituennya.

"Cuma, nomor urut satu (dianggap) lebih prestisius. Tidak jarang warga yang tanpa pikir panjang memilih seorang caleg karena ada di nomor urut satu," kata Ferry. 

Pendapat berbeda diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Leo Nababan. Menurutnya, nomor urut merupakan faktor penting. Oleh karena itu, katanya, Golkar sejak awal telah menentukan siapa saja kader yang akan ditempatkan di nomor urut teratas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sangat berpengaruh, karena memang disiapkan oleh partai untuk suara partai," kata Leo.

Leo menambahkan, caleg yang ditempatkan pada nomor urut teratas dipastikan merupakan orang terpilih.

Baca tentang


    25th

    Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

    KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

    Nasional
    Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

    Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

    Nasional
    Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

    Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

    Nasional
    Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

    Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

    Nasional
    YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

    YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

    Nasional
    Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

    Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

    Nasional
    Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

    Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

    Nasional
    Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

    Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

    Nasional
    MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

    MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

    Nasional
    Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

    Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

    Nasional
    Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

    Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

    Nasional
    Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

    Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

    Nasional
    Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

    Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

    Nasional
    KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

    KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

    Nasional
    Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

    Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X