Surat Terbuka Rieke ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

JAKARTA, KOMPAS.com — Di Hari Buruh Internasional pada Rabu (1/5/2013) ini, anggota Komisi X DPR bidang tenaga kerja dan kesehatan, Rieke Diah Pitaloka, yang juga aktivis perburuhan, mengirim surat terbuka kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Surat yang dikirim Rieke dari Kota Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur, dan disebarkan lewat surat elektronik ke berbagai kalangan, khusus untuk menyambut kedatangan Presiden Yudhoyono hari ini di tempat yang sama pada Hari Buruh Internasional. Dalam email-nya yang dikirim juga ke Kompas, Rabu dini hari ini, Rieke menyapa hangat Presiden.

"Apa kabar Pak SBY? Akhirnya kita bertemu di kota yang sama untuk memperingati Hari Buruh Internasional," sapanya.

Namun, tulis Rieke, jika Presiden bersama sejumlah menteri akan merayakan Hari Buruh di sebuah perusahaan di Surabaya, yang sudah jadi rahasia umum karena terindikasi melanggar aturan tenaga kerja, seperti kasus outsourcing dan union busting (pemberangusan serikat pekerja), saya diundang oleh kawan-kawan buruh di Jawa Timur untuk memperingati Hari Buruh tanpa protokoler bersama kurang lebih 50 ribu buruh.

Selanjutnya, isi surat terbuka mantan calon gubernur Jawa Barat itu sebagai berikut.

"Saya mendapat kabar, kado tahun ini dari Bapak adalah menetapkan May Day sebagai hari libur nasional. Peraturan presidennya belum ada ya Pak? Dan, baru akan dijalankan rencananya tahun depan. Padahal, Bupati Pasuruan lewat peraturan daerahnya, yaitu Perda No 22 Tahun 2012 sudah lebih dulu menetapkan pada tahun ini sebagai hari libur daerah karena berkenaan dengan Hari Buruh."

Bahkan, tambah Rieke, Presiden Soekarno lewat UU No 3 Tahun 1951 sudah menetapkan 1 Mei sebagai hari libur nasional. "Presiden Soekarno melihat Hari Buruh sebagai bentuk penghargaan terhadap kaum buruh dan pekerja," tambahnya.

"Jadi, kalau boleh usul Pak, kalau mau memberi kado, rasanya revisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen Hidup Layak itu akan lebih manis buat buruh. Bukan hanya sekadar ditambah dari 60 komponen menjadi 84 sampai 122 komponen. Namun, definisi upah patokannya tidak untuk buruh dan pekerja lajang, tetapi diperuntukan dengan standar pekerja yang sudah berkeluarga. Mayoritas buruh memang sudah berkeluarga. Buruh pasti akan sangat berterima kasih kepada Bapak jika itu direalisasi," jelasnya.

Selanjutnya, masih terkait tentang upah buruh, kata Rieke, buruh pasti sangat berterima kasih, "Seandainya Bapak sebagai Ketua Umum Partai yang jadi mayoritas di parlemen mengintruksikan fraksi-fraksi terkait untuk ikut mengusung lahirnya UU tentang Sistem Pengupahan Nasional dan Perlindungan Upah. Apalagi kalau di satu tahun terakhir pemerintahan ini ada terobosan menerapkan  regionalisasi sistem pengupahan yang berbasis pada sektor industri, skala modal, skala produksi, dan jumlah tenaga kerja. Kado istimewa lain yang pasti istimewa jika Presiden mampu memberikan kepastian dijalankannya jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat mulai 1 Januari 2014."

"Pak, tahukah, Pemerintahan yang dipimpin membuat peta jalan jaminan kesehatan yang mereduksi UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Mudah-mudahan salah tulis, sebab di Buku Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2012-2019, justru dikatakan Jaminan Kesehatan yang diatur UU SJSN berbasis pada mekanisme pasar. Padahal, salah satu prinsip dalam UU terkait adalah gotong royong. Meski tetap ada mekanisme iuran antara pekerja dan pemberi kerja, serta yang tidak mampu ditanggung oleh negara, tetapi bukan sistem pasar. Gotong royong adalah intisari Pancasila, semangat solidaritas sosial. Basisnya kolektivisme, sementara sistem pasar basisnya individualisme."

Lanjut Rieke, kado terakhir yang lebih istimewa dan tak hanya untuk buruh, tetapi buat seluruh rakyat apa pun profesinya, yaitu "Jika surprise, Bapak berani mengatakan pada peringatan May Day tahun ini, saya menyatakan kenaikan harga BBM batal!

"Bapak pasti tahu biang kerok karut-marutnya APBN bukan salah subsidi BBM, tapi karena 'bancakan' dan inefisiensi anggaran negara. Lagi pula, kalau alasannya subsidinya dialihkan ke pendidikan dan kesehatan, jaminan apa yang akan bapak berikan dengan kenaikan harga BBM lalu pendidikan dan kesehatan bagi rakyat bisa lebih baik. Salah-salah malah ada penyimpangan anggaran yang lebih besar. Yang jelas, pasti harga kebutuhan pokok akan naik jika BBM naik."

Di akhir suratnya, Rieke menulis, "Sebagai Presiden dua periode, saya yakin Bapak tidak akan mengakhiri kekuasaan dengan politik pencitraan."