Kompas.com - 30/04/2013, 21:18 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menerima pengaduan tim kuasa hukum mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji, Selasa (30/4/2013). Komnas HAM akan melihat apakah ada indikasi pelanggaran HAM dalam upaya eksekusi Susno yang dilakukan Kejaksaan.

"Komnas HAM adalah lembaga yang tidak bisa menolak pengaduan. Nah, semua pengaduan harus diterima Komnas HAM. Pengaduan itu yang nantinya kita nilai, apakah ada indikasi pelanggaran atau tidak," kata Komisioner Komnas HAM Nur Kholis di kantornya, Jakarta Pusat.

Komnas HAM akan meminta keterangan Kejaksaan untuk menindaklanjuti. Namun, terang Kholis, Komnas HAM tidak dapat memberi perlindungan untuk Susno. "Terkait perlindungan, Komnas HAM tidak bisa secara fisik untuk perlindungan seperti LPSK. Tapi Komnas HAM memberikan pertimbangan," ujarnya.

Namun, lanjut Nur Kholis, Komnas HAM sulit untuk meminta keterangan Kejaksaan secara langsung dalam proses upaya eksekusi saat ini.

Sebelumnya, dua kuasa hukum Susno yakni Fredrich Yunadi dan Firman Wijaya melaporkan tindakan tim Jaksa eksekutor ke Komnas HAM. Tim Jaksa eksekutor dianggap melanggar undang-undang pada upaya eksekusi di Bandung beberapa waktu lalu. "Karena sesuai pasal 17 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 itu, warga negara berhak mendapat suatu perlindungan hukum sesuai hukum acara yang berlaku. Itu kan, oleh tim eksekutor melanggar hukum acara. Berarti kan melanggar pasal 17. Inilah yang kita laporkan pada Komnas HAM," kata Fredrich.

Untuk diketahui, Kejaksaan telah menetapkan mantan Kabareskrim polri itu sebagai buron. Sebelumnya, Dalam upaya eksekusi Susno, tim dari Kejaksaan dibantu Resmob Polda Metro Jaya telah mendatangi kediaman Susno di Cinere, Depok, dan keluarganya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (28/4/2013) malam. Namun, Susno tidak ada di tempat tersebut. Pencarian itu berlanjut setelah upaya eksekusi di Bandung gagal.

Sejak saat itu, keberadaan Susno tidak diketahui pasti. Proses eksekusi ini merupakan tindak lanjut setelah kasasi Susno ditolak Mahkamah Agung. Dengan putusan ini, Susno tetap dibui sesuai vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tiga tahun enam bulan.

Hakim menilai Susno terbukti bersalah dalam kasus korupsi PT Salmah Arowana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat. Ia sudah tiga kali tak memenuhi panggilan eksekusi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Susno menyatakan dirinya tidak dapat dieksekusi dengan berbagai alasan.

Pertama, dia menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasinya tidak mencantumkan perintah penahanan 3 tahun 6 bulan penjara. Putusan MA hanya tertulis menolak permohonan kasasi dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500.

Alasan kedua, Susno menilai bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta cacat hukum karena salah dalam menuliskan nomor putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan sederet argumen itu, Susno menganggap kasusnya telah selesai.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Simak, Ini Aturan WFH dan WFO Berdasarkan Level PPKM di Pulau Jawa-Bali

    Simak, Ini Aturan WFH dan WFO Berdasarkan Level PPKM di Pulau Jawa-Bali

    Nasional
    Sempat Disebut Jokowi sebagai Kandidat Kepala Otorita IKN, Bambang Brodjonegoro Buka Suara

    Sempat Disebut Jokowi sebagai Kandidat Kepala Otorita IKN, Bambang Brodjonegoro Buka Suara

    Nasional
    PPKM Jawa Bali Diperpanjang 25-31 Januari 2022, Sekolah Boleh PTM atau PJJ

    PPKM Jawa Bali Diperpanjang 25-31 Januari 2022, Sekolah Boleh PTM atau PJJ

    Nasional
    Mengenal Tugas Koopsudnas, Satuan Baru TNI

    Mengenal Tugas Koopsudnas, Satuan Baru TNI

    Nasional
    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sepekan, Hanya Kabupaten Pamekasan Berstatus Level 3

    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sepekan, Hanya Kabupaten Pamekasan Berstatus Level 3

    Nasional
    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan 60 Menit

    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan 60 Menit

    Nasional
    Pemilu 2024 Dipastikan 14 Februari, Akhiri Spekulasi Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

    Pemilu 2024 Dipastikan 14 Februari, Akhiri Spekulasi Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

    Nasional
    Diambil Alih Indonesia dari Singapura di Era Jokowi, Apa Itu Flight Information Region atau FIR?

    Diambil Alih Indonesia dari Singapura di Era Jokowi, Apa Itu Flight Information Region atau FIR?

    Nasional
    Menkumham Tandatangani Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

    Menkumham Tandatangani Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

    Nasional
    Tuntutan terhadap Azis Syamsuddin Dinilai Terlalu Ringan dan Tak Berikan Efek Jera

    Tuntutan terhadap Azis Syamsuddin Dinilai Terlalu Ringan dan Tak Berikan Efek Jera

    Nasional
    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang 25-31 Januari, Ini Aturannya...

    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang 25-31 Januari, Ini Aturannya...

    Nasional
    Rekomendasi Perhimpunan Dokter Paru untuk Cegah Sistem Kesehatan Kolaps akibat Gelombang Covid-19

    Rekomendasi Perhimpunan Dokter Paru untuk Cegah Sistem Kesehatan Kolaps akibat Gelombang Covid-19

    Nasional
    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sepekan, 75 Kabupaten/Kota Berstatus Level 2

    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sepekan, 75 Kabupaten/Kota Berstatus Level 2

    Nasional
    PPKM Diperpanjang Sepekan, 52 Daerah di Jawa-Bali Berstatus Level 1

    PPKM Diperpanjang Sepekan, 52 Daerah di Jawa-Bali Berstatus Level 1

    Nasional
    Kasus Covid-19 Terus Naik,  Pemerintah Klaim Pandemi Masih Terkendali

    Kasus Covid-19 Terus Naik, Pemerintah Klaim Pandemi Masih Terkendali

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.