Kompas.com - 30/04/2013, 21:10 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mulai memeriksa mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani terkait penyidikan kasus dugaan korupsi bail out Bank Century, Selasa (30/4/2013). Sri diperiksa sebagai saksi di Kedutaan Besar RI di Washington DC, Amerika Serikat.

"Dari teman-teman penyidik di AS, pemeriksaan SMI (Sri Mulyani Indrawati) hari ini," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Selasa.

Menurut Bambang, tim penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan Sri Mulyani selama tiga hari, yakni pada 30 April, 1 Mei, dan 3 Mei. Mengenai hasil pemeriksaan, Bambang mengaku belum mendapatkan informasi lebih jauh dari penyidik KPK. Adapun penyidik KPK tiba di Washington DC sejak Rabu (24/4/2013) pekan lalu.

Sebelum memeriksa Sri, penyidik meminta keterangan Direktur Eksekutif International Monetary Fund (IMF) Wimboh Santoso sebagai saksi Century. Wimboh adalah mantan Direktur Direktorat Pengaturan Perbankan sebelum dimutasi menjadi Kepala Perwakilan Bank Indonesia New York. KPK memeriksa para saksi karena dianggap tahu seputar bailout Century.

Khusus untuk Sri Mulyani, dia dianggap tahu seputar bail out Century karena pernah menjadi ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Ketika masih menjadi Menkeu, Sri mengaku kepada Jusuf Kalla (JK) selaku Wakil Presiden saat itu bahwa kegagalan Bank Century bukan disebabkan krisis. Sri Mulyani juga mengaku telah tertipu laporan soal status gagal sistemik Bank Century.

Pada 2012 lalu, Timwas Century juga sempat meminta Sri Mulyani turut dipanggil ke Parlemen. Hal ini menyusul pernyataan Sri Mulyani bahwa dia telah melapor kepada JK soal bail out pada 21 November 2008 atau tak sampai 24 jam setelah hal tersebut dilakukan. Namun, JK membantah soal laporan itu. JK mengaku baru menerima informasi bail out pada 25 November 2008.

Sebelumnya, KPK juga meminta keterangan Sri terkait penyelidikan bail out Century. KPK pun sudah meminta keterangan Wakil Presiden Boediono yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia. Dalam kasus Century, KPK menyatakan, mantan Deputi Pengawasan Bank Indonesia Siti Chalimah Fadjriyah dan Budi Mulya sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Namun, hingga kini, surat perintah penyidikan (sprindik) untuk Siti Chalimah Fadjriyah belum diterbitkan karena faktor kesehatan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kala Kasus Kematian Covid-19 Indonesia Catat Rekor Terendah Sepanjang 2021

    Kala Kasus Kematian Covid-19 Indonesia Catat Rekor Terendah Sepanjang 2021

    Nasional
    Soal Varian Omicron, Luhut Minta Masyarakat Tak Panik

    Soal Varian Omicron, Luhut Minta Masyarakat Tak Panik

    Nasional
    Di hadapan Kadernya, Suharso Minta Anggota DPRD PPP Dorong Penyerapan Anggaran Daerah

    Di hadapan Kadernya, Suharso Minta Anggota DPRD PPP Dorong Penyerapan Anggaran Daerah

    Nasional
    Cegah Varian Omicron, Berikut Syarat Perjalanan Internasional yang Berlaku Hari Ini

    Cegah Varian Omicron, Berikut Syarat Perjalanan Internasional yang Berlaku Hari Ini

    Nasional
    Ancaman Corona Varian Omicron dan Upaya Pencegahan Indonesia

    Ancaman Corona Varian Omicron dan Upaya Pencegahan Indonesia

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Bamsoet: Pidana dan Olahraga Harus Dipisah dalam Formula E | Bamsoet Persilakan KPK Lacak Aliran Dana Formula E

    [POPULER NASIONAL] Bamsoet: Pidana dan Olahraga Harus Dipisah dalam Formula E | Bamsoet Persilakan KPK Lacak Aliran Dana Formula E

    Nasional
    Saat Katebelece Partai Jadi Penentu Nasib Orang

    Saat Katebelece Partai Jadi Penentu Nasib Orang

    Nasional
    Ikuti Putusan MK, Pemerintah Pastikan Segera Perbaiki UU Cipta Kerja

    Ikuti Putusan MK, Pemerintah Pastikan Segera Perbaiki UU Cipta Kerja

    Nasional
    Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

    Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

    Nasional
    Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

    Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

    Nasional
    Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

    Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

    Nasional
    Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

    Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

    Nasional
    Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

    Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

    Nasional
    Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

    Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

    Nasional
    WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

    WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.