42 Bakal Caleg DPRA Tak Lulus Mengaji

Kompas.com - 30/04/2013, 20:07 WIB
EditorAgus Mulyadi

BANDA ACEH, KOMPAS.com - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh menyatakan, 42 bakal calon anggota legislatif DPR Aceh dari 15 partai politik peserta Pemilu 2014 dinyatakan tidak lulus tes kemampuan membaca Al Quran (mengaji).

"Dari hasil uji mampu baca Al Quran, tim juri memutuskan 42 bakal calon dinyatakan tidak lulus," kata Ketua Kelompok Kerja Uji Mampu Baca Al Quran KIP Provinsi Aceh, Tgk Akbal Abzal, di Banda Aceh, Selasa (30/4/2013).

Uji mampu membaca Al Quran digelar selama tiga hari, 27-29 April 2013. Tes mengaji tersebut diikuti 1.231 bakal calon yang didaftarkan partai politik.

Akmal mengatakan, dari 42 bakal calon yang tidak lulus tes mengaji tersebut, 39 orang di antaranya berasal dari partai politik nasional, sedangkan tiga orang lainnya dari partai politik lokal.

"Kami tidak bisa menyebutkan yang tidak lulus tersebut dari partai mana saja. Semua bakal caleg yang tidak lulus tes mengaji mencapai 42 orang," sebut Akmal.

KIP Aceh, kata Akmal, segera menyurati partai politik yang mendaftarkan bakal calon yang tidak lulus mengaji ini. Nantinya, partai politik yang memutuskan apakah mereka diganti atau tidak.

"Uji mampu membaca Al Quran ini merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi bakal calon. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka bakal calon dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan pencalonannya dinyatakan gagal," ujarnya.

Selain yang tidak lulus mengaji, Akmal mengatakan, ada 91 bakal caleg tidak hadir saat uji mengaji berlangsung. Mereka tidak hadir dengan berbagai alasan, ada yang umrah, sakit, tidak membawa identitas pencalonan, bahkan ada pula yang mengundurkan diri.

"Kami akan meminta alasan mereka secara tertulis, misalnya sakit harus ada surat keterangan dokter, yang umrah harus melampirkan surat dari biro perjalanan, maupun alasan lainnya," kata Akmal.

Ia menyebutkan, bagi bakal caleg yang menyampaikan alasan secara logis dan dapat diterima, maka akan diberi kesempatan mengikuti uji mengaji pada masa perbaikan daftar calon sementara. Masa perbaikan ini dijadwalkan 9 hingga 22 Mei 2013.

"Bagi bakal caleg yang alasannya tidak bisa diterima secara logis, maka yang bersangkutan dianggap tidak lulus dan pencalonannya akan dicoret. Selanjutnya terserah partai yang mendaftarkan, apakah mengganti bakal calonnya atau tidak," kata Tgk Akmal Abzal.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Nasional
50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

Nasional
Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X