Dana Kampanye Sulit Diatur

JAKARTA, KOMPAS.com - Penggunaan dana kampanye partai politik sangat sulit diatur. Persoalannya, politisi harus berupaya meminta uang atau menghasilkan sendiri uang untuk berkampanye.

Pengamat Dana Kampanye Nico Harjanto, yang juga Pengajar Tamu di Paramadina Graduate School Diplomacy, mengungkapkan hal itu di Jakarta, Selasa (30/4/2013).

Nico mengatakan, paling tidak ada tiga konteks besar yang membuat politik uang masih akan memainkan peranan besar di dalam proses Pemilu 2014. Apalagi, persiapan mekanisme Pemilu saat ini sangat panjang sehingga biayanya semakin besar.

Kedua, konteks ekonomi pun diyakni, suka atau tidak suka, Pemilu menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi yang sangat besar. Ketiga, konteks sosial memperlihatkan Pemilu dimaknai sebagai pesta demokrasi. Pesta yang terjadwal lima tahunan.

"Pesta tentu tidak sekadar disuguhkan air putih, lalu bersenang-senang. Inilah yang membuat masa pemilu adalah masa untuk jor-joran demi merebut kekuasaan, sehingga orang berpikir pragmatis," ujar Nico.