Kompas.com - 30/04/2013, 19:13 WIB
EditorAgus Mulyadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Buruh di Indonesia hingga kini tetap menolak sistem kerja kontrak (outsourcing), karena masih menjadi ancaman bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Hal itu masih menjadi salah satu isu sentral dalam peringatan Hari Buruh, 1 Mei 2013.

Demikian penegasan Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, saat dihubungi terkait dengan peringatan Hari Buruh 1 Mei 2013 di Jakarta, Selasa (30/4/2013).

Menurut dia, salah satu praktik outsourcing paling fenomenal yang disuarakan oleh buruh tahun ini adalah apa yang terjadi di industri rokok sebagai industri padat karya.

Timboel mencontohkan, HM Sampoerna (Philip Morris Indonesia) sebagai salah satu raksasa industri rokok yang menguasai 35 persen pangsa pasar di Indonesia dan dengan pertumbuhan paling agresif. Perusahaan itu ternyata menerapkan strategi peningkatan kapasitas produksi dengan metode berbiaya murah yaitu dengan menyerahkan produksi pelintingan (core bisnis) sigaret kretek tangan (SKT) kepada pihak ketiga (third party operation).

Sistem produksi ini, kata Timboel, disebut Mitra Produksi Sigaret (MPS) dan hingga saat ini Sampoerna memiliki 40 MPS yang tersebar di seluruh pulau Jawa, dengan jumlah buruh sekitar 65.000 orang, sementara karyawan tetapnya hanya berjumlah 28.300 orang.

"Penerapan MPS oleh HM Sampoerna ini merupakan praktik outsourcing buruh dengan mensubkontrakan kegiatan produksi utama/inti (core bisnis) yaitu pelintingan rokok," kata Timboel.

Melalui MPS ini, jelas Timboel, kapasitas produksi dapat ditingkatkan secara signifikan, tanpa investasi baru untuk perluasan lahan dan membangun pabrik, gudang, perlengkapan kantor dan termasuk masalah perburuhan (upah, tunjangan dan hak ketenagakerjaan lainnya) karena menjadi urusan MPS.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara tanggung jawab Sampoerna adalah menyuplai bahan baku (raw material), mesin giling, pengepakan, tenaga ahli dan membayar cukai. "Singkatnya MPS melinting rokok yang seluruh bahan bakunya dipasok Sampoerna, kemudian MPS akan menerima biaya linting dan management fee yang ditetapkan berdasarkan negosiasi, untuk membayar upah buruh," katanya.

Oleh karena itu, tegasnya, kasus dugaan pelanggaran Pasal 66 UU 13/2003 dan Permenakertrans 19/2012 oleh Sampoerna dengan MPS-nya ini, telah diadukan ke Kemenakertrans oleh beberapa Serikat Pekerja, di antaranya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), pada Januari lalu.

"Kemenakertrans berjanji akan menindaklanjuti laporan ini, termasuk telah dilakukan beberapa kali audiensi dan pemanggilan sebagai pelapor, namun hingga sekarang belum ada tindakan tegas," katanya.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolri Terbitkan Surat Telegram Baru, Anggota Komisi III: Polisi yang Lakukan Pidana Harus Diproses

Kapolri Terbitkan Surat Telegram Baru, Anggota Komisi III: Polisi yang Lakukan Pidana Harus Diproses

Nasional
Survei SMRC: 64,6 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Covid-19

Survei SMRC: 64,6 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Covid-19

Nasional
Survei SMRC: 68,5 Persen Responden Puas Kinerja Presiden Jokowi

Survei SMRC: 68,5 Persen Responden Puas Kinerja Presiden Jokowi

Nasional
Rachel Vennya Bantah Karantina di Wisma Atlet, Ini Kata Kemenkes

Rachel Vennya Bantah Karantina di Wisma Atlet, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Pegawai KPI Korban Pelecehan Seksual Selesai Jalani Pemeriksaan Psikiatri di RS Polri

Pegawai KPI Korban Pelecehan Seksual Selesai Jalani Pemeriksaan Psikiatri di RS Polri

Nasional
Kementerian PPPA Dorong Peningkatan Keterampilan dan Partisipasi Perempuan di Industri Jamu

Kementerian PPPA Dorong Peningkatan Keterampilan dan Partisipasi Perempuan di Industri Jamu

Nasional
Menko PMK: Perluasan Digitalisasi Layanan Kesehatan Harus Menarik Masyarakat Ikut JKN

Menko PMK: Perluasan Digitalisasi Layanan Kesehatan Harus Menarik Masyarakat Ikut JKN

Nasional
Kompolnas: Polisi Tak Boleh Periksa Ponsel Warga Tanpa Surat Perintah

Kompolnas: Polisi Tak Boleh Periksa Ponsel Warga Tanpa Surat Perintah

Nasional
Syarat Cakupan Vaksinasi Covid-19 Berubah, 54 Daerah Turun Status ke PPKM Level 2

Syarat Cakupan Vaksinasi Covid-19 Berubah, 54 Daerah Turun Status ke PPKM Level 2

Nasional
Kasus Suap di Kolaka Timur, KPK Panggil Deputi Logistik dan Peralatan BNPB sebagai Saksi

Kasus Suap di Kolaka Timur, KPK Panggil Deputi Logistik dan Peralatan BNPB sebagai Saksi

Nasional
Anggota Komisi III Minta Kapolsek yang Diduga Lecehkan Anak Tersangka Diproses Pidana

Anggota Komisi III Minta Kapolsek yang Diduga Lecehkan Anak Tersangka Diproses Pidana

Nasional
Targetkan Vaksinasi Lansia di Jawa-Bali 70 Persen, Luhut Berharap Mampu Tekan Angka Kematian

Targetkan Vaksinasi Lansia di Jawa-Bali 70 Persen, Luhut Berharap Mampu Tekan Angka Kematian

Nasional
OTT di Kuansing, KPK Amankan 8 Orang Termasuk Bupati Andi Putra

OTT di Kuansing, KPK Amankan 8 Orang Termasuk Bupati Andi Putra

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali hingga 8 November 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali hingga 8 November 2021

Nasional
Menkes Perkirakan Cakupan Vaksinasi Covid-19 Akhir Tahun Capai 300 Juta Suntikan

Menkes Perkirakan Cakupan Vaksinasi Covid-19 Akhir Tahun Capai 300 Juta Suntikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.