Sederet Prestasi Djoko Susilo Dibacakan di Pengadilan

Kompas.com - 30/04/2013, 15:58 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM), mencantumkan sederet prestasinya dalam nota keberatan (eksepsi). Nota keberatan tersebut dibacakan tim pengacara Djoko dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (30/4/2013).

“Tidaklah berlebihan kami sampaikan disini bahwa terdakwa yang duduk di hadapan kita sekarang ini merupakan perwira kepolisian yang banyak memberi sumbangsih dan kontribusi bagi institusi Kepolisian dan masyarakat,” kata salah satu pengacar Djoko, Hotma Sitompoel membacakan eksepsi.

Hotma pun menjabarkan penghargaan-penghargaan yang pernah diterima kliennya itu. Beberapa prestasi yang berhasil dicetak Djoko antara lain, mencentuskan dan merintis Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya, mencetus pelayanan SIM keliling, pelayanan SIM Komunitas, pelayanan gerai SIM, pelayanan Samsat keliling, pelayanan gerai STNK, STNK door to door, membangun SSB online, SAR Polantas, Roller Blade Team, Traffic Police Award, dan pencetus National Traffic Management Centre (NTMC) sebagai sistem informasi komunikasi terpadu pengendalian lalu lintas secara terpadu.

Atas prestasinya tersebut, lanjut Hotma, terdakwa Djoko mendapatkan beberapa penghargaan dari Presiden RI, antara lain, penghargaan Inovasi Citra Pelayanan Prima I, Inovasi Citra Pelayanan II tahun 2008, serta penghargaan Bintang Bhayagkara Pratama.

“Bukanlah maksud kami menonjolkan prestasi-prestasi terdakwa namun kiranya persidangan yang mulai disini beserta pemerhati persidangan ini dapat melihat dan tidak menghilangkan jasa-jasa dari terdakwa terhadap institusi kepolisian maupun masyarakat luas,” ungkap Hotman.

Tim jaksa KPK sebelumnya mendakwa Djoko melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sekaligus tindak pidana pencucian uang. Selaku Kepala Korlantas, Djoko didakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Saat itu, Djoko menjadi Kuasa Pengguna Anggaran Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Dua (R2) dan Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Empat (R4).

Proyek simulator berkendara tersebut bersumber pada APBN tahun anggaran 2011 dan telah memperkaya Djoko hingga Rp 32 miliar dengan total kerugian negara Rp 144,9 miliar. Terdakwa dianggap telah menggunakan kewenangannya untuk memperlancar proyek pengadaan itu. Salah satu perintah terdakwa adalah agar menjadikan PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) milik Budi Susanto dimenangkan dalam lelang.

Djoko juga dihadang UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada dakwaan TPPU, KPK mendakwakan UU berbeda. Pertama, Pasal 3 atau Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kedua, Pasal 3 Ayat 1 Huruf c, UU No 15/2002 tentang TPPU.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dugaan Korupsi Korlantas Polri

Baca tentang
    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Update 30 Maret: 1.414 Kasus Positif Covid-19 di 31 Provinsi, Persentase Kematian 8,63 Persen

    Update 30 Maret: 1.414 Kasus Positif Covid-19 di 31 Provinsi, Persentase Kematian 8,63 Persen

    Nasional
    Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Tengah Wabah Virus Corona

    Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Tengah Wabah Virus Corona

    Nasional
    Bahaya Penyemprotan Disinfektan ke Tubuh Manusia, Tak Efektif Cegah Virus Corona

    Bahaya Penyemprotan Disinfektan ke Tubuh Manusia, Tak Efektif Cegah Virus Corona

    Nasional
    Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

    Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

    Nasional
    Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

    Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

    Nasional
    Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

    Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

    Nasional
    Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

    Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

    Nasional
    Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

    Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

    Nasional
    Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

    Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

    Nasional
    Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

    Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

    Nasional
    Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

    Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

    Nasional
    Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

    Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

    Nasional
    KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

    KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

    Nasional
    Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

    Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

    Nasional
    Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

    Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X