Kompas.com - 30/04/2013, 13:50 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meninjau ulang perlindungan yang diberikan terhadap mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Susno Duadji. Peninjauan ulang dilakukan karena Susno dianggap tidak lagi kooperatif terhadap penegak hukum.

"LPSK menilai tindakan SD (Susno Duadji) tidak sesuai dengan kesepakatan saat perpanjangan perlindungan Februari 2013 lalu," kata Juru Bicara LPSK Maharani Siti Shopia melalui siaran pers yang diterima wartawan, Selasa (30/4/2013).

Menurut Maharani, keputusan untuk meninjau ulang upaya perlindungan Susno ini diputuskan dalam rapat paripurna yang digelar LPSK pada Senin (29/4/2013) kemarin. LPSK menilai, Susno telah melanggar perjanjian karena menolak dieksekusi. Padahal, sebelumnya, LPSK memperpanjang perlindungan kepada Susno dengan pertimbangan mantan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat itu tengah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dan bersedia jika dieksekusi.

"Ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan perlindungan terhadap saksi dapat dihentikan atas dasar saksi melanggar ketentuan dalam perjanjian perlindungan," ujar Maharani.

Lebih jauh, Maharani mengungkapkan, pihaknya membentuk tim untuk menganalisis dan mengumpulkan bukti-bukti soal perjanjian yang dilanggar Susno. Jika ditemukan perjanjian yang dilanggar, Susno terancam tidak lagi mendapatkan perlindungan LPSK.

"Jika ditemukan pelanggaran terhadap perjanjian perlindungan tersebut, LPSK akan menghentikan perlindungan terhadap SD (Susno Duadji)," katanya.

Dia juga mengatakan, LPSK tidak memberikan perlindungan fisik kepada Susno. Perlindungan LPSK kepada Susno, katanya, hanya berupa pemenuhan hak prosedural, yakni pendampingan terhadap Susno sebagai whistle blower, bukan dalam status dia sebagai tersangka maupun terpidana.

Seperti diberitakan, Susno meminta perlindungan kepada LPSK setelah Kejaksaan Agung melakukan upaya penjemputan paksa di kediamannya, di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/4/2013). Susno sudah tiga kali tak memenuhi panggilan eksekusi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dia menyatakan, dirinya tidak dapat dieksekusi dengan berbagai alasan. Alasan pertama penolakan eksekusi itu adalah ketiadaan pencantuman perintah penahanan dalam putusan kasasi MA.

Susno berkilah, MA hanya menyatakan menolak permohonan kasasi dan membebankan biaya perkara Rp 2.500. Sementara alasan kedua penolakan eksekusi adalah penilaian bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta cacat hukum. Penilaian itu merujuk pada kesalahan penulisan nomor putusan.

Baca juga:
Mustahil Aparat Tak Tahu Keberadaan Susno Duadji
Yusril: Ini Alasan Mengapa Kejaksaan Tak Konsisten
Eksekusi Susno, Negara Tidak Boleh Kalah
Dari Tempat Persembunyian, Susno Duadji Bicara di Youtube
Sembunyi di Jabar, Susno Samakan Diri dengan Galileo
Susno Tantang Jaksa Agung Basrief Arief

Berita terkait eksekusi Susno dapat diikuti dalam topik:
Eksekusi Susno Duadji

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.