Kompas.com - 30/04/2013, 13:38 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengatakan, Kementerian Hukum dan HAM siap membantu proses eksekusi terhadap mantan Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji. Selain dengan kejaksaan, Kemhuk dan HAM juga akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk melaksanakan putusan kasasi Mahkamah Agung.

"Kami sudah dapat surat dari kejaksaan yang pada dasarnya mereka meminta bantuan. Kami pun akan membantu pihak kejaksaan," kata Denny seusai mengisi Seminar Nasional Strategi Membangun Komunikasi yang Efektif melalui Media Massa, di BPSDM Hukum dan HAM, Jakarta, Selasa (30/4/2013).

Menurutnya, kejaksaan dapat melakukan eksekusi terhadap Susno. Putusan kasasi Mahkamah Agung, kata Denny, tidak dapat dinyatakan batal demi hukum secara sepihak.

"Suatu putusan itu tidak dapat dianggap keliru, kecuali oleh putusan yang lebih tinggi," katanya.

"Kalau pun batal, itu harus dibatalkan melalui pengadilan. Tidak bisa batal hanya berdasarkan pendapat," lanjut Denny.

Akar perdebatan

Argumentasi hukum yang digunakan pihak Susno untuk menolak eksekusi adalah ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf k UU Nomor 81 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketentuan pasal itu menyatakan bahwa surat pemidanaan harus memuat perintah agar terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan, atau dibebaskan. Pihak Susno menafsirkan, sesuai Pasal 197 Ayat 2, putusan batal demi hukum jika tak memuat perintah eksekusi.

Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP ini pernah diuji materi di Mahkamah Konstitusi. Permohonan diajukan oleh Parlin Riduansyah. Saat itu, Yusril Izha Mahendra bertindak sebagai kuasa hukumnya.

Dalam putusan yang dibacakan pada 22 November 2012, MK berpendapat, dalam penjelasan KUHP disebutkan, apabila terjadi kekhilafan atau kekeliruan dalam penulisan pidana seperti diatur Pasal 197, itu tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Sebagai hamba Tuhan yang tidak sempurna, menurut MK, hakim dapat membuat kekeliruan, baik disengaja maupun tidak disengaja.

"Sungguh sangat ironis bahwa terdakwa sudah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana lalu putusannya tidak dapat dieksekusi hanya karena tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan," demikian bunyi putusan MK.

MK juga berpendapat, jika perkaranya berdampak tidak meluas seperti penghinaan, mungkin tidak terlalu merugikan kepentingan umum jika putusan dinyatakan batal demi hukum. Namun, jika perkaranya berdampak sangat luas seperti korupsi, tetapi harus batal demi hukum, pendapat MK, putusan itu akan sangat melukai rasa keadilan masyarakat.

Buron

Sementara itu, sejak Senin (29/4/2013) kemarin, kejaksaan resmi menetapkan status Susno sebagai buron. "Kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut. Yang berarti secara de facto yang bersangkutan telah menjadi buron," tulis Wakil Jaksa Agung Darmono melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com, Senin (29/4/2013) pagi.

Darmono mengatakan, kini pihaknya juga tidak mengetahui keberadaan Susno. Tim dari kejaksaan dibantu Resmob Polda Metro Jaya telah mendatangi kediaman Susno di Cinere, Depok, dan keluarganya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (28/4/2013). Namun, Susno tidak ada di tempat tersebut.

Baca juga:
Mustahil Aparat Tak Tahu Keberadaan Susno Duadji
Yusril: Ini Alasan Mengapa Kejaksaan Tak Konsisten
Eksekusi Susno, Negara Tidak Boleh Kalah
Dari Tempat Persembunyian, Susno Duadji Bicara di Youtube
Sembunyi di Jabar, Susno Samakan Diri dengan Galileo
Susno Tantang Jaksa Agung Basrief Arief

Berita terkait eksekusi Susno dapat diikuti dalam topik:
Eksekusi Susno Duadji

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
     
    Pilihan Untukmu


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    RI Terima Penghargaan Ketahanan Pangan Beras, Jokowi Ucapkan Terima Kasih pada Petani

    RI Terima Penghargaan Ketahanan Pangan Beras, Jokowi Ucapkan Terima Kasih pada Petani

    Nasional
    Tanggapi Terbentuknya Koalisi Gerindra-PKB, Jubir Demokrat Singgung Independensi Parpol

    Tanggapi Terbentuknya Koalisi Gerindra-PKB, Jubir Demokrat Singgung Independensi Parpol

    Nasional
    Kasus Pelecehan Istri Ferdy Sambo Disetop, Ini Sanksi Pidana Laporan Palsu

    Kasus Pelecehan Istri Ferdy Sambo Disetop, Ini Sanksi Pidana Laporan Palsu

    Nasional
    Pengacara Upayakan Bharada E Lepas dari Hukuman pada Kasus Pembunuhan Brigadir J

    Pengacara Upayakan Bharada E Lepas dari Hukuman pada Kasus Pembunuhan Brigadir J

    Nasional
    Demokrat Bakal Umumkan Koalisi Akhir 2022 atau Awal 2023

    Demokrat Bakal Umumkan Koalisi Akhir 2022 atau Awal 2023

    Nasional
    Sekjen Sebut Prioritas PDI-P Saat Ini Bukan Pilpres, tetapi Bantu Rakyat

    Sekjen Sebut Prioritas PDI-P Saat Ini Bukan Pilpres, tetapi Bantu Rakyat

    Nasional
    Pengacara Baru Sebut Bharada E Cabut Kuasa Deolipa Yumara karena Tidak Nyaman

    Pengacara Baru Sebut Bharada E Cabut Kuasa Deolipa Yumara karena Tidak Nyaman

    Nasional
    Sebut Bharada E Ditekan Ferdy Sambo Tembak Brigadir J, Pengacara: Tipikal Pasukan Brimob, Cuma Jalankan Perintah

    Sebut Bharada E Ditekan Ferdy Sambo Tembak Brigadir J, Pengacara: Tipikal Pasukan Brimob, Cuma Jalankan Perintah

    Nasional
    Pengacara: Bharada E Tidak Tahu Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Ferdy Sambo di Magelang

    Pengacara: Bharada E Tidak Tahu Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Ferdy Sambo di Magelang

    Nasional
    Surya Darmadi Buron Korupsi Rp 78 T Akan Pulang ke RI, Kejagung: Silakan Kalau Mau Datang

    Surya Darmadi Buron Korupsi Rp 78 T Akan Pulang ke RI, Kejagung: Silakan Kalau Mau Datang

    Nasional
    Datangi KPU, Partai Republiku Klaim Berkas Persyaratan Parpol Sudah Lengkap

    Datangi KPU, Partai Republiku Klaim Berkas Persyaratan Parpol Sudah Lengkap

    Nasional
    Istri Eks Menteri BPN Ferry Mursyidan Baldan Ditetapkan Tersangka, Ini Tanggapan Kuasa Hukumnya

    Istri Eks Menteri BPN Ferry Mursyidan Baldan Ditetapkan Tersangka, Ini Tanggapan Kuasa Hukumnya

    Nasional
    Megawati Disebut Tengah Gembleng Capres dari PDI-P

    Megawati Disebut Tengah Gembleng Capres dari PDI-P

    Nasional
    Polri Sebut Komnas HAM Akan Cek TKP Pembunuhan Brigadir J Didampingi Labfor-Inafis Senin

    Polri Sebut Komnas HAM Akan Cek TKP Pembunuhan Brigadir J Didampingi Labfor-Inafis Senin

    Nasional
    Deolipa Duga Ada Sosok 'Jenderal' di Balik Surat Pencabutan Kuasa Bharada E

    Deolipa Duga Ada Sosok "Jenderal" di Balik Surat Pencabutan Kuasa Bharada E

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.