Kompas.com - 30/04/2013, 09:18 WIB
Penulis ING
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengacara yang juga mantan Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra menyebut kejaksaan tak konsisten dalam melakukan eksekusi terhadap mantan Kepala Bareskrim Komjen (Purn) Susno Duadji. Seperti diketahui, pada Rabu (24/4/2013) lalu, kejaksaan gagal melakukan eksekusi terhadap Susno. Susno dan tim kuasa hukumnya menolak eksekusi karena menilai putusan kasasi Mahkamah Agung cacat hukum dan tidak memuat perintah eksekusi sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Menurut Yusril, kejaksaan tak konsisten karena pada kasus yang menimpa warga negara India, Suresh, kejaksaan mengakui putusan MA batal demi hukum. Dalam kasus Suresh, putusan MA salah menyebutkan kewarganegaraannya sehingga eksekusi tidak dapat dilaksanakan.

"Jaksa PK (peninjauan kembali). Setelah PK perbaiki warga negara Suresh, putusan dilaksanakan. Suresh dieksekusi setelah putusan tidak batal demi hukum lagi. Kenapa untuk Suresh jaksa akui putusannya batal demi hukum, sedangkan Susno tidak? Kenapa untuk bangsa asing, India, kejaksaan bersikap arif, tetapi terhadap bangsa sendiri begitu ngotot?" papar Yusril, dalam akun Twitter-nya, @YusrilIhza_Mhd, Senin (29/4/2013).

Pernyataan yang sama juga dituangkan Yusril dalam tulisannya, "Mengapa Kejaksaan Tidak Konsisten?", yang di-posting di akun Kompasiana miliknya.

Selain kasus Suresh, kata Yusril, penyikapan berbeda juga dilakukan jaksa terhadap putusan PK Tommy Soeharto dalam kasus tukar guling Goro dengan Bulog tahun 2001. Menurutnya, saat itu, kejaksaan menyatakan putusan PK Mahkamah Agung dalam perkara Tommy batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP. 

"Kalau Tommy Suharto huruf d, Susno huruf k KUHAP, yang menurut Pasal 197 ayat 2 sama-sama batal demi hukum. Jaksa berpendapat, karena putusan MA tentang Tommy Suharto batal demi hukum, putusan itu tidak bisa dieksekusi," kata Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang ini.

Lebih lanjut, Yusril mengungkapkan, saat itu, ketika kejaksaan menyatakan putusan Tommy batal demi hukum, ia berstatus sebagai buronan. Kemudian, masih menurut Yusril, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menulis surat kepada MA tanggal 25 September dan 1 Oktober 2001. Isi kedua surat itu sama, yaitu kejaksaan berpendapat bahwa putusan MA batal demi hukum dan tidak bisa dieksekusi karena tidak memenuhi Pasal 197 Ayat (1) huruf d. 

"Kedua surat Kajari Jaksel di atas dilayangkan ke MA, mustahil Kejaksaan Agung tidak tahu. Perkara Tommy saat itu sangat menghebohkan. Pertanyaan saya pada Kejagung, kenapa dalam perkara Tommy Suharto, jaksa akui putusan itu batal demi hukum, tapi tidak pada Susno?" kata Yusril.

"Saya tunggu tanggapan Kejagung dan silhkan Anda komentari," lanjutnya.

Jaksa tak mau PK

Menurut Yusril, saat di Mapolda Jawa Barat, dalam proses eksekusi pekan lalu, Susno telah mengatakan kepada Aspidsus DKI Jakarta untuk mengajukan PK terhadap kasusnya. Ia tetap berpendapat putusannya cacat dan batal demi hukum, seperti halnya kasus Suresh.

"Kata Susno, 'Kalau saya tetap dihukum oleh PK dan ada perintah penahanan Pasal 197 Ayat 1 huruf k KUHAP, saya patuh. Silakan saya dieksekusi," kata Yusril menirukan ucapan Susno.

Namun, ujar Yusril, saat itu, jaksa menolak permintaan Susno. "Malah balik minta agar Susno yang ajukan PK, tapi eksekusi harus dilaksanakan lebih dulu. Susno menolak permintaan jaksa. 'Untuk apa saya PK, putusan saya ini cacat dan batal demi hukum'" lanjut Yusril.

Karena itu, dialog berakhir dengan deadlock. Susno pun gagal dieksekusi kejaksaan.

Akar perdebatan

Argumentasi hukum yang digunakan pihak Susno untuk menolak eksekusi adalah ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf k UU Nomor 81 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketentuan pasal itu menyatakan bahwa surat pemidanaan harus memuat perintah agar terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan, atau dibebaskan. Pihak Susno menafsirkan, sesuai Pasal 197 Ayat 2 putusan batal demi hukum jika tak memuat perintah eksekusi.

Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP ini pernah diuji materi di Mahkamah Konstitusi. Permohonan diajukan oleh Parlin Riduansyah. Saat itu, Yusril Izha Mahendra bertindak sebagai kuasa hukumnya.

Dalam putusan yang dibacakan pada 22 November 2012, MK berpendapat, dalam penjelasan KUHP disebutkan, apabila terjadi kekhilafan atau kekeliruan dalam penulisan pidana seperti diatur Pasal 197, maka tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Sebagai hamba Tuhan yang tidak sempurna, menurut MK, hakim dapat membuat kekeliruan, baik disengaja maupun tidak disengaja.

"Sungguh sangat ironis bahwa terdakwa sudah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana lalu putusannya tidak dapat dieksekusi hanya karena tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan," demikian bunyi putusan MK.

MK juga berpendapat, jika perkaranya berdampak tidak meluas seperti penghinaan, mungkin tidak terlalu merugikan kepentingan umum jika putusan dinyatakan batal demi hukum. Namun, jika perkaranya berdampak sangat luas seperti korupsi, tetapi harus batal demi hukum, pendapat MK, putusan itu akan sangat melukai rasa keadilan masyarakat.

Susno muncul di Youtube

Setelah gagalnya proses eksekusi, keberadaan Susno misterius. Ia diburu kejaksaan dan kepolisian. Kejaksaan Agung telah menetapkan statusnya sebagai buron. Namun, pada Senin (29/4/2013) sore, muncul video Susno di Youtube.

Video tersebut diunggah oleh akun Yohana Celia sekitar pukul 16.00. Susno tampak mengenakan batik dengan motif berwarna hitam dan putih. Ia bicara di sebuah tempat dengan latar belakang putih. Dalam video berdurasi 15 menit 34 detik itu, Susno mengatakan, ia berada di daerah pemilihannya di dapil 1 Jawa Barat. Susno merupakan bakal calon legislatif Partai Bulan Bintang.

"Saya berada dalam keadaan sehat walafiat. Saya berada di daerah pemilihan saya di dapil 1 Jawa Barat. Tidak benar saya melarikan diri. Saya tidak berada di muka umum untuk menghindari eksekusi liar," kata Susno.

Ia menuding jaksa mempertontonkan ketidakpatutan hukum saat mencoba mengeksekusi dirinya beberapa waktu lalu di kediamannya di kawasan Dago Pakar, Bandung. Ia menyatakan, eksekusi yang dilakukan jaksa tidak memiliki dasar hukum.

Baca juga:
Dari Tempat Persembunyian, Susno Duadji Bicara di Youtube
Sembunyi di Jabar, Susno Samakan Diri dengan Galileo
Susno Tantang Jaksa Agung Basrief Arief

Berita terkait eksekusi Susno dapat diikuti dalam topik:
Eksekusi Susno Duadji

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Mahfud MD: Buya Syafii Ubah Pandangan Saya Tentang Ideologi dan Beragama

    Mahfud MD: Buya Syafii Ubah Pandangan Saya Tentang Ideologi dan Beragama

    Nasional
    Densus 88: Mahasiswa Tersangka Teroris di Malang Kirim Uang untuk Keluarga Napiter

    Densus 88: Mahasiswa Tersangka Teroris di Malang Kirim Uang untuk Keluarga Napiter

    Nasional
    Buya Syafii Maarif Meninggal, Megawati Beri Pengarahan Khusus bagi Keluarga Besar PDI-P dan BPIP

    Buya Syafii Maarif Meninggal, Megawati Beri Pengarahan Khusus bagi Keluarga Besar PDI-P dan BPIP

    Nasional
    Jokowi: Selamat Jalan Sang Guru Bangsa, Buya Syafi'i Maarif

    Jokowi: Selamat Jalan Sang Guru Bangsa, Buya Syafi'i Maarif

    Nasional
    Buya Syafii Maarif Tutup Usia, Jusuf Kalla: Kita Kehilangan Guru Bangsa

    Buya Syafii Maarif Tutup Usia, Jusuf Kalla: Kita Kehilangan Guru Bangsa

    Nasional
    Tren Vonis Ringan Koruptor di 2021 dan KY yang Dinilai Cuma 'Pajangan'

    Tren Vonis Ringan Koruptor di 2021 dan KY yang Dinilai Cuma "Pajangan"

    Nasional
    Megawati Kenang Buya Syafii Marif sebagai Sosok Saleh yang Rendah Hati

    Megawati Kenang Buya Syafii Marif sebagai Sosok Saleh yang Rendah Hati

    Nasional
    Kenangan Terakhir Jokowi Bersama Buya Syafii Maarif...

    Kenangan Terakhir Jokowi Bersama Buya Syafii Maarif...

    Nasional
    Golkar Berduka atas Wafatnya Buya Syafii Maarif: Bangsa Indonesia Sangat Kehilangan Tokoh Besar

    Golkar Berduka atas Wafatnya Buya Syafii Maarif: Bangsa Indonesia Sangat Kehilangan Tokoh Besar

    Nasional
    Kenang Buya Syafii, Anwar Abbas: Jangan Coba-coba Iming-imingi Beliau Kemewahan

    Kenang Buya Syafii, Anwar Abbas: Jangan Coba-coba Iming-imingi Beliau Kemewahan

    Nasional
    Wapres: Keteladanan Buya Syafii Maarif Wajib Kita Teladani

    Wapres: Keteladanan Buya Syafii Maarif Wajib Kita Teladani

    Nasional
    Buya Syafii Wafat, Jokowi Melayat ke Masjid Kauman Yogyakarta

    Buya Syafii Wafat, Jokowi Melayat ke Masjid Kauman Yogyakarta

    Nasional
    Sebelum Wafat, Kondisi Buya Syafii Maarif Sempat Membaik, Kembali 'Drop' dan Dirawat di RS

    Sebelum Wafat, Kondisi Buya Syafii Maarif Sempat Membaik, Kembali "Drop" dan Dirawat di RS

    Nasional
    PPP Kenang Buya Syafii Maarif Sosok yang Teduh dan Ajarkan Moderasi Beragama

    PPP Kenang Buya Syafii Maarif Sosok yang Teduh dan Ajarkan Moderasi Beragama

    Nasional
    Jenazah Buya Syafii Maarif akan Dishalatkan di Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta

    Jenazah Buya Syafii Maarif akan Dishalatkan di Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.