Kompas.com - 30/04/2013, 06:40 WIB
Penulis Ilham Khoiri
|
EditorRobert Adhi Ksp

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah tren partai mengajukan calon anggota legislatif, Partai Keadilan Sejahtera kembali menegaskan tidak mengajukan satu pun caleg dari kalangan pesohor untuk Pemilu 2014 ini. Meski sebagian selebritis itu punya kemampuan, tetapi mereka sulit memenuhi syarat rekam jejak bagus dan loyal pada partai, serta diterima oleh kader.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman, mengungkapkan itu di Jakarta, Senin (29/4).

Pada Pemilu 2014, sejumlah partai politik kembali mengajukan calon anggota legislatif (caleg) dari kalangan pesohor, seperti penyanyi, bintang iklan, dan pemain film atau sinetron. Mereka masuk daftar caleg sementara (DCS) yang disetorkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Mohamad Sohibul Iman menjelaskan, PKS sejak awal dideklarasikan sebagai partai kader sehingga menggunakan tatacara kader dalam rekrutmen caleg. Untuk itu, partai menetapkan tiga kriteria. Pertama, caleg harus memiliki kemampuan sesuai kebutuhan di parlemen.

Kedua, punya rekam jejak moral dan loyalitas pada partai. Ketiga, setiap caleg mesti diterima oleh kader partai yang dijajaki lewat pemilihan internal raya. Para pesohor sulit memenuhi tiga syarat itu sekaligus, terutama rekam jejak loyal pada partai dan diterima kader.

"Bagaimana pesohor punya loyalitas partai, kalau mereka dicomot begitu saja di tengah jalan," katanya. Sohibul Iman tidak menampik bahwa kalangan pesohor memiliki popularitas yang merupakan modal besar untuk terpilih dalam pemilu legislatif secara langsung dengan sistem suara terbanyak.

Namun, popularitas saja dianggap tidak cukup untuk menjadikan seseorang sebagai legislatif yang berkualitas. Meski demikian, PKS tetap membuka diri terhadap tokoh-tokoh dari luar kader sendiri.

"Kami tidak menutup sama sekali hadirnya tokoh-tokoh berkualitas dan bereputasi baik, seperti dari jalur Dewan Pakar, baik di pusat maupun daerah. Jadi, kami tetap seimbangkan antara kaderisasi dan perluasan," katanya. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kabar Lili Pintauli Suap Dewas agar Tak Disidang Etik, Ini Kata KPK

Soal Kabar Lili Pintauli Suap Dewas agar Tak Disidang Etik, Ini Kata KPK

Nasional
Wapres dan Menkes Beda Sikap soal Masker, Pemerintah Diminta Satu Suara

Wapres dan Menkes Beda Sikap soal Masker, Pemerintah Diminta Satu Suara

Nasional
Memasuki Masa Liburan Sekolah, Kemenkes Minta Guru Pantau Status Vaksinasi Murid

Memasuki Masa Liburan Sekolah, Kemenkes Minta Guru Pantau Status Vaksinasi Murid

Nasional
Presiden ACT Sampaikan Permohonan Maaf ke Donatur dan Masyarakat Indonesia

Presiden ACT Sampaikan Permohonan Maaf ke Donatur dan Masyarakat Indonesia

Nasional
PPATK Sudah Sampaikan Dugaan Penyelewengan Dana ACT ke BNPT dan Densus 88

PPATK Sudah Sampaikan Dugaan Penyelewengan Dana ACT ke BNPT dan Densus 88

Nasional
Cegah Turunnya Wisawatan ke TN Komodo, Sandiaga: Kita Bangun Destinasi Penyangga di Labuan Bajo dan Wae Rebo

Cegah Turunnya Wisawatan ke TN Komodo, Sandiaga: Kita Bangun Destinasi Penyangga di Labuan Bajo dan Wae Rebo

Nasional
Bertolak ke Semarang, Jokowi Akan Hadiri Upacara Hari Bhayangkara Besok

Bertolak ke Semarang, Jokowi Akan Hadiri Upacara Hari Bhayangkara Besok

Nasional
Keliling Indonesia untuk Konsolidasi Partai, PDI-P: Mbak Puan Ketua Bidang Politik

Keliling Indonesia untuk Konsolidasi Partai, PDI-P: Mbak Puan Ketua Bidang Politik

Nasional
PPATK Sudah Proses Indikasi Penyelewengan Dana ACT Sejak Lama

PPATK Sudah Proses Indikasi Penyelewengan Dana ACT Sejak Lama

Nasional
UPDATE 4 Juli: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 96,7 Persen, Dosis Kedua 81,2 Persen

UPDATE 4 Juli: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 96,7 Persen, Dosis Kedua 81,2 Persen

Nasional
Wapres dan Menkes Beda Pendapat soal Masker, Pemerintah Diminta Konsisten

Wapres dan Menkes Beda Pendapat soal Masker, Pemerintah Diminta Konsisten

Nasional
Gelombang Subvarian BA.4 dan BA.5 Diprediksi Lebih Lama dari Delta, Warga Diminta Waspada sampai Oktober

Gelombang Subvarian BA.4 dan BA.5 Diprediksi Lebih Lama dari Delta, Warga Diminta Waspada sampai Oktober

Nasional
PPATK Temukan Indikasi Penyelewengan Dana ACT untuk Kepentingan Pribadi dan Aktivitas Terlarang

PPATK Temukan Indikasi Penyelewengan Dana ACT untuk Kepentingan Pribadi dan Aktivitas Terlarang

Nasional
Pemerintah Diminta Tangani PMK Sebelum Idul Adha agar Tak Ganggu Ekonomi

Pemerintah Diminta Tangani PMK Sebelum Idul Adha agar Tak Ganggu Ekonomi

Nasional
PKS Sebut Belum Ada Ajakan Gabung Koalisi Gerindra-PKB

PKS Sebut Belum Ada Ajakan Gabung Koalisi Gerindra-PKB

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.