Kompas.com - 29/04/2013, 19:07 WIB
Penulis Hindra Liauw
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen (Purn) Susno Duadji menegaskan dirinya tidak akan melakukan upaya hukum terkait putusan Mahkamah Agung menolak pengajuan kasasi Susno dan mengembalikan vonis Susno berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Susno berpendapat, putusan MA itu memutuskan perkaranya batal demi hukum.

"Kalau Jaksa Agung (Basrief Arief) tidak puas, silakan lakukan upaya hukum sesuai prosedur dan ketentuan undang-undang yang berlaku," kata Susno yang berbicara dari tempat persembunyiannya di Jawa Barat, Senin (29/4/2013). Pernyataan ini disampaikan purnawirawan jenderal bintang tiga tersebut melalui Youtube.

"Putusan MA tidak mencantumkan Susno dihukum sekian tahun, atau sekian bulan, sekian hari, sekian menit. (Putusan MA) juga tidak memerintahkan Susno masuk ke penjara karena memang tidak ada hukumannya. Putusan pengadilan tidak boleh ditafsirkan," tegasnya.

Susno mempertanyakan sikap kejaksaan yang bersikeras untuk melakukan eksekusi. "Apa motivasinya? Apa ada tekanan tertentu? Apakah tujuannya politik karena saya adalah (bakal) caleg," katanya.

Sebelumnya, Avian Tumengkol, yang mengaku juru bicara Susno, mengingatkan supaya Basrief menempuh jalur hukum yang benar apabila tidak puas dengan putusan MA dan Mahkamah Konstitusi.

"Bukan dengan cara memaksakan kehendak sendiri dengan cara tidak menghormati hukuman dan memaksakan kehendak," kata Avian.

Pada kesempatan tersebut, Susno mengkritik pimpinan lembaga peradilan yang mencampuri urusan perkaranya. Pasca-putusan MA dan MK, sejumlah hakim dan mantan konstitusi turut berkomentar. "Saya imbau pimpinan lembaga peradilan jangan menyeberang dan mencampuri urusan peradilan lain. Tidak perlu mengatakan Susno Duadji dapat dieksekusi. Ini sudah terlalu dalam mencampuri," katanya.

"Saya mohon kepada pihak yang lain juga untuk tidak berkomentar kalau tidak mengetahui permasalahannya," tukasnya.

Perdebatan soal Pasal 197 KUHAP

Perdebatan soal sah tidaknya eksekusi yang dilakukan kejaksaan bermula dari penolakan pihak Susno. Susno dan kuasa hukumnya menilai, putusan kasasi MA tidak mencantumkan perintah penahanan. Oleh karena itu, pihak Susno berdalih, eksekusi tak bisa dilakukan. Tidak dicantumkannya perintah penahanan, dalam pandangan pihak Susno, membuat putusan itu batal demi hukum.

Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

    Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

    Nasional
    KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

    KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

    Nasional
    Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

    Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

    Nasional
    Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

    Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

    Nasional
    Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

    Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

    Nasional
    Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

    Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

    Nasional
    Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

    Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

    Nasional
    Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

    Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

    Nasional
    Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

    Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

    Nasional
    Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

    Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

    Nasional
    Jokowi: Peran WHO Belum Mencakup Banyak Hal Strategis untuk Dunia

    Jokowi: Peran WHO Belum Mencakup Banyak Hal Strategis untuk Dunia

    Nasional
    AMAN: Kemungkinan Tukar Guling Lahan Konsesi untuk IKN Akan Ancam Masyarakat Adat di Wilayah Lain

    AMAN: Kemungkinan Tukar Guling Lahan Konsesi untuk IKN Akan Ancam Masyarakat Adat di Wilayah Lain

    Nasional
    Rumah Sedang Direnovasi Jadi Dalih Arteria Dahlan Parkir Mobil di DPR

    Rumah Sedang Direnovasi Jadi Dalih Arteria Dahlan Parkir Mobil di DPR

    Nasional
    Kemenlu Dorong Uni Emirat Arab Bantu Lepaskan ABK WNI yang Ditahan Milisi Houthi

    Kemenlu Dorong Uni Emirat Arab Bantu Lepaskan ABK WNI yang Ditahan Milisi Houthi

    Nasional
    Pemerintah Alokasikan Anggaran Penurunan Stunting 2022 Rp 25 Triliun

    Pemerintah Alokasikan Anggaran Penurunan Stunting 2022 Rp 25 Triliun

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.