Kompas.com - 29/04/2013, 18:44 WIB
Penulis Hindra Liauw
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Kabareskrim Polri Komjen (Purn) Susno Duadji kembali menegaskan bahwa dirinya tetap berkeyakinan bahwa putusan MA menyatakan bahwa dirinya bebas demi hukum terkait kasus korupsi PT Salmah Arowana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat. Susno mengatakan, dirinya tetap berpegang teguh pada pendiriannya kendati ditentang pakar hukum dan media.

"Saya tidak takut walaupun yang berpendirian seperti saya adalah minoritas," kata Susno yang berbicara dari tempat persembunyiannya di Jawa Barat, Senin (29/4/2013). Pernyataan ini disampaikan purnawirawan jenderal bintang tiga itu melalui Youtube.

"Sejarah membuktikan, Galileo Galilei, dalam rangka mempertahankan kebenaran bahwa Bumi berputar, dan Matahari yang diam. Pada era itu, gereja dan masyarakat berpendapat, Matahari yang berputar. Demi mempertahankan ini, Galileo dihukum mati. Sekian ratus tahun kemudian, ilmu pengetahuan dan teknologi membuktikan bahwa Matahari yang diam, dan planet lain, termasuk Bumi, yang berputar," ujarnya.

"Saya pun demikian. Walaupun kebenaran yang saya pertahankan tidak saya nikmati, dan mungkin saya meninggal, saya akan pertahankan. Jadi, saya mohon pengertian rakyat Indonesia," katanya.

Susno mengklaim, apa yang dilakukan ini adalah demi tegaknya hukum di Indonesia. Bahkan, Susno mengatakan bahwa langkahnya untuk bersembunyi di Jabar adalah bentuk perlawanannya terhadap kezaliman.

Perdebatan soal Pasal 197 KUHAP

Perdebatan soal sah tidaknya eksekusi yang dilakukan kejaksaan bermula dari penolakan pihak Susno. Susno dan kuasa hukumnya menilai, putusan kasasi MA tidak mencantumkan perintah penahanan. Oleh karena itu, pihak Susno berdalih, eksekusi tak bisa dilakukan. Tidak dicantumkannya perintah penahanan, dalam pandangan pihak Susno, membuat putusan itu batal demi hukum.

Mereka mengacu pada ketentuan Pasal 197 Ayat 2 yang menyatakan bahwa putusan batal demi hukum jika tidak memuat ketentuan Pasal 197 Ayat 1 KUHAP. Adapun Pasal 197 Ayat 1 huruf k menyatakan bahwa surat pemidanaan di antaranya harus memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.

Pasal tersebut pernah diajukan uji materi oleh Parlin Riduansyah dengan Yusril sebagai kuasa hukumnya. Pemohon meminta agar mendalilkan bahwa Pasal 197 Ayat (1) huruf k juncto Pasal 197 Ayat (2) sepanjang frasa "batal demi hukum" UU 8/1981 bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D Ayat (1), dan 28G Ayat (1) UUD 1945 karena memuat rumusan yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Uji materi ini ditolak oleh MK melalui putusan yang dibacakan pada 22 November 2012. Dalam pendapatnya, MK menyatakan bahwa penafsiran tidak dimuatnya ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf k dalam surat pemidanaan akan mengakibatkan putusan batal demi hukum, justru bertentangan dengan UUD 1945.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Usai Dilantik jadi Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki Dapat 5 PR Ini dari Mendagri

    Usai Dilantik jadi Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki Dapat 5 PR Ini dari Mendagri

    Nasional
    43 Kilogram Kokain di Perairan Anambas, Polri Duga Sengaja Dibuang untuk Diambil Penjemput

    43 Kilogram Kokain di Perairan Anambas, Polri Duga Sengaja Dibuang untuk Diambil Penjemput

    Nasional
    Profil Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Pernah Emban Jabatan Strategis TNI AD

    Profil Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Pernah Emban Jabatan Strategis TNI AD

    Nasional
    Kemenlu Masih Tunggu Laporan KBMB Soal Penyebab 25 Buruh Migran Indonesia Meninggal di Sabah

    Kemenlu Masih Tunggu Laporan KBMB Soal Penyebab 25 Buruh Migran Indonesia Meninggal di Sabah

    Nasional
    Duduk Perkara Dugaan Penyelewengan Dana Sumbangan ACT Berujung Pencabutan Izin

    Duduk Perkara Dugaan Penyelewengan Dana Sumbangan ACT Berujung Pencabutan Izin

    Nasional
    KSP Sebut Proyek Jalan Trans Papua Tak Akan Rampas Hak Masyarakat Adat

    KSP Sebut Proyek Jalan Trans Papua Tak Akan Rampas Hak Masyarakat Adat

    Nasional
    Bareskrim Telusuri Pemilik 43 Paket Kokain Misterius di Anambas Kepri

    Bareskrim Telusuri Pemilik 43 Paket Kokain Misterius di Anambas Kepri

    Nasional
    Parpol Perlu Segera Bentuk Koalisi, jika Tak Mau Dicap Hanya Jadi EO

    Parpol Perlu Segera Bentuk Koalisi, jika Tak Mau Dicap Hanya Jadi EO

    Nasional
    Kemenkumham Serahkan Draf RKUHP ke DPR Rabu Siang Ini

    Kemenkumham Serahkan Draf RKUHP ke DPR Rabu Siang Ini

    Nasional
    Kementerian KP Gandeng FAO Kembangkan Smart Fisheries Village di Sumsel

    Kementerian KP Gandeng FAO Kembangkan Smart Fisheries Village di Sumsel

    Nasional
    Mayjen (Purn) Achmad Marzuki Resmi Jabat Gubernur Aceh

    Mayjen (Purn) Achmad Marzuki Resmi Jabat Gubernur Aceh

    Nasional
    Ketua DPP Golkar: Rasanya Kami Tak Mungkin Koalisi Bersama Demokrat dengan Tinggalkan KIB

    Ketua DPP Golkar: Rasanya Kami Tak Mungkin Koalisi Bersama Demokrat dengan Tinggalkan KIB

    Nasional
    PKS di Simpang Jalan

    PKS di Simpang Jalan

    Nasional
    Mengenal MLRS Vampire, Alutsista Roket Mutakhir Andalan Korps Marinir

    Mengenal MLRS Vampire, Alutsista Roket Mutakhir Andalan Korps Marinir

    Nasional
    KSP: Peluncuran Migor Curah Kemasan untuk Jangkau Distribusi ke Daerah Sulit

    KSP: Peluncuran Migor Curah Kemasan untuk Jangkau Distribusi ke Daerah Sulit

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.