Kompas.com - 29/04/2013, 18:44 WIB
Penulis Hindra Liauw
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Kabareskrim Polri Komjen (Purn) Susno Duadji kembali menegaskan bahwa dirinya tetap berkeyakinan bahwa putusan MA menyatakan bahwa dirinya bebas demi hukum terkait kasus korupsi PT Salmah Arowana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat. Susno mengatakan, dirinya tetap berpegang teguh pada pendiriannya kendati ditentang pakar hukum dan media.

"Saya tidak takut walaupun yang berpendirian seperti saya adalah minoritas," kata Susno yang berbicara dari tempat persembunyiannya di Jawa Barat, Senin (29/4/2013). Pernyataan ini disampaikan purnawirawan jenderal bintang tiga itu melalui Youtube.

"Sejarah membuktikan, Galileo Galilei, dalam rangka mempertahankan kebenaran bahwa Bumi berputar, dan Matahari yang diam. Pada era itu, gereja dan masyarakat berpendapat, Matahari yang berputar. Demi mempertahankan ini, Galileo dihukum mati. Sekian ratus tahun kemudian, ilmu pengetahuan dan teknologi membuktikan bahwa Matahari yang diam, dan planet lain, termasuk Bumi, yang berputar," ujarnya.

"Saya pun demikian. Walaupun kebenaran yang saya pertahankan tidak saya nikmati, dan mungkin saya meninggal, saya akan pertahankan. Jadi, saya mohon pengertian rakyat Indonesia," katanya.

Susno mengklaim, apa yang dilakukan ini adalah demi tegaknya hukum di Indonesia. Bahkan, Susno mengatakan bahwa langkahnya untuk bersembunyi di Jabar adalah bentuk perlawanannya terhadap kezaliman.

Perdebatan soal Pasal 197 KUHAP

Perdebatan soal sah tidaknya eksekusi yang dilakukan kejaksaan bermula dari penolakan pihak Susno. Susno dan kuasa hukumnya menilai, putusan kasasi MA tidak mencantumkan perintah penahanan. Oleh karena itu, pihak Susno berdalih, eksekusi tak bisa dilakukan. Tidak dicantumkannya perintah penahanan, dalam pandangan pihak Susno, membuat putusan itu batal demi hukum.

Mereka mengacu pada ketentuan Pasal 197 Ayat 2 yang menyatakan bahwa putusan batal demi hukum jika tidak memuat ketentuan Pasal 197 Ayat 1 KUHAP. Adapun Pasal 197 Ayat 1 huruf k menyatakan bahwa surat pemidanaan di antaranya harus memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.

Pasal tersebut pernah diajukan uji materi oleh Parlin Riduansyah dengan Yusril sebagai kuasa hukumnya. Pemohon meminta agar mendalilkan bahwa Pasal 197 Ayat (1) huruf k juncto Pasal 197 Ayat (2) sepanjang frasa "batal demi hukum" UU 8/1981 bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D Ayat (1), dan 28G Ayat (1) UUD 1945 karena memuat rumusan yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Uji materi ini ditolak oleh MK melalui putusan yang dibacakan pada 22 November 2012. Dalam pendapatnya, MK menyatakan bahwa penafsiran tidak dimuatnya ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf k dalam surat pemidanaan akan mengakibatkan putusan batal demi hukum, justru bertentangan dengan UUD 1945.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Muhaimin Iskandar Berniat Maju Capres, Mengaku Diperintah Kiai

    Muhaimin Iskandar Berniat Maju Capres, Mengaku Diperintah Kiai

    Nasional
    Dubes RI di AS Rosan Roeslani Serahkan Surat-surat Kepercayaan ke Joe Biden

    Dubes RI di AS Rosan Roeslani Serahkan Surat-surat Kepercayaan ke Joe Biden

    Nasional
    Kasus Suap Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Panggil 3 Lurah sebagai Saksi

    Kasus Suap Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Panggil 3 Lurah sebagai Saksi

    Nasional
    WNI Pekerja Pertanian Bakal Bebas Visa Untuk Bekerja di Australia

    WNI Pekerja Pertanian Bakal Bebas Visa Untuk Bekerja di Australia

    Nasional
    Akhir Drama Pernyataan Arteria Dahlan, Minta Maaf dan Dijatuhi Sanksi oleh PDI-P

    Akhir Drama Pernyataan Arteria Dahlan, Minta Maaf dan Dijatuhi Sanksi oleh PDI-P

    Nasional
    Polri Akan Tindak Penimbun Minyak Goreng Rp 14.000, Ancamannya Denda Rp 50 Miliar

    Polri Akan Tindak Penimbun Minyak Goreng Rp 14.000, Ancamannya Denda Rp 50 Miliar

    Nasional
    7 Atensi Prabowo Terkait Pertahanan dalam Rapim Kemenhan 2022

    7 Atensi Prabowo Terkait Pertahanan dalam Rapim Kemenhan 2022

    Nasional
    KPU Usulkan Alternatif Jadwal Pemilu 14 Februari 2024

    KPU Usulkan Alternatif Jadwal Pemilu 14 Februari 2024

    Nasional
    OTT Hakim PN Surabaya: Dugaan Kongkalikong Bubarkan Perusahaan untuk Bagi Keuntungan

    OTT Hakim PN Surabaya: Dugaan Kongkalikong Bubarkan Perusahaan untuk Bagi Keuntungan

    Nasional
    Bertambah 51, Total Pasien Covid-19 di Wisma Atlet 2.687

    Bertambah 51, Total Pasien Covid-19 di Wisma Atlet 2.687

    Nasional
    Lebih dari 2.000 Kasus Covid-19 Sehari dan 1.000 Omicron, Indonesia Masuki Gelombang 3 Pandemi

    Lebih dari 2.000 Kasus Covid-19 Sehari dan 1.000 Omicron, Indonesia Masuki Gelombang 3 Pandemi

    Nasional
    Itong Isanini Tersangka Suap, KY Ungkap Laporan Pelanggaran Etik Hakim di Jatim Ranking Dua

    Itong Isanini Tersangka Suap, KY Ungkap Laporan Pelanggaran Etik Hakim di Jatim Ranking Dua

    Nasional
    Tertutupnya Mabes Polri soal Asal Usul Pelat Mirip Polisi yang Dimiliki Arteria Dahlan

    Tertutupnya Mabes Polri soal Asal Usul Pelat Mirip Polisi yang Dimiliki Arteria Dahlan

    Nasional
    Itong Isnaini Tersangka, KY: Ada Dugaan Pelanggaran Etik Hakim

    Itong Isnaini Tersangka, KY: Ada Dugaan Pelanggaran Etik Hakim

    Nasional
    Satgas Sebut Belum Ada Gejala Khas yang Timbul akibat Varian Omicron

    Satgas Sebut Belum Ada Gejala Khas yang Timbul akibat Varian Omicron

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.