Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Harus Evaluasi Kinerja Kapolda Jabar

Kompas.com - 29/04/2013, 16:47 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Susno yang menolak untuk dieksekusi oleh pihak kejaksaan meski putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap merupakan tindakan melawan hukum. Kapolri Jenderal Timur Pradopo pun diminta turun tangan untuk menangani persoalan ini. Ada indikasi perlakuan istimewa yang diberikan Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Tubagus Angkawijaya kepada mantan Kabareskrim Komjen (Purn) Susno Duadji.

Hal itu dikatakan Koordinator Riset Imparsial Ghufron Mabruri, Senin (29/4/2013). Menurutnya, langkah yang dilakukan oleh Susno telah mencoreng wibawa hukum. Karena sebagai seorang yang pernah bekerja di bidang penegakkan hukum, Susno tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

"Apapun alasannya, tidak bisa dan tidak boleh seorang warga negara yang sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap lari dari proses eksekusi," kata Ghufron.

Terkait upaya perlindungan, Ghufron menyatakan, Kapolri seharusnya mengevaluasi dan menindak tegas tindakan Irjen Tubagus jika memang terbukti memberikan perintah untuk melindungi Susno. Polri, menurutnya, seharusnya dapat bekerja sama dengan kejaksaan pada saat penangkapan Susno.

"Jika Mabes Polri tidak melakukan evaluasi terhadap Kapolda Jabar, maka benar adanya Mabes Polri melindungi Susno Duadji. Penting untuk diingat, sikap Susno adalah bentuk sikap melawan hukum sehingga evaluasi terhadap Kapolda Jawa Barat adalah keharusan," katanya.

Hal yang harus dilakukan kejaksaan saat ini, menurutnya, harus bekerja sama secara aktif dengan Mabes Polri agar jenderal bintang itu dapat segera dieksekusi.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Nasional
    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Nasional
    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    Nasional
    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Nasional
    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Nasional
    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Nasional
    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    Nasional
    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Nasional
    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Nasional
    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Nasional
    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    Nasional
    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Nasional
    Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

    Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

    Nasional
    Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

    Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

    Nasional
    KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

    KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com