Kompas.com - 29/04/2013, 14:40 WIB
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Korupsi di DPR diprediksi masih akan terulang mengingat biaya politik yang semakin mahal. Semakin mahal biaya politik, semakin besar juga kemungkinan anggota legislatif untuk mencari dana haram dari kedudukannya.

Menurut hitung-hitungan Koordinator FORMAPPI Sebastian Salam, secara logika rata-rata dana kampanye yang dibutuhkan pada Pemilu 2014 nanti sekitar Rp 6 miliar per orang. Uang sebesar itu tidak akan sanggup dipenuhi dengan gaji 5 tahun menjabat sebagai anggota DPR.

"Logika tiap bulan gaji Rp 60 Juta, tiap tahunnya sekitar Rp 700 juta-an. Selama lima tahun sekitar Rp 3 miliaran. Dengan cara seperti itu maka banyak anggota DPR yang bermain di izin-izin proyek pertambangan dan perkebunan," kata Sebastian dalam acara diskusi kemandirian bangsa keenam dengan tema "Mencegah Dana Asing dan Dana Haram pada Pemilu 2014" di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2013).

Selain itu, menurut Sebastian, biaya politik yang makin besar menyebabkan partai politik hanya merekrut orang yang punya uang untuk menjadi calegnya. Sementara sejumlah caleg yang lain akan berusaha mendapatkan dana dari sejumlah pihak yang nantinya ketika mereka terpilih, pihak pemberi dana tersebut akan mereka perjuangkan segala kepentingannya.

"Ada yang ngaku ketika dia terpilih dia akan memperjuangkan proyek bagi orang yang mendanainya. Jadi, politisi mengamankan proyek untuk korporasi atau pihak yang telah mendanainya. Tidak hanya pihak asing, kepentingan korporasi dalam negeri juga sangat kuat," jelasnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pesisir Utara Jawa Darurat Tenggelam

    Pesisir Utara Jawa Darurat Tenggelam

    Nasional
    Alex Noerdin Jadi Tersangka dan Kerugian Negara akibat Kasusnya yang Capai 30 Juta Dollar AS

    Alex Noerdin Jadi Tersangka dan Kerugian Negara akibat Kasusnya yang Capai 30 Juta Dollar AS

    Nasional
    Saat Jokowi Berikan Jaket Hijau Miliknya ke Warga Sumut...

    Saat Jokowi Berikan Jaket Hijau Miliknya ke Warga Sumut...

    Nasional
    Nelayan Lihat Kapal Perang China, TNI AL Siagakan 4 Kapal Perang RI di Natuna

    Nelayan Lihat Kapal Perang China, TNI AL Siagakan 4 Kapal Perang RI di Natuna

    Nasional
    Jepang Peringatkan Warganya soal Ancaman Teror di Indonesia, BIN: Kami Antisipasi

    Jepang Peringatkan Warganya soal Ancaman Teror di Indonesia, BIN: Kami Antisipasi

    Nasional
    Jokowi Divonis Melawan Hukum soal Polusi Udara, Pemerintah Tunggu Kajian KLHK

    Jokowi Divonis Melawan Hukum soal Polusi Udara, Pemerintah Tunggu Kajian KLHK

    Nasional
    Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 245,7 Juta Vaksin Covid-19

    Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 245,7 Juta Vaksin Covid-19

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi dan Promosi 150 Pati | Keterbukaan Krisdayanti soal Gaji Diapresiasi

    [POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi dan Promosi 150 Pati | Keterbukaan Krisdayanti soal Gaji Diapresiasi

    Nasional
    Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

    Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

    Nasional
    Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

    Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

    Nasional
    OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

    OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

    Nasional
    1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

    1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

    Nasional
    Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

    Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

    Nasional
    KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

    KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

    Nasional
    OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

    OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.