Kompas.com - 27/04/2013, 07:19 WIB
Penulis Nina Susilo
|
EditorAgus Mulyadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyaknya artis yang direkrut partai-partai politik sebagai calon legislatif, menunjukkan partai politik mencari cara mudah dan instan untuk mendongkrak perolehan suara. Jalan pintas ini memunculkan kader karbitan yang kualitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Hal ini diungkapkan Peneliti LIPI, Siti Zuhro di Jakarta, Jumat (26/4/2013) petang. "Rekrutmen dan kaderisasi buruk yang dilakukan parpol akhirnya membuat kinerja parlemen tidak membaik. Semestinya, artis tak hanya digunakan sebagai vote getter, tetapi juga sebagai calon anggota dewan. Karenanya, artis dan caleg lainnya perlu dipersiapkan dengan baik," katanya.

Tanpa pendidikan politik, kaderisasi, dan persiapan memadai, parpol merusak nilai-nilai demokrasi Indonesia karena pilar-pilarnya - partai, pemilu, dan parlemen - koropos.

Dalam analisis Indonesia Indicator, lembaga survei yang memantau sekitar 1,6 juta berita sepanjang April 2012-2013 di 337 media daring termasuk media sosial, sebagian artis yang beralih menjadi politisi bisa bertransformasi. Adapula yang tetap berada pada kondisi transisi, adapula yang belum bertransformasi.

Communication Director Indonesia Indicator, Rustika Herlambang, kemarin menjelaskan, transformasi ini terlihat pada berita-berita di seputar pesohor. Sebagai artis, isu yang melekat terkait dirinya, sedangkan sebagai politisi, semestinya ini berubah menjadi isu-isu publik.

Dalam survei, politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka dan Dedi Gumelar serta politisi Partai Golkar Nurul Arifin dan Tantowi Yahya, dinilai mampu bertransformasi dari artis menjadi politisi. Kalaupun diberitakan, isu-isu yang melekat terkait partai politik dan isu publik.

Sebaliknya, Rhoma Irama, Eko Patrio, dan Venna Melinda dinilai masih berada di posisi transisi antara selebitis menuju politisi. Venna misalnya, sudah menjadi kader Partai Demokrat dan anggota DPR. Akan tetapi, akhir-akhir ini Venna lebih banyak diberitakan untuk isu-isu pribadi.

Dalam diskusi yang diselenggarakan Rumah Kebangsaan di Jakarta, Jumat (26/4/2013), politisi PPP Okky Asokawati menilai tidak adil bila artis selalu diberi stigma tidak peka dengan isu publik. Juga tidak adil bila caleg artis dihadapkan dengan caleg kalangan aktivis. Kenyataannya, banyak politisi yang bukan dari kalangan pesohor dan tidak perduli dengan isu-isu sosial.

Di komisi IX DPR, tempat Okky bertugas, pun banyak anggota parlemen yang bukan pesohor dan tidak pernah berbicara dalam rapat-rapat komisi.

Diskusi bertema "Dilematika Politisi Pesohor dalam Rekrutmen Partai Politik" ini juga dihadiri caleg PDIP Edo Kondologit, caleg Partai Nasdem Donny Damara, serta Cornelia Agatha dari Rumah Kebangsaan.

Edo mencalonkan diri sebagai caleg setelah menjalani kaderisasi di PDIP selama tujuh tahun. Dia berharap bisa menjadi jembatan dalam komunikasi Papua dan pemerintah pusat di Jakarta, serta mengurai akar masalah di Papua, yaitu kesenjangan dan ketidakadilan.

Adapun Donny Damara menyadari masyarakat banyak kecewa oleh parpol serta skeptis pada politisi. Karenanya, partai politik bertanggung jawab menyiapkan kader-kadernya. Namun, proses ini memerlukan waktu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi I DPR Kembali Bahas RUU PDP, Cari Titik Temu Soal Lembaga Pengawas

Komisi I DPR Kembali Bahas RUU PDP, Cari Titik Temu Soal Lembaga Pengawas

Nasional
KPK Periksa Tersangka Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Periksa Tersangka Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

Nasional
Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

Nasional
Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat 'Restorative Justice'

Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat "Restorative Justice"

Nasional
Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

Nasional
Jokowi Disebut Berpotensi Jadi 'King Maker' pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

Jokowi Disebut Berpotensi Jadi "King Maker" pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

Nasional
DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode 'Omnibus Law'

DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode "Omnibus Law"

Nasional
45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

Nasional
'Exercise' Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

"Exercise" Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

Nasional
Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

Nasional
66 Anggota Dewan Hadir Langsung Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU PPP

66 Anggota Dewan Hadir Langsung Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU PPP

Nasional
Gus Yahya Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Pernyataan Negatif ke PKB

Gus Yahya Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Pernyataan Negatif ke PKB

Nasional
Siapkan Pengamanan Pemilu Serentak 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Brata

Siapkan Pengamanan Pemilu Serentak 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Brata

Nasional
PPKM di Luar Jawa-Bali, Kantor Sektor Non-esensial Bisa WFO Mulai dari 50-100 Persen

PPKM di Luar Jawa-Bali, Kantor Sektor Non-esensial Bisa WFO Mulai dari 50-100 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.