20.000 Orang Dukung Petisi Tolak Alih Fungsi Hutan Lindung Aceh

Kompas.com - 27/04/2013, 07:07 WIB
|
EditorAgus Mulyadi

BANDA ACEH, KOMPAS.com - Petisi secara online menolak alih fungsi hutan lindung Aceh menjadi pertambangan dan perkebunan, telah menembus jumlah sebanyak 20.000 orang. Jumlah itu menunjukkan tingginya antusiasme publik untuk menyelamatkan hutan lindung Aceh. Petisi itu dibuat pada sebuah akun bernama end of the icons.

Direktur Komunikasi Change.org Arief Aziz , Jumat (26/4/2013), mengatakan, tembusnya jumlah pendukung sebanyak 20.000 orang tersebut menjadikan petisi ini termasuk sebagai petisi terbesar. "Selain secara otomatis masuk ke kotak email target, mereka berencana untuk menemui target petisi, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan atau Gubernur Aceh," katanya.

Dukungan dalam petisi online yang mencapai 20.000 orang te rsebut datang dari berbagai provinsi di Indonesia, bahkan luar negeri. Mereka mendukung petisi di laman http://change.org/selamatkanAceh.

Seorang penandatangan petisi, Muhammad Fathahillah Zuhri, menyatakan, Tanah Nanggroe itu bukan warisan endatu yang bisa dipakai sesuka hati, tapi titipan generasi yang akan datang untuk dijaga keseimban gannya. Apalagi jika keuntungan dan kerugiannya tak berimbang.

Pendukung petisi bernama, Kadek Wahyu Adi Pratama, menyatakan, hutan adalah masa depan kita. Ada banyak kehidupan yang bergantung dengan hutan, manusia hewan, tanaman dan berbagai hal lainnya.

Usulan alih fungsi hutan lindung Aceh tersebut kini tengah dibahas oleh Tim Terpadu di bawah Menteri Kehutanan. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat menengarai, luasan hutan lindung Aceh yang dikonversi menjadi areal penggunaan lain (APL) mencapai 1,2 juta hektar.

Namun, hal itu dibantah oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto. Bantahan juga datang dari Ketua Panitia Khusus Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh pada DPR Aceh, Tgk Anwar, yang menyebutkan hanya 70.000 hektar hutan lindung Aceh yang beralih fungsi menjadi APL. "Yang bilang 1,2 juta hektar itu bohong. Tidak benar," kata Anwar.

Warga Aceh yang juga tokoh Muhammadiyah dan pernah menjadi anggota Komisi Kehutanan DPR , Imam Syuja', mengatakan, tindakan alih fungsi hutan di RTRW Aceh yang baru , merupakan bencana bagi Aceh. Rakyat hanya memperoleh satu persen atau 14.704 hektar. Tapi satu juta hektar diperuntukkan bagi pertambangan, konsesi logging dan sawit.

"Menurut saya, pemerintah Aceh hendaknya lebih fokus mengoptimalkan lahan-lahan produksi yang sudah tersedia menjadi lebih produktif," ujarnya.

Dia menambahkan, RTRW baru Aceh berpotensi merusak hutan lindung dan hutan tropis warisan dunia yang ditetapkan UNESCO. Bila disetujui, diperkirakan akan menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat seperti penurunan keanekaragaman hayati, banjir bandang, tanah longsor, dan punahnya satwa langka.

 

 

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Alokasikan Rp 60 Miliar untuk Santunan Tenaga Kesehatan, 34 Persen Telah Digunakan

Pemerintah Alokasikan Rp 60 Miliar untuk Santunan Tenaga Kesehatan, 34 Persen Telah Digunakan

Nasional
117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

Nasional
Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

Nasional
Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Nasional
Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Nasional
Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Nasional
SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

Nasional
Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

Nasional
KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

Nasional
Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X