Politik Harus Dibuat Atraktif

Kompas.com - 27/04/2013, 05:32 WIB
Penulis Ilham Khoiri
|
EditorRobert Adhi Ksp

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera saat ini mengangkat tagline "Cinta, Kerja, dan Harmoni" untuk kegiatan politiknya. Langkah ini diharapkan bisa memupus praktik politik yang belakangan ini semakin kehilangan etika menjadi lebih atraktif dan menyenangkan bagaikan sepak bola Liga Inggris.

Demikian diungkapkan Ketua Bidang Humas Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (26/4/2013).

Menurut dia, demokrasi Indonesia saat ini sudah menyimpang dari pakem yang baik. Alih-alih memperkuat peran rakyat, demokrasi digenggam oleh elite politik. Apalagi, praktik politik dinasti juga terus tumbuh.

"Jika kondisi terus berlanjut, umur demokrasi kita akan pendek, bahkan bisa segera tutup buku," katanya.

Masyarakat semakin merasa tidak memiliki kepastian hukum. Konflik atau bentrokan masyarakat dengan aparat atau antar-masyakarat kian kerap muncul.

"Korupsi akan semakin marak dan penegakan hukum dilecehkan. Semua itu membentuk gambaran umum politik bernegara kita yang kehilangan etika," katanya.

PKS berusaha keluar dari pakem pertarungan politik yang tidak "menyenangkan" itu. Caranya, dengan mengangkat tagline "Cinta, Kerja, dan Harmoni". Partai ini menginginkan masyarakat merasakan ada sentuhan cinta dalam politik, selain juga kerja keras dan harmoni.

Ini pendekatan baru yang keluar dari alur selama ini, seperti Islam versus nasionalis atau tradisional versus modern. PKS ingin membangun kompetisi sehat yang menarik dan menyenangkan.

"Seperti kita lihat sepak bola Liga Inggris yang sangat kompetitif sekaligus sangat menarik. Aturan main jelas, manajemen baik, dan pemain serta manajer berkualitas," kata anggota DPR RI itu.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Nasional
Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Nasional
Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Nasional
KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

Nasional
Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Nasional
Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Nasional
KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

Nasional
Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Nasional
Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Nasional
Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Nasional
Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Nasional
KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

Nasional
Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X