Kompas.com - 26/04/2013, 22:17 WIB
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menjawab tudingan yang menganggapnya berusaha memburamkan substansi peristiwa eksekusi terpidana korupsi Susno Duadji. Menurut Yusril, dia tidak berusaha memaksakan pendapatnya dan tetap menyerahkan eksekusi kepada kejaksaan.

"Bahwa ada perbedaan pendapat mengenai eksekusi putusan batal demi hukum, termasuk putusan Pak Susno, saya hormati perbedaan pendapat itu. Saya juga tidak memaksakan pihak lain agar menerima pendapat saya," ujar Yusril dalam siaran persnya, Jumat (26/4/2013).

Yusril menilai bahwa mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji tidak bisa dieksekusi oleh kejaksaan meski kasasi Susno telah ditolak oleh Mahkamah Agung dalam perkara korupsi PT Salmah Arowana Lestara dan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat. Yusril mengatakan, tidak ada perintah pelaksanaan eksekusi dalam putusan MA itu. Selain itu, terjadi kesalahan nomor perkara yang diputuskan MA sehingga jaksa tidak memiliki dasar hukum untuk menahan Susno.

Yusril mengatakan, penilaian tentang benar dan salahnya penafsiran keputusan perkara Susno diserahkan kepada sejarah. Ia mengakui kewenangan melakukan eksekusi menjadi kewenangan penuh dari jaksa. "Jika jaksa tetap ingin mengeksekusi putusan seperti itu, semuanya saya serahkan kepada sejarah untuk menilai. Jangan ada kesalahpahaman seolah-olah saya menghalangi eksekusi," kata Yusril.

Menurut Yusril, dia hanya berusaha mengingatkan. Tidak ada satu pihak pun yang berusaha dipaksakan untuk mendengarkan pendapat tentang keputusan MA yang menolak kasasi Susno. "Saya berdoa semoga Allah SWT menunjuki bangsa ini ke jalan yang lurus, jalan yang benar," ujarnya.

Perdebatan pasal

Perdebatan soal sah atau tidaknya eksekusi yang dilakukan kejaksaan bermula dari penolakan Susno. Susno dan kuasa hukumnya menilai bahwa putusan kasasi MA tidak mencantumkan perintah penahanan. Oleh karena itu, Susno berdalih eksekusi tak bisa dilakukan.

Tidak dicantumkannya perintah penahanan, dalam pandangan Susno, membuat putusan itu batal demi hukum. Kubu Susno mengacu pada ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa putusan batal demi hukum jika tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Adapun Pasal 197 ayat (1) huruf k menyatakan bahwa surat pemidanaan di antaranya harus memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.

Pasal tersebut pernah diajukan uji materi oleh Parlin Riduansyah dengan Yusril sebagai kuasa hukumnya. Pemohon meminta agar mendalilkan bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf k juncto Pasal 197 ayat (2) sepanjang frasa "batal demi hukum" dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan 28G ayat (1) UUD 1945 karena memuat rumusan yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Uji materi ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan yang dibacakan pada 22 November 2012. Dalam pendapatnya, MK menyatakan bahwa penafsiran tidak dimuatnya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k dalam surat pemidanaan akan mengakibatkan putusan batal demi hukum justru bertentangan dengan UUD 1945. MK juga menyatakan, Pasal 197 ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

    Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

    Nasional
    Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

    Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

    Nasional
    UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

    UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

    Nasional
    Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

    Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

    Nasional
    Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

    Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

    Nasional
    Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

    Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

    Nasional
    Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

    Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

    Nasional
    Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

    Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

    Nasional
    Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

    Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

    Nasional
    Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

    Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

    Nasional
    Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Kemenhub Paling Banyak

    Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Kemenhub Paling Banyak

    Nasional
    BKN Ungkap Alasan Ratusan CPNS Mengundurkan Diri: Gaji Terlalu Kecil Sehingga Hilang Motivasi

    BKN Ungkap Alasan Ratusan CPNS Mengundurkan Diri: Gaji Terlalu Kecil Sehingga Hilang Motivasi

    Nasional
    Mahasiswa yang Ditangkap Densus karena Jadi Simpatisan ISIS Terancam 5 Tahun Penjara

    Mahasiswa yang Ditangkap Densus karena Jadi Simpatisan ISIS Terancam 5 Tahun Penjara

    Nasional
    MA Diminta Pecat Hakim PN Rangkasbitung yang Tersandung Kasus Narkoba, Tak Perlu Tunggu Proses Hukum

    MA Diminta Pecat Hakim PN Rangkasbitung yang Tersandung Kasus Narkoba, Tak Perlu Tunggu Proses Hukum

    Nasional
    40 Petani di Bengkulu Dibebaskan, PP Muhammadiyah: Saatnya Pemerintah Memihak Rakyat Bawah

    40 Petani di Bengkulu Dibebaskan, PP Muhammadiyah: Saatnya Pemerintah Memihak Rakyat Bawah

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.