Kompas.com - 26/04/2013, 20:58 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hajriyanto Y Thohari mengaku bingung dengan sikap terpidana kasus korupsi Susno Duadji yang menolak menjalani vonis hukuman penjara tiga tahun dan enam bulan. Sebagai seorang yang pernah menjadi penegak hukum berpangkat jenderal bintang tiga Kepolisian, Susno malah menghadapi hukum seperti itu.

"Saya tidak ahli hukum. Saya juga tidak tahu pasti apakah Susno bersalah atau tidak. Tetapi saya kecewa cara yang dia tempuh dalam menghadapi hukum. Perwira tinggi polisi kok seperti itu," kata Hajriyanto ketika dihubungi, Jumat (26/4/2013).

Hajriyanto mengatakan, Susno telah memberikan contoh tidak baik kepada publik. Susno, kata dia, menolak dieksekusi Kejaksaan dengan memakai kekuatan yang dimiliki. Susno berlindung di Kepolisian.

Hajriyanto menambahkan, kegagalan Kejaksaan melakukan eksekusi Susno di kediamannya di daerah Bandung, Jawa Barat, juga menjadi preseden sangat buruk. Pasalnya, kegagalan itu akibat institusi negara lainnya melindungi Susno.

"Jaksa bisa kehilangan kemampuan eksekutorialnya ketika harus mengeksekusi tervonis hukum. Saya rasa benar bahwa para penyelenggara negara yang justru menjadi bagian dari masalah. Alih-alih menjadi solusi, justru menjadi masalah. Benar-benar kacau," kata Hajriyanto.

Dikatakan politisi Partai Golkar itu, institusi penegak hukum tidak belajar dari kesalahan masa lalu. Seharusnya, sengketa kewenangan antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus simulator Polri menjadi konflik antar institusi yang terakhir.

"Jika terus begini, maka sampai kiamat pun negara ini tidak akan pernah lebih baik dan maju. Akal sehat sudah tidak berjalan lagi di bidang penegak hukum. Aparat penegak hukum justru menjadikan hukum sebagai akrobat yang tidak lucu," pungkas Hajriyanto.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jokowi Bersurat ke DPR soal Pemekaran Wilayah, MRP Anggap Kekhususan Papua Dilenyapkan

    Jokowi Bersurat ke DPR soal Pemekaran Wilayah, MRP Anggap Kekhususan Papua Dilenyapkan

    Nasional
    Politikus PDI-P Anggap Tak Tepat Penunjukan Luhut Urusi Polemik Minyak Goreng

    Politikus PDI-P Anggap Tak Tepat Penunjukan Luhut Urusi Polemik Minyak Goreng

    Nasional
     Jokowi Disebut Beri Sinyal Dukungan ke Ganjar, tapi Sadar Politik Itu Dinamis

    Jokowi Disebut Beri Sinyal Dukungan ke Ganjar, tapi Sadar Politik Itu Dinamis

    Nasional
    PPKM Jawa-Bali dan Daerah Lain Diperpanjang, Masyarakat Boleh Lepas Masker di Area Terbuka dan Tak Padat

    PPKM Jawa-Bali dan Daerah Lain Diperpanjang, Masyarakat Boleh Lepas Masker di Area Terbuka dan Tak Padat

    Nasional
    Komisi I DPR Kembali Bahas RUU PDP, Cari Titik Temu Soal Lembaga Pengawas

    Komisi I DPR Kembali Bahas RUU PDP, Cari Titik Temu Soal Lembaga Pengawas

    Nasional
    KPK Periksa Tersangka Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

    KPK Periksa Tersangka Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

    Nasional
    Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

    Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

    Nasional
    Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

    Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

    Nasional
    Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat 'Restorative Justice'

    Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat "Restorative Justice"

    Nasional
    Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

    Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

    Nasional
    Jokowi Disebut Berpotensi Jadi 'King Maker' pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

    Jokowi Disebut Berpotensi Jadi "King Maker" pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

    Nasional
    DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode 'Omnibus Law'

    DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode "Omnibus Law"

    Nasional
    45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

    45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

    Nasional
    'Exercise' Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

    "Exercise" Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

    Nasional
    Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

    Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.