Jimly: Kejaksaan Bisa Eksekusi Susno Detik Ini Juga!

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengatakan, kejaksaan seharusnya tak terpengaruh dengan berbagai tafsir hukum yang saat ini berkembang terkait eksekusi mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Umum Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji. Menurutnya, eksekusi bisa dilakukan setelah kasasi yang diajukan Susno ditolak Mahkamah Agung.  

"Harus dilaksanakan pada detik ini juga! Sebagai pejabat negara, jangan ragu-ragu. Tutup mata atas semua perdebatan yang ada, yang tak akan ada habisnya itu. Tidak usah dengarkan orang-orang menafsir hukum semaunya," ujar Jimly saat dihubungi, Kamis (25/4/2013).

Proses eksekusi Susno yang dilakukan tim gabungan kejaksaan, Rabu (24/4/2013) lalu, gagal setelah Susno dan tim kuasa hukumnya, termasuk Yusril Ihza Mahendra, bersikeras tak mau dieksekusi. Alasan yang dilontarkan ialah karena putusan MA dianggap batal demi hukum karena tak mencantumkan perintah penahanan. Namun, dalam pandangan kejaksaan, tidak dicantumkannya perintah penahanan tak serta mengaburkan substansi putusan.

Jimly menilai, sebenarnya, tak ada perbedaan antara kuasa hukum dan pihak kejaksaan. Apa yang diungkapkan tim kuasa hukum Susno dianggapnya sebagai upaya membela kliennya. Setelah kasasi Susno ditolak, kejaksaan tak perlu ragu untuk berpegangan pada putusan pengadilan negeri yang menghukumnya tiga tahun enam bulan penjara.

Namun, tidak adanya kalimat perintah eksekusi dalam amar putusan Mahkamah Agung (MA), menurut Jimly, adalah salah satu bentuk kelalaian lembaga hukum.

"Tetapi, itu tidak mengurangi substansi. Bahwa ada kesalahan tanda titik, koma, itu banyak terjadi," ucapnya.

Menurutnya, hal-hal teknis seperti itu mengaburkan substansi hukumnya.

"Jika sampai persoalan teknis dipermasalahkan, jaksa harus ingat betapa banyak mereka yang tak punya kekuasaan seperti Susno yang harus dihukum karena kesalahan titik koma," imbuhnya.

Meski memiliki kekurangan, Jimly menegaskan, putusan MA harus dijalankan. Pasalnya, hakim memiliki kemerdekaan dalam membuat pertimbangannya sendiri berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku.

"Harus dipahami bahwa keputusan pengadilan adalah keadilan itu sendiri. Ini harus dihormati. Bagi yang tak puas, tidak usah banyak tafsir di luar, langsung saja debat di pengadilan," ungkap Jimly.

"Susno juga bisa menggugat negara melalui pengadilan atau bisa ajukan langkah luar biasa dengan peninjauan kembali (PK)," katanya.

Perdebatan soal Pasal 197 KUHAP

Perdebatan soal sah tidaknya eksekusi yang dilakukan kejaksaan bermula dari penolakan pihak Susno. Susno dan kuasa hukumnya menilai, putusan kasasi MA tidak mencantumkan perintah penahanan. Oleh karena itu, eksekusi tak bisa dilakukan. Tidak dicantumkannya perintah penahanan, dalam pandangan pihak Susno, membuat putusan itu batal demi hukum.

Mereka mengacu pada ketentuan Pasal 197 Ayat 2 yang menyatakan bahwa putusan batal demi hukum jika tidak memuat ketentuan Pasal 197 Ayat 1 KUHAP. Adapun Pasal 197 Ayat 1 huruf k menyatakan bahwa surat pemidanaan di antaranya harus memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.

Pasal tersebut pernah diajukan uji materi oleh Parlin Riduansyah dengan Yusril sebagai kuasa hukumnya. Pemohon meminta agar mendalilkan bahwa Pasal 197 Ayat (1) huruf k juncto Pasal 197 Ayat (2) sepanjang frasa "batal demi hukum" UU 8/1981 bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D Ayat (1), dan 28G Ayat (1) UUD 1945 karena memuat rumusan yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Uji materi ini ditolak oleh MK melalui putusan yang dibacakan pada 22 November 2012. Dalam pendapatnya, MK menyatakan bahwa penafsiran tidak dimuatnya ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf k dalam surat pemidanaan akan mengakibatkan putusan batal demi hukum justru bertentangan dengan UUD 1945.

MK juga menyatakan, Pasal 197 Ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf k mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Selain itu, MK memutuskan perubahan bunyi Pasal 197 Ayat (2) dengan menghapus bagian huruf k menjadi "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum".

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Eksekusi Susno Duadji